Bupati Dituding Tidak Bertanggung Jawab

M Samsul Qomar (SAPARUDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA-Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, M Samsul Qomar di ruang kerjanya, Senin kemarin (30/1) kemarin mengaku kalau pemerintah Kabupaten Loteng, dalam hal ini Bupati Loteng HM Suhaili FT, tidak memiliki tanggung jawab terhadap telah didemesionerkannya sejumlah pejabat.

Semestinya, jika sudah melakukan mutasi, maka harus dilakukan pengangkatan pejabat baru, malah ini sebaliknya menonaktifkan dan ditinggal. “Konsekuensi mengangkat dan memberhentikan pejabat itu harus jelas. Jangan main sok nonaktifkan, namun tidak dilakukan langkah perbaikan,” katanya.

Sebab kosongnya sejumlah kursi tersebut, ini berpengaruh terhadap kemajuan daerah dan merugikan masyarakat. Sedangkan di sisi lain, pemberlakukan demesionir ini membuat jam libur para pejabat yang disingkirkan tersebut lebih enak dia enak liburan. Sedangkan di sisi lain, aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah jelas tugas mereka sehari hari.

Dijelaskan, kenapa pihaknya menyebutkan kalau kosongnya seumlah jabatan ini berakibat fatal bagi masyarakat. Karena setiap kali ada orang yang mengurus kebutuhan, ketika di salah satu SKPD yang dituju, ternyata tidak ada petugas. Maka otomatis yang dirugikan adalah masyarakat, sebab mereka tidak terlayani, selain itu petugas juga bakal kelabakan melaksanakan tugas.

Sebab banyaknya pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk lantaran tidak adanya pejabat yang berwenang menanganinya. Ketika nanti ada pejabat yang menjabat, maka itu akan menjadi tugas berat lantaran lamanya bertumpuk-tumpuk, tidak diselesaikan.

Selanjutnya, sejumlah pejabat yang didemesioner malah banyak yang tidak masuk, dan pihaknya yakin, kesempatan itu mereka manfaatkan untuk liburan keluarga dan yang lainnya. “Lambannya proses mutasi ini, yang terkena dampak adalah kemajuan daerah dan masyarakat, sedangkan yang senang adalah mereka yang didemesionerkan, sebab kesempatan ini mereka luangkan untuk berliburan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kemarin pagi ketika membaca Radar Lombok, senangnya minta ampun ketika bupati sebagai orang nomor satu berkomentar, kalau mutasi dipastikan kemarin. Pihaknya saat itu berpikir, segala persoalan yang sempat terbengkalai sudah bisa normal kembali.

Akan tetapi memasuki pukul 12, sejumlah pejabat ia hubungi belum juga ada undangan dan sampai saat ini undangan mutasi belum juga ada. Tidak adanya surat undangan tersebut, pihaknya kembali berpikir, akankah mutasi dilakukan ataukah tidak. Jika ini tidak terjadi, maka bupati selaku sumber dalam koran tersebut telah menebarkan kebohongan. “Sempat senang namun sekarang kecewa lagi, Bupati sebagai orang nomor satu harus betul betul berkomitmen kalau berkata di koran. Sebab khawatirnya nanti pembaca yang menilai kalau setiap pemberitaan itu adalah hoax, sebab saya yakin wartawan tidak mungkin memuat berita yang tidak diucapkan sumber,” kesalnya.

Sementara itu Sekda Loteng HM Nursiah ketika dikonfirmasi, sangat irit bicara persoalan tersebut. Dan hal ini bisa jadi dikhawatirkan salah kata. Sebab pada wawancara sebelumnya, sekda mengaku kalau mutasi dilakukan sebelum tanggal 20 Januari. “Jangan tanyakan masalah mutasi apakah akan dilakukan hari ini ataukah undur, intinya dalam mingu minggu ini pasti mutasi dilakukan. Sedangkan untuk hari ini, belum ada surat yang saya terima, sehingga saya memastikan tidak untuk hari ini,” ujarnya singkat. (cr-ap)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid