GIRI MENANG—Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menginginkan agar program-program pada 2017 cepat bisa dilaksanakan, agar tidak lagi terjadi keterlambatan seperti 2016.
Karenanya, mantan Ketua KPU NTB itu meminta kepada Sekretaris Daerah Lobar bersama Asisten untuk melakukan kontrol secara reguler terhadap penerbitan SK Pengelola Kegiatan supaya cepat dimulai program. Begitu pula dilakukan kontrol secara reguler terhadap penerbitan SK Organisasi Pengadaan Barang/Jasa.
“Hal yang terjadi di 2016 berupa banyaknya keterlambatan kita dalam bekerja akan terjadi lagi, kalau ini tidak kita laksanakan,” ungkapnya saat rapat pimpinan perdana di Aula Kantor Bupati Lobar, Kamis (19/1).
[postingan number=3 tag=”program”]
Kemudian lanjut Fauzan, pada 2017 ini merupakan yang pertama kali Pemkab Lobar menyampaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke kecamatan dan desa. Penyampaian RUP ini mendapat tanggapan positif dan apresiasi. Sekaligus feedback atau masukan dari para Kepala Desa yang sempat dikunjunginya. “Bahkan sampai bertanya, kapan program ini dilaksanakan. Ada banyak manfaat dari penyampaian RUP ini,” terangnya.
Selanjutnya Fauzan meminta komitmen di masing-masing SKPD untuk menindaklanjuti temuan yang ada, karena temuan hampir di seluruh SKPD. Seberapa besarpun komitmen Inspektorat untuk menagih lanjut Fauzan, kalau tidak didukung oleh personal di SKPD terkait untuk menyelesaikan, itu akan menjadi sulit. “Saya minta ini menjadi perhatian, karena ini bisa mempengarui opini penilaian BPK,” ujarnya.
Seperti diketahui dalam rapat pimpinan kemarin, Bupati bersama Sekda melakukan penandatanganan kontrak kinerja dan fakta integritas. Bupati meminta agar langkah tersebut juga diikuti oleh Kepala SKPD dan jajarannya. Selain juga Bupati meminta agar Sekda, Kepala SKPD, tidak malu mengevaluasi bawahannya. Evaluasi harus objektif. “Objektif itulah yang kemudian kita harapkan bisa menjadi motivasi kita semua untuk lebih memperbaiki kinerja,” jelasnya. (zul)