Buruh Tolak Aturan THR Bisa Dicicil

TKA Merebak
DEMO: Ratusan buruh berunjuk rasa di Mataram menolak buruh asing dan berbagai persoalan buruh di NTB. (DERY HARJAN/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB akan melakukan aksi menolak aturan Kementerian Ketengakerjaan (Kemenaker) RI yang membuka opsi perusahaan swasta untuk mencicil pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan. Pasalnya kebijakan tersebut sebagai amunisi bagi perusahaan, dan aturan tersebut bakal semakin semakin merugikan pekerja.

Ketua SPN NTB Lalu Wire Sakti mengatakan, terkait kebijakan aturan dengan THR bisa dicicil sebenarnya pemerintah tidak harus mengeluarkan aturan. Karena dari dulu persoalan THR ini selalu ada, bahkan terkadang ada perusahaan yang memberikan, tapi banyak juga tidak memberikan THR. Jika memberikan saja itu tidak sesuai aturan juga.

“Apalagi dengan munculnya aturan ini semakin semau-maunya pengusaha. Kalau sudah seperti ini dengan alasan segala macam akan memberikan THR secara dicicil, bahkan tidak memberikan kepada pekerjanya,” kata Lalu Wire Sakti, kepada Radar Lombok, Minggu (21/3).

Menurut Wire, sejatinya pemerintah tidak perlu mengeluarkan aturan tersebut, tetapi bagaiamana serikat pekerja atau pekerja ini untuk merundingkan dengan pihak pengusaha, supaya ketika pengusaha ini tidak memberikan THR, maka akan ada dasar pekerja untuk memperkuat ini. Tapi dengan munculnya aturan yang diberlakukan oleh Kemanekar, maka sama halnya dengan memberikan kesulitan baru bagi pekerja.

Ia menilai, jika muncul aturan perusahaan swasta untuk mencicil pembayaran THR tidak akan mendapatkan solusi antara kedua belah pihak. Sementara ini menjadi amunisi baru yang diberikan pengusaha untuk berkelit kepada pekerjanya.

“Jadi sangat wajar serikat pekerja melakukan aksi menolak,” kata Wire.

Namun jika memang ada undangan dari serikat pekerja pusat maka serikat pekerja di daerah akan melukan aksi yang sama.  Bahkan beberapa waktu lalu, SPN tengah melakukan aksi virtual untuk demo persoalan aturan pekerja.

Terpisah, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) NTB Yustinus Habur mengatakan, kemungkina peraturan diubah lantaran situasi pandemi Covid-19 dan karena melihat kemampuan dari pengusaha. Namun pihaknya mengetahui dengan jelas terkait dengan atuaran pembayaran THR yang bisa dicicil perusahaan.

“Yang penting dibayarkan, kalau bisa setengah dibayarkan. Yang penting lunas, karena itu kewajiban dan tergantung kesepakatan dari pekerja dan perusahaan,” ujarnya. (dev)