Buron Korupsi Kolam Labuh Labuhan Haji Ditangkap 

DITANGKAP : Tim Tabur Kejati NTB tangkap Taufik Ramadhi (posisi tengah dengan mengenakan kemeja hitam), buronan korupsi proyek penataan dan pengerukan kolam labuh Dermaga Labuhan Haji, Lotim tahun 2016. (IST/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Tim tangkap buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menangkap Taufik Ramadhi, buron kasus korupsi proyek penataan dan pengerukan kolam labuh dermaga Labuhan Haji Lotim tahun 2016. “ Ditangkap di rumah orang tuanya di Jalan Sukarajin I Gang Sukaihlas nomor Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung tadi pagi sekitar pukul 09.11 WIB,” ungkap Asisten Intelejen (Asintel) Kejati NTB I Wayan Riana, Rabu (22/11).

Penangkapan buron ini berdasarkan surat perintah penyidikan no.print-708/n.2.12/Fd.1/11/2021 tanggal 17 November 2021. Dan menindaklanjuti permintaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim yang telah menetapkan
Taufik Ramadhi masuk DPO pada 29 Agustus 2022 lalu.

Tim tabur Kejati NTB menitipkan Taufik Ramadhi di sel tahanan tahanan sementara Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung. “ Rencana besok (Kamis, 23/11) akan diterbangkan ke Lombok dan akan dititipkan penahanannya di Lapas Selong,” katanya.

Proses penuntutan dipersidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram. Berkas perkara Taufik telah jadi, tinggal dilengkapi dengan pemeriksaan tersangka saja. “ Dalam waktu dekat akan disidangkan di PN Mataram, tinggal melengkapi hasil pemeriksaan tersangka,” ungkapnya.
Dalam korupsi proyek penataan dan pengerukan kolam labuh dermaga Labuhan Haji tahun 2016 ini, Kejari Lotim menyeret tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain Taufik Ramadhi selaku Direktur IV PT Guna Karya Nusantara, ada nama Nugroho dan Tri Hari Seolihtiono.

PT Guna Karya Nusantara merupakan perusahaan pelaksana proyek. Untuk tersangka Tri Hari Seolihtiono berperan sebagai Kepala Cabang PT Guna Karya Nusantara. Namun, tersangka Tri Seolihtiono dikabarkan telah meninggal dunia.

Tri Hari Seolihtiono turut menjadi tersangka karena diduga yang mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan proyek ini.” Yang bersangkutan sudah meninggal sehingga status tersangkanya gugur,” sebutnya.

Kendati telah meninggal dan penetapan tersangkanya gugur, tidak menutup kemungkinan Tri Hari Seolihtiono akan dibebankan mengganti kerugian negara atas adanya kerugian negara yang timbul dalam proyek tersebut. “ Walaupun sudah meninggal, kan harta bendanya masih ada. Nanti kita lihat itu,” ujarnya.

Sementara tersangka Nugroho, dalam kasus ini berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Saat ini Nugroho berstatus terpidana atas putusan kasasi pada Mahkamah Agung (MA) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jaksa pun telah melaksanakan eksekusi penahanannya di Lapas Selong, Lotim. Dalam putusan majelis hakim kasasi yang diketuai H Eddy Army, mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim dan membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi PN Mataram Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr, tanggal 21 September 2022. Hakim pun menjatuhkan pidana penjara kepada Nugroho selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan.

Hakim menjatuhi hukuman demikian dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sesuai dakwaan subsider. Yaitu pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Dalam putusan kasasi itu, hakim turut memerintahkan Bank BNI Cabang Utama Bandung selaku penjamin uang muka proyek pada tahun 2016 tersebut untuk mencairkan jaminan uang muka proyek senilai Rp 6,7 miliar dan menyerahkan ke kas daerah Lotim.

Jaminan uang muka tersebut merupakan besaran 20 persen anggaran proyek yang dinilai hakim menjadi uang pengganti kerugian negara. Terhadap uang pengganti, jaksa sudah melakukan eksekusi dengan menyetorkan ke kas negara.

Putusan kasasi itu menganulir putusan pengadilan tingkat pertama yaitu PN Tipikor Mataram. Dimana waktu itu Nugroho dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga Nugroho dibebaskan dari seluruh tuntutan jaksa.

Pada putusan hakim tingkat pertama, turut memerintahkan agar seluruh barang bukti dikembalikan ke jaksa untuk dipergunakan dalam perkara tersangka Taufik Ramadhi. Hakim dalam putusan berkeyakinan Taufik Ramadhi turut bertanggung jawab atas munculnya kerugian negara dalam proyek tersebut.

Sebagai informasi, proyek pengerukan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji ini merupakan proyek di masa Bupati Ali BD. Tahun 2015 awalnya sempat dianggarkan untuk pengerukan sekitar Rp 30 miliar. Tapi realisasinya terbatas karena berbagai kendala teknis. Tahun 2016, Pemkab Lombok Timur kembali ngotot untuk tetap melanjutkan proyek pengerukan ini. Bahkan anggaran yang dialokasikan nilainya lebih besar lagi dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar Rp 35 miliar lebih. Proses tender proyek ini dimenangkan PT Guna Karya Nusantara asal Bandung. Dari puluhan miliar anggaran, pihak kontraktor diberikan panjar sebesar Rp 20 persen atau sekitar Rp 6,7 miliar dari nilai kontrak. Proyek ini ditargetkan rampung sampai akhir tahun 2016.

Namun, dalam perjalanannya pihak kontraktor tak kunjung melaksanakan tugasnya. Berbagai fasilitas yang didatangkan seperti kapal, termasuk pipa penyedot dibiarkan terbengkalai di pelabuhan. Ketidakjelasan pengerukan ini terus berlarut sampai kontrak berakhir tahun 2016.

Sesuai ketentuan pihak kontraktor kembali diberikan perpanjangan waktu kurang lebih selama dua bulan tahun 2017. Tapi perpanjangan waktu itu juga tak membuat kontraktor berbuat hingga kemudian batas waktu berakhir.

Atas dasar itulah kontrak kerja sama pun diputuskan. Kegagalan proyek nyatanya masih menyisakan masalah besar. Meski gagal dikerjakan namun panjar Rp 6,7 miliar yang diambil kontraktor tak dikembalikan. Pemkab Lombok Timur sempat melakukan penagihan ke BNI Bandung selaku penjamin. Tapi pihak bank juga ogah mencairkannya dengan berbagai dalih.

Pemkab Lombok Timur akhirnya menempuh upaya hukum dengan melayangkan gugatan perdata ke PN Bandung. Gugatan itu ditujukan ke PT Guna Karya Nusantara dan pihak bank. Di pengadilan tingkat pertama, gugatan Pemkab Lombok Timur ditolak. Selanjutnya Pemkab Lombok Timur kembali menempuh upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung tapi juga ditolak.(sid)

Komentar Anda