Bupati KLU Bangga Bangun Kantor Bupati Tanpa Utang

JUMPA PERS: Bupati KLU Djohan Sjamsu didampingi Kepala Dinas PUPR dan Perkim Kahar Rizal, dan Kepala Bappeda Parihin dalam jumpa pers. (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG – Pembangunan Kantor Bupati KLU saat ini sudah mulai masuk tahap eksekusi oleh pemenang tender. Pagunya Rp 43,8 miliar, namun dikerjakan dengan nilai kontrak Rp 42,19 miliar.

Pembangunan menggunakan DAU dari APBD ini pun menjadi kebanggaan tersendiri lantaran tak menggunakan utang. “Kita membangun kantor bupati tanpa berutang, tapi kita biayai langsung dari APBD,” bangga Bupati KLU Djohan Sjamsu didampingi Kepala Dinas PUPR dan Perkim Kahar Rizal, dan Kepala Bappeda Parihin saat jumpa pers, Rabu (2/3) lalu.

Ditegaskan Bupati, pembangunan kantor bupati di lahan seluas 2,3 hektare ini harus dimulai pada 2022. Jika ditunda lagi tidak bisa, karena 2023-2024 sudah masuk agenda Pemilu dan Pilkada serentak, sehingga anggaran daerah juga akan banyak tersedot ke persiapan pesta demokrasi itu.

Bupati menyadari kondisi keuangan daerah pada 2022 berkurang Rp 400 miliar, tetapi jika menunggu kondisi normal, tentu pembangunan kantor bupati tidak akan bisa-bisa, sedangkan usia KLU sudah 13 tahun. Sehingga sangat tidak wajar sekali jika KLU tidak memiliki pusat pemerintahan sebagai ikon utama dalam pelayanan daerah.

Setelah pembangunan kantor bupati tuntas dikerjakan tahun ini, maka pada tahun depan akan membangun 14 kantor OPD secara bertahap. Di mana sebanyak empat kantor OPD dibangun di kompleks area kantor bupati, sementara sisanya tersebar di sejumlah kecamatan. Itu merupakan kiat daripada pemerintah meningkatkan konsentrasi perangkat dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat.

BACA JUGA :  Lima Tokoh Berpeluang Bertarung di Pilkada KLU 2024

“Saya bertekad mulai pembangunan kantor ini secara bertahap karena bagaimanapun juga di tahun anggaran ini momen yang paling pas,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR KLU Kahar Rizal menjelaskan, sebagaimana masterplan terdapat 4 zonasi pembangunan kantor bupati. Di antaranya, zona pertama yaitu alun-alun lapangan Tanjung, zona kedua kantor legislatif, zona ketiga kantor bupati itu sendiri, dan zona terakhir kantor OPD dan rencananya akan dibangun pendopo untuk bupati dan wakil bupati.

Pembangunan sudah memasuki tahap pertama pengukuran area. Estimasi tuntas yaitu 10 bulan terhitung usai ditandatanganinya kontrak kerja beberapa waktu lalu. “Dari total anggaran, jika dirincikan yang pertama konstruksi bangunan gedung senilai Rp 33 miliar, lanskap Rp 10,8 miliar, sisanya Rp 1,2 miliar untuk tender konsultan manajemen konstruksi,” jelasnya.

Adapun hasil lelang oleh ULP Setda KLU, pemenang tender yakni PT Damai Indah Utama dengan pola kerja sama operasional. Sementara untuk konsultan manajemen CV Dwipa Consultant.

BACA JUGA :  Tiga Orang Berebut Posisi Direktur PDAM Lombok Utara

Dalam desain bangunan kantor bupati, disebutnya mengakomodir kearifan lokal. Hal ini dibuktikan dengan atap gedung mengambil konsep Masjid Kuno Bayan sebagai simbol daerah. Pihaknya berharap pembangunan ini bisa selesai tepat waktu dan tidak ada persoalan yang timbul di kemudian hari. “Dibangunnya kantor bupati ini merupakan pusat orientasi pelayanan OPD. Ini jadi manifestasi pelayanan dan jadi induk pelayanan, di situlah urgensinya sehingga kita membangun,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda KLU Parihin mengungkapkan, pembangunan kantor bupati sudah masuk dalam RPJMD 2021-2026, dan pembangunan kantor pemerintahan kembali pascagempa menjadi prioritas ketiga dalam visi-misi bupati sehingga pemerintah daerah memulai pembangunan gedung pemerintahan dari kantor bupati di tahun anggaran 2022, baru selanjutnya pembangunan kantor-kantor OPD di tahun anggaran berikutnya. “Pembangunan gedung pemerintahan pascagempa menjadi prioritas ketiga dalam visi-misi bupati, dan sudah dimasukkan dalam RPJMD 2021-2026, sehingga kami pun memulainya pada tahun anggaran 2022,” ungkapnya.

Pembiayaan pembangunan kantor bupati bersumber dari transfer umum infrastruktur Rp 25 miliar, dan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 20 miliar. “Pembangunan kantor bupati tidak mengurangi anggaran untuk pemulihan ekonomi, semua program yang menyentuh ke masyarakat tetap berjalan,” paparnya. (flo)