Cakada Perempuan Warnai Pilkada Langsung

Cakada Perempuan Warnai Pilkada Langsung
DISKUSI: Diskusi yang diselenggarakan aktivis perempuan dengan tema “Potensi Kepala Daerah di Pilkada”. (YAN/RADAR LOMBOK)

Kontestasi Pilkada serentak 2018, sejumlah sosok perempuan bakal mewarnai bursa perebutan kursi kepala daerah. Calon kepala daerah (Cakada) di Pilkada NTB sendiri ada Siti Rohmi Djalilah dan Selly Handayani, kemudian di Pilkada Lotim, Lale Yaquttunafis, Pilkada Lombok Barat, Sumiatun, dan Pilkada Kota Bima, Fera Amelia.


AHMAD YANI – MATARAM


DALAM kontestasi Pilkada langsung, ada tren meningkat figur perempuan memenangkan kontestasi, dan terpilih menjadi kepala daerah.

“Pilkada langsung memunculkan banyak peluang politisi perempuan tampil di suksesi Pilkada. Bahkan, tren bukan menurun tapi meningkat,” kata pengamat politik NTB, Agus. M.Si, dalam diskusi “Potensi Kepala Daerah” yang diselenggarakan aktitis perempuan, di Mataram, beberapa waktu lalu.

Hadir sebagai pembicara lainnya, Akademisi UIN Mataram, Dr. Atun Wardatun, dan kepala dinas perindustrian, Baiq Eva Nurcahaningsih.

Ia memaparkan, dalam kontestasi di Pilkada langsung 2015, terpilih calon kepala daerah perempuan, yakni  25 Bupati, 7 Walikota dan 1 Gubernur. Ada peningkatan jumlah calon kepala daerah perempuan terpilih di kontestasi Pilkada 2015,  dibandingkan di kontestasi Pilkada langsung sebelumnya.

Pilkada langsung dipilih rakyat, memberikan peluang lebih banyak bagi politisi perempuan mengambil peran untuk berkontestasi menjadi kepala daerah.

Meski menurutnya, keterpilihan calon kepala daerah perempuan di suksesi Pilkada 2015, lebih banyak dipengaruhi institusi power ketimbang personel power dimiliki.

Misalnya, status diri di parpol, organisasi, ketimbang ide, gagasan dan program menjadi jualan kepada masyarakat pemilih di kontestasi Pilkada langsung.

“Rata – rata perempuan terpilih punya basis dukungan riil, kekuatan finansial dan punya hubungan kekerabatan kepala daerah petahana” jelas mantan komisioner KPU Provinsi NTB tersebut.

Akademisi UIN Mataram, Dr. Atun Wardatun, mengakui, ada dua hambatan empiris dialami perempuan untuk tampil di kontestasi pilkada langsung. Yakni, hambatan politik dan hambatan kultural dan agama.

Dalam kepemimpinan di tubuh parpol relatif masih menjadi domain pria. Seleksi calon pemimpin baik di daerah dan lokal, diawali dari proses seleksi di internal parpol.

Dengan jumlah pemilih perempuan lebih besar, lanjut Atun, seharusnya memberikan peluang lebih besar lagi calon kepala daerah perempuan memenangkan suksesi di Pilkada. Namun masih kuat kultural patrineal dimasyarakat, acap kali membuat pemilih perempuan tidak mendukung calon kepa daerah perempuan.

” Namun kemenangan perempuan di kontestasi didukung ada potensi dimiliki perempuan tersebut” lukas alumni Australia tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Pemprov NTB, Baiq Eva Nurcahaningsih, mengatakan, tidak menjadi persoalan rata – rata calon kepala daerah perempuan terpilih di suksesi Pilkada lebih mengedepankan institusi power ketimbang personel power dimilikinya.

Asalkan, calon kepala daerah terpilih mampu menunjukkan dan mempertegas komitmen keberpihakan kepada rakyat ketimbang pribadi, kelompok dan parpol.

Menurutnya, salah satu kelebihan dan keunggulan dimiliki sosok perempuan, kepedulian dan lebih peka terhadap urusan domestik. Misalnya, kebersihan, penataan dan urusan domestik.

Sebab itu, sejumlah kepala daerah perempuan sukses mengatasi persoalan sampah dan melakukan penataan rumah daerah. Misalnya, Wali kota Surabaya, Rismaharini terbilang cukup sukses dalam mengatasi persoalan sampah dan mencipatakan kota Surabaya hijau dan asri.

” Saya kira kontestasi di Pilkada semua potensi dimiliki  perempuan harus digunakan dan dioptimalkan dalam meraih dukungan” pungkasnya. (*)

BACA JUGA :  Kisah Kades Mareje Induk Raih Penghargaan Kapolda NTB