Bupati Djohan Belum Setuju One Gate System di Pelabuhan Bangsal

BANGSAL: Wisatawan saat turun di Pelabuhan Bangsal baru-baru ini. (DERY HARJAN/RADAR LOMBOK)

TANJUNG–Uji coba one gate system untuk penyeberangan menuju Gili Tramena (Trawangan, Meno dan Air) yang direncanakan pekan depan ternyata belum mendapat persetujuan Bupati KLU Djohan Sjamsu.

Hal ini diakui, Asisten II Setda KLU Rusdianto. “Ini kan Pak Bupati tidak ada di tempat. Beliau ke luar daerah. Kita belum laporkan hasil rapat kemarin,” kata Rusdi, kemarin (10/8).

Rusdi mengaku menunggu Bupati pulang dulu baru kemudian akan melaporkan hasil rapat Wakil Bupati Danny Karter Febrianto bersama OPD, Polres, Syahbandar, BKKPN Kupang, BWS dan stakeholder lainnya di aula kantor bupati pada Senin (8/8).

Terkait bagaimana kesiapan pemda sejauh ini untuk menerapkan uji coba one gate system, Rusdi mengaku bahwa ketika itu sudah diputuskan tentu sudah siap. Baik itu regulasi maupun sumber daya manusianya hingga sarana dan prasarananya.

Terkait teknis one gate system ini, Rusdi menjelaskan bahwa itu sifatnya pemeriksaan biasa. Baik itu untuk orang maupun barang. “Prosedur standar saja orang masuk ke suatu wilayah. Tetapi intinya tidak menggunakan atribut-atribut yang membuat orang takut. Persenjataan misalnya itu tidak boleh,” ujarnya.

Rusdi mengaku bahwa hal serupa pernah dilaksanakan saat masih pandemi covid-19. Di mana penumpang yang menggunakan kapal cepat dari Bali diarahkan ke Pelabuhan Bangsal untuk dilakukan pemeriksaan protokol kesehatan. ‚ÄúTidak ada kendala sebenarnya. Tinggal persiapannya saja harus lebih maksimal. Di pintu penerimaan harus benar-benar diperhatikan kenyamanan. Lalu lintas orang keluar masuk harus diperhatikan jangan sampai orang tidak berkepentingan bebas lalu lalang,” ujarnya.

Begitu juga dengan calo tiket harus dipastikan tidak ada lagi di Pelabuhan Bangsal. Selanjutnya porter, harus yang benar-benar resmi. “Kita harus ekstra keraslah untuk melakukan penertiban,” bebernya.

Disinggung mengenai kapasitas Pelabuhan Bangsal saat ini, Rusdi mengaku bahwa itu tidak ada masalah. Meski ada ribuan wisatawan yang datang nantinya bisa diatur untuk menghindari antrean panjang. “Tidak mungkin kan nyandarnya bersamaan. Gampang itu. Yang penting Pak Bupati menyetujui dulu kebijakan ini,” tuturnya.

Untuk pengangkutan wisatawan dari Pelabuhan Bangsal ke Gili Tramena itu nanti akan menggunakan fasilitas milik Koperasi Karya Bahari (KKB), baik itu fast boat ataupun public boat. “Kapal mereka kan banyak,” ucapnya.

Kasi Operasional dan Pemeliharaan Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan, Zaz Lee mengatakan bahwa pihaknya juga telah mempersiapkan teknis pelaksanaan one gate system. “Tidak ada masalah sejauh ini. Kita sudah siap,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres KLU Wayan Sudarmanta mengatakan bahwa secara teknis one gate system ini sudah dirancang. Konsepnya mirip seperti pemeriksaan penumpang di bandara. “Kita akan melakukan screening siapa saja yang masuk ke Gili kemudian barang apa saja yang dibawa. Di Pelabuhan Bangsal nanti ada petugas gabungan,” bebernya.

Untuk detailnya, Sudarmanta tidak berkenan menjelaskan secara rinci karena itu menyangkut teknis. Namun yang jelas pihaknya mengapresiasi pemda yang bersedia untuk menerapkan one gate system ini. Ia menjelaskan bahwa one gate system ini banyak kelebihan. Di antaranya wisatawan keluar masuk Gili bisa dikendalikan secara maksimal. Baik itu pelaku tindak pidana maupun barang terlarang berupa narkoba, senjata tajam, senjata api, miras ilegal dan barang terlarang lainnya. Kemudian teknis dalam melakukan pemungutan distribusi masuk kawasan wisata akan terkesan elegan.

