TANJUNG – Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar menanggapi saran Inspektorat setempat, dalam mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Meski masih terganjal sengekta aset tetapi bupati tetap optimis bisa mempertahankan predikat yang diraih selama dua tahun. Kata bupati, Pemkab Lombok Utara pada tahun ini mengalami problema yang cukup berat dalam pengelolaan anggaran dengan adanya pemotongan anggaran pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan peraturan-peraturan baru. Meski demikian, Pemkab Lombok Utara optimis meraih kembali untuk mempertahankan Opini WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BKP) tersebut. “Pasti semua bupati mengharap sama, bagaimana kepala daerah bisa mempertahankan Opini WTP tersebut. Walaupun dengan gonjangan dengan dahsyat adanya pemotongan dan peraturan baru. Akan tetapi, kami optimis bisa meraih Opini WTP tersebut,” ungkap Najmul, Rabu (26/10).
Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mempertahankan Opini WTP tersebut. Yakni harus melakukan persiapan dengan baik dengan memanggil pihak Inspektorat untuk memulai sejak saat ini, tidak perlu menunggu bulan Desember untuk menuntaskan catatan BPK tersebut. Yang catatan terpenting meraih Opini WTP itu ada pada persoalan sengketa aset dengan Kabupaten Lombok Utara yang berlokasi di Amor-Amor dan Gili Trawangan sampai saat ini belum tuntas, sehingga pihaknya pun telah meminta bantuan ke pemerintah pusat agar menfasilitasi penyelesaian sengketa aset tersebut dengan cara-cara baik yang tidak menimbulkan konflik antara daerah. “Kami tidak ingin adanya permasalahan, karena kami menuntaskan dengan baik bersama kabupaten induk,” tandasnya.
Dari catatan BPK kemarin jelasnya, yang menjadi kejanggalan sampai saat ini masih pada penyelesaian aset tersebut, termasuk batas wilayah. “Dan insya Allah kami yakin bisa diselesaikan,” optimisinya. (flo)
