TANJUNG – Bupati KLU Djohan Sjamsu memastikan one gate system di Pelabuhan Bangsal untuk kapal cepat Bali tujuan Gili, bakal tetap diberlakukan.
Ia pun meminta pengusaha transportasi lokal yang terhimpun di Koperasi Karya Bahari (KKB) tidak khawatir. “Ini sudah pasti (diberlakukan). Saya sudah lapor ke Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ungkapnya, Rabu (8/2) merespons pihak Koperasi Karya Bahari (KKB) soal kejelasan one gate system.
Namun untuk pemberlakuan kata Djohan, pihaknya masih mempertimbangkan waktu yang tepat. Sebelumnya ditargetkan Januari atau awal Februari, nyatanya masih cuaca buruk dan fasilitas yang belum siap di Pelabuhan Bangsal, juga karena mempertimbangkan angka kunjungan wisatawan. “Kemarin saya menunggu turun dulu (angka kunjungan) soalnya lagi high season,” ujarnya.
Nah, ketika saat ini sudah mulai low season maka pihaknya segera melakukan pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menentukan tanggal. “Kita akan rapat dulu,” bebernya.
Ditegaskan Djohan, untuk pemberlakuan one gate system ini, ia telah berhasil meyakinkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan tiga alasan. Pertama soal keamanan, pihaknya tidak ingin Gili dimasuki barang-barang terlarang terutama narkoba. “Seluruh warga asing yang akan datang ke Gili ini nantinya akan diperiksa apakah benar-benar untuk wisata atau sekadar main-main bawa macam-macam. Makanya akan kita periksa di Bangsal,” ujarnya.
Pertimbangan kedua yaitu demi pemerataan ekonomi. Djohan mengaku tidak ingin ramainya wisatawan berkunjung ke Gili hanya dinikmati segelintir orang saja. “Kalau nanti masuknya lewat Bangsal tentu yang akan mengantar wisatawan ke Gili adalah boat lokal. Artinya mereka juga dapat manfaat dari hadirnya ribuan wisatawan,” bebernya.
Pertimbangan selanjutnya adalah karena Gili merupakan kawasan konservasi. Terutama kawasan laut. “Harga Gili itu ada di lautnya. Ada terumbu karang yang menarik wisatawan di sana. Kalau setiap hari dilalui (kapal cepat) dikhawatirkan lama kelamaan rusak,” bebernya.
Untuk itu, keinginan pihaknya memberlakukan one gate system sudah tidak bisa dibendung lagi. Meskipun masih ada penolakan dari Pemerintah Provinsi NTB, tetapi pihaknya tetap pada keputusan. “Keputusannya ada di kita,” tegasnya. (der)
