TALIWANG—Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin meminta seluruh jajarannya untuk terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). ‘’Pak bupati meminta agar semua pejabat, baik itu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PP), Bendahara dan Panitia Barang untuk terus melakukan komunikasi dengan TP4D,’’ jelas Kabag Humas dan Protokol Setda KSB, Abdul Muis Syafi’i kepada koran ini, kemarin.
TP4D sendiri berada dibawah komando Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat. TP4D merupakan wadah atau tempat bagi seluruh pajabat untuk melakukan konsultasi, terutama tentang kebijakan. Kabag Humas mengakui, sampai saat ini masih banyak pejabat Pemda KSB yang tidak berani bertindak sebagai KPA maupun PPK. Alasan utama, mereka khawatir kebijakan yang mereka keluarkan akan membawa dampak hukum. ‘’TP4D akan memberikan masukan tentang kegiatan yang dilakukan. Tim ini dibentuk untuk menghindarkan pejabat dari persoalan hukum. Makanya penting bagi semua pejabat untuk tetap melakukan konsultasi dengan TP4D,’’ katanya.
[postingan number=3 tag=”tpad”]
Senin kemarin, untuk kesekian kali setelah dibentuk, TP4D mengundang seluruh pejabat Pemda KSB, baik itu pejabat eselon II, III maupun IV. Camat dan kepala desa (Kades) juga diundang untuk ikut dalam sosialisasi yang dilakukan TP4D. ‘’Semua pihak dilibatkan dalam sosialisasi ini. Tujuannya, agar semua pembuat kebijakan terutama kepala SKPD terhindar dari persoalan hukum,’’ tandasnya.
Diakuinya, awal tahun 2017 ini ada banyak program kegiatan yang akan dilaksanakan Pemda KSB. Karenanya, TP4D sendiri terbilang cukup intensif melakukan sosialisasi tentang tugas dan tanggungjawab mereka selama ini. ‘’TP4D dibentuk untuk pencegahan dini. Kalaupun ada hal-hal yang dianggap rancu, sebelum diputuskan alangkah baiknya di konsultasikan dulu dengan TP4D,’’ paparnya.
Karenanya, Kabag Humas menambahkan, bupati dalam beberapa kesempatan selalu menekankan hal tersebut kepada seluruh pejabat Pemda KSB. ‘’TP4D ini jangan dianggap sebagai momok yang menakutkan. Sebaliknya, tim ini hadir untuk membantu tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak berimplikasi hukum dikemudian hari,’’ tambahnya. (far)
