Kepala Bappeda KLU, Heryanto menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar mengawal pembangunan pemulihan pascagempa pada tahun 2019. Artinya, pengawalan pengalokasian dengan memberikan anggaran lebih besar dari berbagai kementerian kepada KLU. “Kita sudah berkoordinasi dengan Bappenas agar tetap mengawal pembangunan pascagempa, terutama pengalokasian anggaran,” terangnya.
Menurut Bappenas, pengawalan pembangunan pemulihan pascagempa ditargetkan bisa tuntas selama dua tahun dari target sebelumnya selama tiga tahun oleh BNPB. Apa yang menjadi target Bappenas diyakini bisa terealisasi karena Bappenas mengawal penganggaran seluruh kementerian. Mana kegiatan yang tidak sesuai, diefisiensikan untuk daerah terdampak gempa. “Kita optimis kalau Bappenas memberikan pernyataan, karena bisa mengontrol seluruh penganggaran di lembaga kementerian,” katanya.
BACA JUGA: Lelah Tunggu Bantuan Pemerintah, Sukarno Bangun Rumah Terbalik
Kepala Dukcapil KLU, Sahabudin mengharapkan pembangunan pelayanan di Dukcapil lebih diprioritaskan karena berkaitan dengan pelayanan adminduk. “Khusus bangunan pelayanan ada direnovasi dan bangun ulang. Estimasi anggaran yang kita butuhkan Rp 1,9 miliar mengacu dari pengalokasian anggaran sebelumnya. Kalau tahan gempa tentu lebih besar dibutuhkan,” harapnya.
Bantuan pembangunan dari Dirjen Dukcapil Mendagri tidak ada, hanya bisa membantu pada fasilitas sarana prasarana pelayanan saja. “Kalau dari Dirjen Dukcapil hanya DAK non fisik diperbolehkan untuk peralatan. Mudah-mudahan tahun depan bisa ditambah,” pungkasnya. (flo)
