MATARAM – Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan jalan bypass dari Lembar, Lombok Barat ke Kayangan, Lombok Timur dalam tahap revisi.
Balai Jalan Nasional (BJN) telah menyerahkannya ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum.
Kepala Dinas PU Provinsi NTB, Wedha Magma Ardhi mengatakan, pihak BJN belum lama ini telah menyerahkan hasil FS yang disusunnya. "Kemarin mereka paparkan hasilnya, tapi saya minta untuk direvisi lagi," ucap Ardhi kepada Radar Lombok saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa kemarin (14/6).
Dalam FS yang disusun, pada awalnya terdapat dua opsi untuk membangun jalan bypass Lembar-Kayangan. Jalan dibangun dari Lembar menyusuri wilayah Selatan sampai tembus ke Kayangan. Sedangkan opsi yang kedua jalan dibangun melalui wilayah Utara.
Menurut Ardi, dirinya meminta FS direvisi agar pembangunan nantinya bisa berjalan cepat dan efisien. Hal itulah yang mendasari akhirnya disepakati pembangunan jalan dilakukan melintasi wilayah utara Pulau Lombok. "Saat ini FS sedang direvisi, setelah lebaran baru BJN membawanya kesini lagi. Baru kemudian kita ekspos ke Pak Gubernur," ujarnya.
Dijelaskan Ardhi, apabila bypass dibangun menelusuri wilayah selatan, maka akan lebih banyak biaya pembebasan lahan yang dibutuhkan. Mengingat di wilayah selatan banyak sawah-sawah masyarakat yang akan terkena proyek.
Hal itulah yang menjadi pertimbangan diambil jalan di wilayah uatara. Namun resikonya harus dilakukan survei terlebih dahulu melalui udara. "Survei ini yang lama, namanya Lidar. Singkatan dari Light Detection and Ragning. Tapi Insya Allah selesai lebaran sudah tuntas kok semuanya," kata Ardhi.
Lidar merupakan sebuah teknologi peraba jarak jauh optik yang mengukur properti cahaya yang tersebar untuk menemukan informasi lain dari target yang jauh. "Jadi sudah bisa dipastikan alternatif pembangunan jalan melewati pantai Ampenan, lalu Kebun Roek dan belok ke Timur sampai Kayangan," sebutnya.
Setelah FS tuntas nantinya paska lebaran, PemprovNTB harus membuat Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dari proyek tersebut. Selain itu juga, Pemprov harus memikirkan biaya untuk pembebasan lahan.
Terkait dengan pembebasan lahan, akan dilakukan melalui dana sharing. Pemprov mengeluarkan biaya 30 persen, Pemkab/Kota 20 persen dan Pemerintah Pusat 50 persen. "Memang sih tanggungjawab Pemprov, tapi kan kalau kita tidak mampu bisa minta tolong ke pusat," kata Ardhi.
Untuk dana pembangunan fisik diperkirakan bisa dianggarkan melalui APBN Perubahan 2017. Total biaya secara keseluruhan proyek ini bisa mencapai Rp 5 triliun. "Tapi jujur untuk pembebasan lahan kami belum komunikasi dengan Pemkab," ungkapnya.
Diakuinya, komunikasi sejak awal sangat penting dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten yang wilayahnya akan terkena, termasuk soal dana sharing untuk pembebasan lahan. Namun Ardhi akan secara intens berkomunikasi setelah semuanya jelas titik-titik lahan yang akan dibebaskan.
Untuk diketahui, panjang jalan bypass dari Lembar-Kayangan mencapai 103 kilometer. Adanya jalan bypass dinilai sangat penting karena memperhitungkan tingkat kejenuhan arus dari Lembar-Kayangan dan juga sebaliknya. Selain itu aspek yang menjadi pertimbangan juga karena jarak tempuh yang cukup lama. Akibatnya biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan tersebut menjadi lebih tinggi. “Untuk angkutan barang dan juga biayanya tinggi karena waktu tempuh semakin lama akibat arus yang padat,” terang Ardhi.
Hal yang paling penting ucapnya, Pulau Lombok saat ini menjadi wilayah yang sangat strategis karena menjadi jalur logistik nasional. Terutama untuk wilayah Jawa, Bali dan NTB. Melihat hal itu, apabila bisa dicarikan solusi seperti dengan dibangunnya bypass Lembar-Kayangan. (zwr)
