MATARAM – Pembangunan jalan bypass dari Lembar, Lombok Barat menuju Kayangan, Lombok Timur terancam batal. Hal itu terungkap saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menggelar rapat terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo di Jakarta belum lama ini.
Proyek bypass Lembar-Kayangan, merupakan janji Jokowi pada masyarakat NTB saat menghadiri puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 lalu di Lombok Tengah. “Pak Presiden minta dikaji ulang proyek itu, bisa dibilang terancam batal,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB, Wedha Magma Ardhi kepada Radar Lombok, Kamis kemarin (23/2).
Dituturkan Ardhi, proyek bypass Lembar-Kayangan akan menelan anggaran sekitar Rp 4,7 triliun. Mengingat panjang jalan yang akan dibangun mencapai 103 kilometer. Alasan pembangunan jalan bypass yang akan menjadi jalur logistik nasional dikritik oleh presiden.
Apabila jalan tersebut untuk mempermudah distribusi, maka pembangunannya harus dikaji ulang. Pasalnya, saat ini pemerintah pusat sedang fokus membangun tol laut untuk mempermudah jalur logistik. “Kata Pak Presiden, alasannya tidak tepat. Kan pusat sedang bangun tol laut untuk jalur pengiriman logistik, jadi tidak perlu buat jalur lewat darat,” tutur Ardhi.
[p-ostingan number=3 tag=”bypass”]
Sejak awal, pembangunan bypass Lembar-Kayangan memang untuk mempermudah arus logistik. Mengingat, pulau Lombok saat ini menjadi wilayah yang sangat strategis karena menjadi jalur logistik nasional untuk wilayah Jawa, Bali dan NTB.
Sebenarnya, bypass tersebut sangat penting karena memperhitungkan tingkat kejenuhan arus dari Lembar-Kayangan dan juga sebaliknya. Selain itu aspek yang menjadi pertimbangan juga karena jarak tempuh yang cukup lama. Akibatnya biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan tersebut menjadi lebih tinggi. “Makanya FS proyek itu belum jadi sampai sekarang, jadi kita kurang tahu apakah bisa dibangun atau tidak,” ujarnya.
Ardhi mengaku tidak mengetahui penyebab FS belum rampung saat ini. Seingatnya, pihak Balai Jalan Nasional (BJN) telah menuntaskan penyusunan FS tahun lalu. Namun dirinya meminta agar dilakukan revisi, setelah itu BJN tidak pernah lagi membawa hasil revisi yang diminta.
Hal senada diungkapkan oleh Kepala Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Provinsi NTB H Ridwan Syah. Untuk bisa membangun proyek tersebut, haruslah dipastikan Feasibility Study (FS) mendukung.
Persoalannya, FS yang disusun oleh Balai Jalan Nasional (BJN) belum rampung sehingga Pemprov NTB belum mengetahui seperti apa kajiannya. “Kalau FS bagus dan disetujui, baru bisa dilanjutkan dengan membuat DED (Detail Enginering Design – red). Makanya tahun ini kedua hal itu jadi prioritas kita,” terangnya.
Ditegaskan Ridwan Syah, proyek bypass Lembar-Kayangan terancam batal apabila isi FS kurang mendukung. Mengingat, alasan sebagai jalur logistik tidak diterima oleh presiden. “Intinya presiden minta agar proyek itu dikaji ulang, semoga saja FS dan DED bisa tuntas tahun ini. Sehingga tahun depan kita sudah yang di daerah bisa susun AMDAL dan lakukan pembebasan lahan,” tutupnya. (zwr)
