Bupati Putuskan Kapal Cepat Tetap Turunkan Wisatawan di Gili Bukan di Bangsal

KEPUTUSAN: Bupati KLU Djohan Sjamsu saat menyampaikan keputusan terkait permasalahan kapal cepat di aula Setda KLU, Senin (4/7). (DERY HARJAN/RADAR LOMBOK)

TANJUNG–Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) memutuskan bahwa kapal cepat yang mengangkut wisatawan dari Bali ke Gili Tramena (Trawangan, Meno dan Air) tidak perlu bongkar muat di Pelabuhan Bangsal seperti wacana yang sempat bergulir dua minggu belakangan ini.

Keputusan itu diambil setelah pemda mengkaji dampak ke depan jika kapal cepat harus bongkar muat di Pelabuhan Bangsal. Salah satunya dikhawatirkan akan membuat wisatawan kurang nyaman. “Kalau kita pindah ke daratan prosesnya terlalu panjang,” tegas Bupati KLU Djohan Sjamsu, kemarin (4/6).

Wisatawan sebut Djohan harus mendapatkan pelayanan yang terbaik ketika berkunjung ke KLU, terutama ke Gili Tramena. Sebab wisatawan merupakan salah satu penyumbang bagi pendapatan asli daerah (PAD). “Masyarakat memperoleh rezeki dengan kehadiran wisatawan,” jelasnya.

Atas insiden pengadangan kapal cepat yang mengangkut wisatawan di gili, dua minggu lalu, Djohan meminta maaf dan memastikan hal tersebut tidak terulang kembali. “Kemarin itu mencoreng kita sebagai daerah wisata. Saya tidak mau lagi dengar ribut-ribut. Kalau kita ribut-ribut wisatawan tentu tidak mau datang. Masyarakat kita kehilangan rezeki dan daerah kehilangan PAD,” ujarnya.

Terkait keamanan dan kenyamanan gili, Djohan menyebut bahwa itu  merupakan tugas bersama. Pasalnya, tiga gili merupakan tujuan utama pariwisata NTB.

Ia mengajak para pihak saling memahami satu sama lain, seraya meminta peran serta kolektif multipihak bisa menghadirkan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke KLU. “Banyak aspek yang harus kita amankan. Di samping keamanan saat kita tiba, tentu ada hal lainnya. Seperti kita maklumi daerah wisata biasa rentan penyebaran narkoba,” bebernya.

Baca Juga :  Wisatawan Tak Bisa Lagi Langsung dari Bali ke Gili Menggunakan Kapal Cepat

Orang nomor satu di KLU ini, lantas mengharapkan kehadiran wisatawan bisa memberikan manfaat nyata untuk masyarakat. Atas dasar itu, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menempatkan petugas-petugas khusus di tempat-tempat wisata. Hal tersebut guna menjamin keamanan dan kenyamanan. “Kalau daerah kita tidak tentram tentu mereka tidak akan hadir,” ujarnya.

Selain memperhatikan segi keamanan juga yang terpenting adalah segi kenyamanan. Untuk itu pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur di wilayah gili. “Satu hal yang pasti, pemerintah akan memperbaiki kondisi tiga gili, baik itu jalan, lampu atau abrasi. Mudahan-mudahan kesepakatan kita bersama ini memberi kenyamanan kepada para wisatawan kita dan para pengusaha juga memperoleh keuntungan,” harapnya.

Bupati juga mengingatkan semua pihak, bahwa KLU adalah daerah yang baru mekar, sehingga diperlukan pengaturan semua aspek guna memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Bahkan, pemerintah daerah tidak luput berterima kasih tulus kepada pelaku wisata dan wisatawan yang datang dari Bali dengan niat langsung ke tujuan wisata yang ada di tiga gili.

“Saya minta maaf jika ada hal-hal yang kurang baik yang sudah  terjadi di gili dalam melayani wisatawan. Kita patut bersyukur setelah dua  tahun lebih tidak ada tamu karena covid-19, namun saat ini sudah mulai bergeliat lagi. Mari kita tingkatkan pelayanan dan kenyamanan agar para wisatawan senang berkunjung ke daerah kita,” ajaknya.

Terkait keamanan, Wakapolres KLU Kompol Samnurdin mengatakan  bahwa pihaknya menghargai keputusan pemda. Memang sebelumnya Polres mendukung bongkar muat di Pelabuhan Bangsal untuk mempermudah pengawasan orang dan barang. Tetapi jika kebijakan pemda tetap seperti biasa, maka pihaknya tidak mempermasalahkan.

Baca Juga :  Heboh Isu Kapal Cepat dari Bali Diadang di Gili, Ini Klarifikasi Koperasi Karya Bahari

“Kami kemarin hanya mengusulkan one gate system untuk pengawasan lalu lintas orang dan barang. Tetapi mungkin keputusan  pemda, kesepakatan operator (kapal cepat) dan koperasi (KKB) berbeda, maka kami serahkan ke pemda. Mungkin itu keputusan terbaik dan kami tetap dukung,” ujarnya.

Dari pihak kepolisian kata Samnurdin tentu akan memaksimalkan pola  pengamanan dan juga pengawasan di gili. Selain personel dari Polda NTB ada juga dari Polres KLU. “Di sana ada Polsus Sektor, di-backup sama Polair dan Pam Obvit Polda NTB. Kalau kami dari Polres KLU ada sekitar 15 personel yang ready setiap hari,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Koperasi Karya Bahari (KKB) Sabarudin meminta maaf atas insiden di Dermaga Gili Trawangan pada 19 Juli 2022. Pihaknya bersedia menjaga keamanan di kawasan lingkungan kerja pelabuhan. Selanjutnya KKB akan menjalin komunikasi lanjutan dengan pihak kapal cepat untuk mendapatkan kesepakatan antar-kedua belah pihak. “Akan menempuh upaya musyawarah dengan fast boat apabila ada hal yang perlu disempurnakan dan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan kapal cepat, Ardian Saputra menyatakan bersedia mengikuti dan mematuhi  kebijakan pemda dan kearifan lokal. Kemudian pihaknya juga bersedia menjaga kenyamanan di kawasan lingkungan kerja pelabuhan. Serta berusaha menjalin komunikasi untuk penguat kerja sama bisnis di bidang transportasi laut. “Akan selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat kepada pihak yang terlibat dalam rangka pemenuhan pelayanan usaha fast boat,” pungkasnya. (der)