Bupati Fauzan Ingin Program OPD Pertimbangankan Kepentingan Anak

IST/HUMAS LOBAR Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid melakukan pembagian KIA secara simbolis kepada salah seorang anak.

GIRI MENANG–Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid  berkeinginan agar program yang ada di OPD, tidak melepas pertimbangan kepentingan anak.

Misalnya dalam pembangunan infrastruktur. Itu salah satu yang harus dipertimbangkan adalah kepentingan anak.  “Anak butuh sensitivitas dan komitmen kita bersama. Tidak boleh di setiap OPD yang tidak mempertimbangkan kepentingan anak,” harapnya di hadapan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Kepala Dinas Sosial Lobar, Kepala Dinas Dukcapil Lobar, Camat Kediri, Camat Gunungsari, dan Camat Sekotong, Kepala Desa Bengkaung, Lelede, Cendi Manik serta sejumlah OPD terkait saat launching Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 30/2019, tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif, Senin (4/11/2019) kemarin.

Dikemukakan Bupati, di setiap gerakan, semua kepentingan anak secara langsung menjadi prioritas. Semua ini butuh kepedulian pemerintah daerah. Butuh sensitivitas dan butuh komitmen. Namun yang terjadi adalah, banyak yang hanya melirik anggaran dan bermuara ujungnya pada proyek. “Semisal kita membuat gerakan anti merariq kodeq atau gamak atau gerakan lain, yang paling ditanyakan adalah honor tim. Honor itu, honor penting, tetap menjadi perhatian kita, tapi jangan itu yang kemudian menjadi sebuah tujuan,” singgung bupati.

Tujuannya adalah, semua gerakan yang dilakukan, sepenuhnya menyangkut kepentingan anak. Itu yang harus lebih diutamakan. Bupati menyederhanakankan dengan bahasa sedehana, keja ikhlas, yang lain adalah ekses. Namun dalam pepatah sehari-hari, bupati menyebut, menanam rumput jangan harap akan tumbuh padi.

Selanjutnya bupati menyingung, di negara manapun hampir semua sumber masalah ada pada administrasi kependudukan. Pemilu bisa bermasalah karena administrasi kependudukan. Demikan pula dengan program di Dinas Sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat miskin. “Karena itu saya mengangap kegiatan ini sangat penting walaupun dibutuhkan komitmen kita bersama untuk mensukseskannya,” harap bupati.

Acara ini tidak saja membahas Perbup 30/2019, tapi juga Perbup 48/2019 tentng Percepatan Akta Lahir; launching Pilot Gerasan II, Kartu Identits Anak (KIA) serta penyerahan simbolis akta kelahiran anak di wilayah terdampak gempa.

Pada kesempatan yang sama, Ketua LPA NTB Sahnan menyatakan, pemerintah Lombok Barat telah melaksanakan kegiatan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan (Gerasak), dan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI). “Kami merasa bangga dan bahagia, semua kegiatan ini menyangkut kepentingan hak anak, lebih lebih semua tanpa biaya dan dilakukan dengan sistim jemput bola,” puji Sahnam.

Usai dilakukan arahan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian secara simbolis akta kelahiran, KIA, SK Kadis Dukcapil tentang Penetaan Desa kegiatan Gerasak. Untuk Akta kelahiran diberikan kepada perwakilan Zaini Udayani, KIA diberikan kepada Ananda Maulana dan SK Kadis Dukcapil diberikan kepada perwakilan tiga desa yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Gerasak II. (*)