Bupati KLU Djohan Sjamsu Batalkan Kebijakan Pembangunan Kantor OPD di Satu Kompleks

BATAL: Masterplan Kompleks Kantor OPD dan Bupati KLU terpasang di Kantor Bappeda KLU. Namun, Bupati KLU Djohan Sjamsu memutuskan tidak jadi membuat kompleks kantor OPD. (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG–Rencana pembangunan seluruh Kantor OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) di Tanjung atau lokasi kantor bupati saat ini batal dilaksanakan.

Padahal, kebijakan yang diwacanakan pada era Najmul Akhyar-Sarifudin itu sudah jadi masterplan-nya dengan anggaran tak sedikit. Bupati KLU yang baru, Djohan Sjamsu beralasan, dengan kantor OPD tersebar maka akan membantu percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Kita tetapkan seluruh kantor OPD tetap tersebar di dua kecamatan yaitu Tanjung dan Gangga,” jelas Djohan, Rabu (24/3).

Menurutnya, Kecamatan Tanjung tetap menjadi pusat ibu kota pemerintahan, namun dengan kondisi geografis yang sempit maka Kecamatan Gangga dinilai tepat menjadi penyangga ibu kota tersebut, karena lebih mendekatkan pelayanan untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Kayangan dan Bayan. “Dan kita fokuskan Kecamatan Tanjung dipercepat untuk terbentuknya ibu kota dengan menata,” terangnya.

Jika seluruh perkantoran dipusatkan di Tanjung maka jalan di wilayah semakin sepi, karena semua akan menumpuk di Kecamatan Tanjung sehingga semakin sesak pergerakan lalu lintas. “Bukan berbicara barat atau timur tapi ini guna mempercepat penataan Kota Tanjung. Kalau ditumpukkan menjadi satu maka jalur di timur sepi,” jelasnya.

Diungkapkan, dirinya saat menjabat Bupati pada 2010-2015 sudah membangun sejumlah perkantoran di wilayah Kecamatan Gangga, di antaranya Dinas PUPR, DP2KBPMD, Dikpora, Dishublutkan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Diskoperindag, Dukcapil, ditambah pada era Najmul terbangunnya Dinas LHPKP. Kemudian, kantor OPD di ibu Kota Tanjung yaitu BPKAD, Bapenda, Dinas Kesehatan, PDAM, Kantor Bupati, Kantor DPRD. Pada era Najmul terbangun Kantor Bappeda, Kantor Bappeda lama dipakai Inspektorat.

Namun akibat gempa 2018 sejumlah kantor rusak seperti Diskoperindag, Dinas Sosial, Kesbangpol, berpindah ke kompleks kantor bupati dengan kantor sementara. Sedangkan Disbudpar masih di wilayah Pemenang, dekat Pelabuhan Bangsal. “Jika mengkompleks menjadi satu lagi, maka membutuhkan belasan tahun dengan kondisi keuangan daerah seperti saat ini,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen pada masa pemerintahannya akan menargetkan seluruh perkantoran OPD tuntas terbangun, yang kemungkinan akan menggunakan dana pinjaman ke salah satu BUMN. Tentu peminjaman dana itu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dalam kesanggupan mengembalikannya. “Kemarin kita ditawarkan untuk meminjam uang tanpa bunga. Jika dari pinjaman itu membantu, maka kita sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” tegasnya. (flo)