Selanjutnya pemasukan PAD menjadi lebih maksimal. Jika melalui Pelabuhan Bangsal lanjut Sudarmanta tentu tidak hanya pengusaha Gili saja yang menikmati hasil, tetapi juga pengusaha di sekitar Bangsal. Termasuk di dalamnya KKB. “Jadi kelebihan one gate system ini juga bermanfaat secara maksimal ke koperasi yang ada,” ungkapnya.

Dan yang terpenting one gate system ini juga akan meminimalisir kerusakan flora dan fauna laut dalam waktu cepat. “Kalau keseringan fast boat ke tiga Gili ini, yakin saja beberapa tahun ke depan lingkungan bawah lautnya bakal rusak,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Koperasi Karya Bahari (KKB), Sabarudin¬† mendukung kebijakan yang diambil Pemda KLU ini. “Mau tidak mau karena ini keputusan pemerintah harus kita ikuti,” ujarnya.

Terkait kesiapan KKB sendiri, Sabarudin mengaku sudah siap jika memang KKB nanti yang akan mengangkut wisatawan dari Pelabuhan Bangsal ke Gili Tramena. Pihaknya akan menyiapkan alat transportasi sesuai kebutuhan yang ada. “Kami akan menyediakan public boat, speed boat maupun fast boat. Mereka mau pakai apa kita siapkan,” ujarnya.

Sabarudin menyebutkan bahwa saat ini pihaknya memiliki 52 public boat, 8 speed boat dan 4 fast boat. Untuk tarif sendiri jika menggunakan public boat ke Trawangan Rp 30 ribu, ke Gili Meno Rp 18 ribu, ke Gili Air Rp 16 ribu. Jika menggunakan speed boat biayanya kisaran Rp 350 ribu sampai Rp 400 ribu untuk 1 sampai 6 orang. Sedangkan untuk fast boat itu Rp 85.000 per orang.

Menurut perkiraannya, sekitar 1.500 sampai 1.600 penumpang kapal cepat dari Bali yang akan turun di Bangsal. “Jam datangnya tidak satu waktu namun bisa dua kali dalam sehari,” katanya.

Pihaknya juga menegaskan tidak akan sampai mengganggu aktivitas angkut barang ke pulau yang selama ini dilayani oleh pihak koperasi. Untuk barang sudah ada boat khusus yang mengangkut.

Namun diakui, ini menjadi PR bagi daerah untuk menertibkan dan menata kawasan Pelabuhan Bangsal. Sedianya KKB akan menyediakan porter khusus guna membawa barang bawaan penumpang. Namun, porter tidak boleh secara langsung meminta kepada wisatawan dimaksud. “Kami tidak urus porter namun kita siapkan porter kalau dibutuhkan namun kita pesan tidak boleh memungut bayaran ke wisatawan kita tetap stand by kan di dermaga. Bagaimana nanti ya kita lihat saja pas hari Senin (15/8),” pungkasnya.

Sementara itu dari pihak fast boat sendiri menolak rencana Pemda KLU ini. General Manager PT Bali Ekajaya I Ketut Sugita meminta pemda mengkaji ulang kebijakan soal one gate system. “Ini bukan memajukan pariwisata Lombok Utara. Ini langkah mundur. Kalau bisa ditinjau kembali karena ini bisa memperlambat waktu wisatawan,” ujarnya.

Berdasarkan pengalaman sejak 2008, pihaknya tahu jelas mana yang disenangi wisatawan dan yang tidak. “Jika mereka tujuannya ke Gili tentu mereka harus diantar langsung ke Gili, bukan malah harus ke tempat lain dulu. Kita harus memperlancar. Bukannya mempersulit,” tegasnya.

Jika ini tetap diberlakukan dikhawatirkan nanti akan berdampak pada kunjungan wisatawan. Sejauh ini pihak Ekajaya rata-rata membawa penumpang sekitar 400 sampai 500 orang per harinya ke Gili. “Jika ini diberlakukan saya khawatir akan banyak komplain,” ungkapnya.

Jika alasan pemeriksaan untuk memastikan orang maupun barang bawaan penumpang atau tidak ada penyelundupan pelaku tindak pidana dan barang terlarang, Ketut Sugita menilai itu bukan alasan yang tepat. “Pelabuhan Bangsal kan bukan pelabuhan internasional. Fasilitasnya belum ada. Lagian mereka yang datang ini sudah diperiksa di bandara dengan peralatan yang lengkap. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan,” tutupnya. (der)

Komentar Anda