Bupati Lombok Tengah Sebut Pansus Dam Mujur Berlebihan

HM Suhaili FT
HM Suhaili FT (M Haeruddin/Radar Lombok)

PRAYA – Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT mulai terusik dengan dibentuknya panitia khusus (pansus) Dam Mujur DPRD setempat.

Keberadaan pansus itu disinyalir seolah-olah dewan tidak percaya dengan pemda selama ini. Padahal, dewan sendiri tahu bagaimana perjuangan pemda dalam mewujudkan bendungan itu. “Kita kan sudah sama-sama pergi ke pusat dan masak dewan mulai bentuk pansus terus bisa  terwujud. Kan pelaksanaya kita. Tugas pansus kan beda. Emang dewan bisa jadi eksekutor,” sindir Suhaili saat ditemui usai pelantikan dirinya sebagai Ketua PSSI NTB, Sabtu malam (10/2).

Suhaili menambahkan, sesungguhnya upaya percepatan sudah dilakukan pemda. Hanya saja, yang menjadi permasalahan selama ini karena masalah itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Sehingga apapun hasil dari pemerintah pusat itulah yang akan menjadi pedoman dalam mewujudkan bendungan itu. “Cuma ini masalahnya tahapanya dari pusat belum selesai. Kalau sudah masuk program pusat maka berapapun beban kita pasti kita laksanakan dan tidak mungkin akan kita hindari. Tapi tidak mungkin kita mendesak pemerintah pusat terus menerus. Intiya percaya saja kita pasti berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak,” katanya.

Menurutnya, keberadaan pansus dibuat seolah-olah ada yang disembunyikan pemda sehingga pembangunan itu tidak kunjung bisa direalisasikan . “Emang selama ini kita tidak berpihak kepada masyarakat?. Cuma kalau itu domainya kewenangan kita maka pasti kita laksanakan dan tergantung juga dari kemampuan kita di daerah,” ulasnya.

Baginya, dalam membangun sesuatu jangan terlalu memaksakan kehendak, terlebih jika melihat kondisi pendapatan asli daerah (PAD) saat ini. Maka sudah barang tentu penggunaanya ada yang menjadi skala prioritas dan ada yang tidak. “Kan dewan sendiri tau kemampuan kita seperti apa. Kan dewan sendiri yang membahas termasuk untuk membayar gaji mereka,” sindirnya lagi.

Berarti bisa dibilang jika pembuatan pansus itu berlebihan? Suhaili menjelaskan agar dewan melakukan sesuatu dengan melihat kondisi yang ada. “Kalau berbuat sesuatu, ya ngukur dirilah karena kita sama- sama tau kondisi kita. Mari kita kencangkan kalau mau. Tapi inikan kewenangan pusat, masak kita harus mendesak. Kayak tidak percaya saja sama kita,” cetusnya.

Calon Guber NTB ini meminta agar dewan percaya pada pemkab. Jika sudah ada putusan dari pusat maka sudah pasti pemda akan melaksanakanya. Salah satu yang dicontohkan adalah jalan yang berada di bandara yang akan dibebaskan sepanjang 2 kilometer dengan lebar jalan nantinya mencapai 100 meter. ”Jalan yang di bandara saja kita bebaskan, jangan kita dicurigai tidak berpihak kepada masyarakat. Karena ini terkesan kita ada yang disembunyikan. Emang uangnya dari mana dan emang uang kita sembunyikan apa,” tandasnya.

Diketahui, sebelumnya DPRD Lombok Tengah membentuk pansus percepatan dam Mujur. Pansus akan menggali dan melakukan investigasi apa yang menjadi penyebab tersumbatnya pembangunan dam Mujur itu selama ini. Karena wacana itu sudah dicanangkan sejak tahun 1967, tepatnya wacana itu sudah terbentuk 51 tahun. (cr-met)

loading...