Bupati Lombok Utara Dinilai Lamban Tuntaskan Pilkades Sokong

Tak Yakin Kajian Bagian Hukum, Konsultasi ke Unram

Pilkades Sokong
HEARING : Pihak eksekutif menyimak pernyataan perwakilan masyarakat yang dianggap bupatinya plin-plan mengambil keputusan. (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG РPerwakilan masyarakat Desa Sokong kubu lawan politik kades terpilih Marianto mendatangi gedung kantor DPRD Lombok Utara sekitar pukul 11.00 Wita, Senin (20/11). Kedatangan mereka ini dalam rangka hearing persoalan Pilkades Sokong yang sampai saat ini belum ada keputusan pasti Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar. Akibatnya, belum keluarnya keputusan pasti ini bupati dinilai tidak tegas   mengambil sikap. Pasalnya, hasil kajian bagian hukum Pilkades Sokong telah mengeluarkan pernyataan tidak sah. Namun, hasil kajian itu dianggap belum diyakini (normatif).

BACA JUGA :  Puluhan Hektare Tanah Rakyat Lombok Utara Dibancak

Fajar Marta selaku perwakilan masyarakat mengatakan, sudah masuk satu bulan usai Pilkades Sokong belum ada keluar keputusan pasti atas hearing dan aksi demo yang sudah dilakukan untuk menuntut keadilan. Berbagai tahapan sudah dilalui menuntaskan persoalan ini, tidak pun bisa tuntas. Begitu juga dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, tidak dipatuhi. “Bukan ranah kami mengubah pemilihan (ulang). Agar semua klir, jangan buat larut marut. Sebelum tanggal 12 Desember harus tuntas, karena pada tanggal 14 Desember sudah dilantik,” tegasnya.

Perwakilan masyarakat lain Juarto mengungkapkan, persoalan Pilkades Sokong yang larut marut ini menyebabkan terjadinya gesekan di tengah masyarakat. Pada hearing yang dilakukan perwakilan masyarakat ke pemda beberapa waktu lalu, pemda berjanji akan memanggil perwakilan satu minggu setelah hearing. Namun, janjinya itu tak terpenuhi. Sehingga pihaknya mengirim surat lagi ke bupati. “Terus terjadi gejolak, apakah harus menunggu keributan. Mau dibawa kemana kami, jangan dininabobokan kami. Kemana ujungnya permasalahan ini. Jangan kami didiamkan seperti ini. Kami tidak meminta memilih membela kami, tapi harus jelas terhadap aturan mana salah dan benarnya,” ungkapnya.

Kemudian, Ketua LUCW Tarpi’in Adam menyatakan, persoalan ini sudah terang benderang dan cara penyelesaiannga pun jelas. Berapa kali heraring dan diharapkan bupati bisa menemui masyarakat yang berkonflik. Perwakilan bupati yang hadir dalam hearing ini lagi sudah jelas dan belum memiliki cara menyelesaikan. “Kami sudah mengawal secara proses hukum dan si M sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Pemda tidak mampu mengayomi masyarakat dan mencari solusi. Bupati plinplan. Apa yang menjadi pedoman, jelas dianulir,” umbarnya.

BACA JUGA :  Puluhan Warga Kabupaten Lombok Utara Diserang Demam Berdarah

Pemda dianulir tidak menjalankan perda. Ini persoalan tidak punya ijazah. “Ngapaian harus mennggugat ke PTUN. Bilang saja bupati gak sanggup,” tegasnya.

Adam berujar, bupati lebih memilih pergi ke Jepang dari pada menyelesaikan konflik daerah. Ini tontonan tidak sehat dilihat masyarakat. Hal sepele belum bisa tuntas. Ia pun juga membaca chatingan Whatsap dengan bupati belum lama ini dihadapan hearing. Dalam chating ini menyimpulkan, menurutnya bupati meminta menggugat ke PTUN. Semestinya persoalan ini apakah pemilihan ulang atau Plt (pelaksana tugas), ini diharapkan supaya terjadi kondusivitas. “Dengan persoalan ini saya didemo dan diusir. Ini sekarut persoalan Desa Sokong, dengan sudut pandang. Jika ini lagi-lagi menunggu keputusan bupati, maka kami kecewa,” ungkapnya.

Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto selaku pimpinan sidang hearing mempersilakan perwakilan eksekutif menyampaikan tanggapannya. Hadir Asisten I Nanang Matalata, Staf Ahli Muhadi, Kabag Hukum Raden Eka Asmarahadi, Kabag Pemerintahan Tresnahadi, Kasatpol PP Ahmad Dharma, dan lainnya. “Semestinya jika bupati tidak bisa hadir, ya cukup diwakilkan ke Sekda. Tapi, mungkin Sekda banyak agenda dan mewakilkan kepada jajarannya. Maka kami persilahkan menanggapinya,” tandasnya mempertegas sejumlah pertanyaan perwakilan masyarakat terutama terkait keabsahan Pilkades Sokong.

Menanggapi hal itu, Asisten I Setda Lombok Utara Nanang Matalata menyampaikan, memang sudah proses mulai dari desa, kecamatan dan terakhir bupati. Terakhir pemda menerima surat dari BPD Sokong perihal keputusan tertanggal 31 Oktober. Pilkades ini tidak sesuai dengan peraturan bupati sehingga bupati mengambil keputusan. “Kami sudah mengkaji dan menelaah, karena bupati harus berdiri di dua pihak atau mengambil keputusan seadil-adilnya. Kami diminta pertimbangan bagian hukum selama dua atau tiga hari lagi akan keluar atau terbitkan seadil-adilnya. Saat ini, masih memprtimbangkannya. Jika ada perkembangan terkait teknis nanti akan disampaikan,” ucapnya dengan santai.

Ditambahkan Staf Ahli Bidang Hukum Muhadi, terkait Pilkades Sokong tahapan proses pemilihan sudah sesuai. Yang belum dilaksanakan dalam proses ini yaitu belum dilakukan pleno panitia desa. Dari hasil pleno akan ditindaklanjuti BPD. Kewenangan BPD menunjuk panitia, tidak perlu kembali ke sana. Sebenarnya belum ada kewenangan bupati karena ada keputusan. “Bagaimana bisa mengambil keputusan,” katanya.

Bupati minta mengkaji dan konsultasi hukum dengan menunjuk hasil kajian menunjuk pakar hukum dari Universitas Mataram (Unram). “Insya Allah bupati objektif. Ini persoalan administrasi negara. Masing-masing kewenangan di dalam pelaksanaan. Administrasi sudah dilalui. Kita sudah tunduk sama perda,” tandasnya.

BACA JUGA :  Warga Dusun Lengkukung Minta Tower Telekomunikasi Dibongkar

Menurut Wakil Ketua DPRD Lombok Utara Djekat, ada kekhwatiran andai kata kajian hukum berpihak ke Marianto. Apa jaminannya, fungsikan bagian hukum ini. Harus dimaksimalkan pemahaman ini bagian hukum. “Ambil sikap, tidak mesti deskresi ke pihak lain (Unram). Cukup pak Kabag Hukum ini memberikan rekomendasi,” cetusnya.

Kabag Hukum Setda Lombok Utara Raden Eka Asmarahadi menyampaikan, jika terkait sah atau tidak sahnya Pilkades Sokong, tentu tidak sah. Pihaknya sudah membuat kajian hukum tentang administrasi pemerintahan sebuah keputusan dicabut diperkuat dengan narasumber hukum secara normatif. Dan masih membutuhkan pengkajian hukum ke ahli hukum. “Perbedaan pendapat masalah hukum. Kami mohon waktu selama dua atau tiga hari. Karena secara aturan masih ada sisa waktu sesuai perda 30 hari. Ini tidak menunggu hasil PTUN,” ungkapnya.

Atas pelaksanaan hearing ini berjalan sempat memanas telah mengambil keputusan, yaitu memberikan batas waktu hingga empat hari kedepan terhitung sejak hari ini. “Tadi pihak eksekutif menjanjikan tiga hari, tapi kami mengambil keputusan empat hari kedepan (Jumat),” tutupnya. (flo)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid