MATARAM – Rencana pembangunan jalan bypass dari Lembar Kabupaten Lombok Barat hingga Kayangan Lombok Timur, dipastikan tidak bisa terealisasi pada masa era Presiden Joko Widodo yang akan habis tahun 2019 mendatang.
Kepastian tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, Wedha Magma Ardhi. “Tidak bisa zaman Jokowi ini akan mulai dibuat, Presiden berikutnya kayaknya,” ujar Ardhi memberikan kejelasan Selasa kemarin (30/1).
BACA JUGA : Jokowi Belum Jamin Bypass Lembar-Kayangan Akan Dibangun
Menurut Ardhi, untuk bisa mulai membangun proyek tersebut harus disusun terlebih dahulu feasibiliti study (FS). Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan Detail Enginering Design (DED). Barulah bisa dianggarkan melalui APBN, itupun setelah adanya penyelesaian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang harus dibuat oleh Pemerintah provinsi NTB.
Persoalannya, FS saja baru disusun tahun 2018 ini oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PU-PR. FS sebelumnya yang disusun oleh Balai Jalan Nasional (BJN) dinilai tidak benar dan tidak bisa digunakan karena terbentur mekanisme. “Tahun ini baru FS, tahun depan DED dan AMDAL. Duluan pilpres lagi, jadi tidak mungkin bisa diwujudkan pada era Jokowi,” terang Ardhi.
Selain itu, Ardhi menilai janji Jokowi yang akan membangun jalan bypass Lembar-Kayangan hanyalah janji politik saja. Terbukti, jajarannya tidak melaksanakan instruksinya dengan cepat dan Jokowi juga tidak menunjukkan kekecewaan ketika ditagih janjinya. Dikatakan, janji yang diucapkan pada saat perayaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2016 itu karena adanya permintaan. “Itu kan karena diminta oleh forum. Jawabannya iya itu, jawaban politis. Kita sudah capek tanya kementerian, dan sekarang tidak pernah saya tanya lagi,” tuturnya.
Sejak tahun 2016 hingga saat ini, sama sekali tidak ada progress membanggakan. Penyusunan FS juga tidak tuntas-tuntas. “Saya tidakngerti kenapa mereka dulu Balai Jalan yang buat, padahal tidak boleh. Capek kita soal bypass ini,” ucap Ardhi.
Panjang jalan bypass dari Lembar-Kayangan mencapai 103 kilometer dengan total biaya diperkirakan mencapai Rp 5 triliun lebih. Adanya jalan bypass dinilai sangat penting karena memperhitungkan tingkat kejenuhan arus dari Lembar-Kayangan dan juga sebaliknya.
Selain itu, aspek yang menjadi pertimbangan juga karena jarak tempuh yang cukup lama. Akibatnya biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan tersebut menjadi lebih tinggi. Apalagi Pulau Lombok saat ini menjadi wilayah yang sangat strategis karena menjadi jalur logistik nasional. “Kita sudah bersurat ke pusat, tapi gak dibalas. Padahal di sisi lain, kita ini akan menjadi pusat rujukan tata kelola jalan nasional di daerah,” katanya.
BACA JUGA : Pemerintah Ogah Danai Bypass Lembar-Kayangan
Provinsi NTB memang tengah menyelesaikan MoU menjadi rujukan daerah-daerah lain di Indonesia. Nantinya, jalan-jalan Provinsi yang ada di NTB akan mendapat suntikan dana dari APBN. Hal itu setelah NTB dinilai sukses melaksanakan program PRIME.
Untuk dana dari pusat, mekanisme tidak jauh dari PRIME. Pemprov NTB akan membangun terlebih dahulu, dan anggarannya melalui mekanisme hibah bisa belakangan. “Yang syukurnya kita, hibah ini 100 persen. Beda dengan PRIME, sebagian kita yang biayai. Kalau ini kan dibiayai penuh,” tandasnya.(zwr)
