Bypass Lembar-Kayangan masih Jauh dari Harapan

bypass Lembar-Kayangan
GAGAL : Proyek pembangunan bypass Lembar-Kayangan yang merupakan janji Jokowi gagal direalisasikan. (ILUSTRASI)

MATARAM – Janji Presiden Jokowi sewaktu menghadiri puncak HPN di Mandalika tahun 2016 lalu terkait pembangunan jalan bypass Lembar-Kayangan, sepertinya masih jauh dari harapan. Selama ini tidak pernah ada persiapan apapun untuk membangun mega proyek tersebut. “ Proyek jalan bypass Lembar-Kayangan belum pernah dilakukan FS (Feasibility study),” demikian disampaikan kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Mataram, Budiamin, kepada Radar Lombok, Senin (15/7).

Pemerintah Provinsi NTB, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sudah berkali-kali dimintai keterangannya terkait perkembangan proyek tersebut. Namun Dinas PUPR sendiri tidak bisa memberikan keterangan apapun. Akhirnya informasi tentang bypass Lembar-Kayangan harus diperjelas langsung ke Balai Jalan. Menurut Budiamin, tahun 2018 lalu memang sempat ada rencana untuk penyusunan FS. Pihak yang menyusun FS yaitu Direktorat Pembangunan Bina Marga Kementerian PUPR. “ FS akan disusun melalui dana loan ESP rencananya, tapi itu tidak jadi,” terangnya. 

Budiamin tidak menyalahkan Pemprov NTB yang telah menyampaikan informasi bohong kepada masyarakat. Pasalnya, memang benar ada rencana untuk menyusun FS. “ Rencana awalnya begitu Pak. Namun dalam perjalanan, setelah dilakukan evaluasi oleh Bina Marga pusat, ruas ini dianggap belum prioritas oleh Bina Marga pusat, sehingga didrop,” tuturnya. 

BACA JUGA: Nasib Bypass Lembar-Kayangan “Menggantung”

Alasan utama pemerintah pusat yaitu jalan bypass Lembar-Kayangan belum menjadi prioritas. Meskipun proyek tersebut adalah janji Presiden. “ Saya tegaskan, tidak ada penyusunan FS. Jadi proyek bypass Lembar-Kayangan belum ada,” ucap Budiamin. 

Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, H. Azhar yang dimintai tanggapannya atas informasi tersebut tidak memberikan bantahan. Apalagi Azhar, baru-baru ini menjabat Kepala Dinas PUPR. “Tanya kepala balai jalan nasional saja,” jawabnya. 

Radar Lombok kemudian meminta keterangan Wedha Magma Ardhi, mantan Kepala Dinas PUPR yang saat ini menjadi Kepala Bappeda. Pasalnya, Ardhi yang selalu menyebut FS sedang disusun. Namun kali ini, Ardhi tidak banyak berkomentar atas gagalnya proyek bypass Lembar-Kayangan. “Suruh dia (Kepala Balai Jalan, Budiamin, red) buat secara tertulis keterangannya,” ucap Ardhi singkat. 

Panjang jalan bypass dari Lembar-Kayangan apabila dibangun mencapai 103 kilometer. Total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 5 triliun untuk konstruksinya. Meskipun mahal, namun manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat NTB.

Adanya  bypass tersebut, juga dinilai sangat penting karena memperhitungkan tingkat kejenuhan arus lalu lintas di pulau Lombok. Mengingat, selama ini sering terjadi kemacetan lalu lintas sehingga mengganggu efektivitas konektivitas.(zwr) 

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid