Bypass Lembar-Kayangan Terancam Diundur

MATARAM – Recana pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga sebesar Rp 65 triliun berdampak pada mega proyek pembangunan jalan bypass Lembar – Kayangan.

Proyek tersebut terancam diundur waktunya karena kebijakan pemangkasan anggaran.Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB, Wedha Magma Ardhi mengungkapkan, gonjang-ganjing isu pemangkasan anggaran membuat rencana pembangunan proyek tersebut tidak ada perkembangan. “Belum ada progres makanya ini gara-gara isu pemangkasan anggaran,” ujarnya kepada Radar Lombok, Senin kemarin (15/8).

Menurut Ardhi, sebenarnya saat ini sudah tuntas dilakukan Feasibility Study (FS) oleh Balai Jalan Nasional. Namun untuk kelanjutannya harus menunggu kejelasan dari rencana pemangkasan anggaran tersebut, pasalnya   bypass ini dibiayai oleh pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah hanya dibebankan pembebasan lahan dan penyusunan Analisis Mengenai  Dampak Lingkungan (Amdal) saja.

Dengan telah rampungnya FS, maka sudah ada kajian menyeluruh dan mendalam terhadap aspek teknis, ekonomi, keuangan dan lingkungan proyek tersebut. Sehingga proyek sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. “FS sudah tuntas, kalau DED (Detail Enginering Design) kan belakangan,” katanya.

Baca Juga :  Usai MTQ, PJU Bypass Sengaja Dimatikan

Pemerintah pusat sendiri komitmen akan membangun proyek bypass Lembar-Kayangan. Terlebih lagi Presiden Joko Widodo telah mengintruksikan  langsung di hadapan seluruh media massa pada perayaan Hari Pers Nasional (HPN) beberapa waktu lalu. “Pasti akan dibangun, tapi bagaimana akan membangun kalau uang tidak ada atau kurang,” ujar Ardhi.

Proyek tersebut telah mendapatkan juga dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan terkena. Dukungan ini sangat penting mengingat pembebasan lahan akan dibebankan juga pada Pemkab dalam bentuk sharing dengan Pemprov.

Untuk Pemprov sendiri, sebelum melakukan pembebasan lahan haruslah menyusun analisa dampak lingkungan (Amdal). Namun  sampai saat ini hal itu belum dilakukan karena membutuhkan dana yang lumayan besar. “Semoga saja TAPD (Tim Anggaran Pemerintah daerah) menganggarkan untuk penyusunan Amdal,” katanya.

Baca Juga :  Bypass Lembar-Kayangan Terancam Batal

Saat ini eksekutif dan legislatif masih membahas KUA-PPAS APBD-P 2016, Ardhi berharap biaya penyusunan Amdal terakomodir. Dengan begitu semakin cepat ada anggarannya tentu semakin cepat pula Amdal bisa disusun.

Panjang jalan bypass dari Lembar-Kayangan mencapai 103 kilometer. Adanya jalan bypass dinilai sangat penting karena memperhitungkan tingkat kejenuhan arus dari Lembar-Kayangan dan juga sebaliknya. Selain itu aspek yang menjadi pertimbangan juga karena jarak tempuh yang cukup lama. Akibatnya biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan tersebut menjadi lebih tinggi. “Untuk angkutan barang dan juga biayanya tinggi karena waktu tempuh semakin lama akibat arus yang padat,” terang Ardhi.

Hal yang paling penting ucapnya, Pulau Lombok saat ini menjadi wilayah yang sangat strategis karena menjadi jalur logistik nasional. Terutama untuk wilayah Jawa, Bali dan NTB. Melihat hal itu, apabila bisa dicarikan solusi seperti dengan dibangunnya bypass Lembar-Kayangan. (zwr)

Komentar Anda