Bupati Didesak Tempatkan Pejabat Baru

Hasan Masat (SAPARUDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA-Banyaknya jabatan lowong mulai direspon sejumlah elemen masyarakat.

Salah satunya Dewan Pendiri LSM Lesa Demarkasi NTB, Hasan Masat. Dia menuntut agar Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT segera mengisi jabatan kepala SKPD yang lowong. Jika bupati tidak segera mengisi beberapa jabatan lowong tersebut, dikhawatirkan tatanan pemerintahan dan pembangunan tidak jalan. Karena sejumlah jabatan yang memiliki bidang tertentu tidak bergerak. “Saya minya kepada Bupati Suhaili segera mengisi jabatan yang lowong. Jika ini tetap dibiarkan, dikhawatirkan akan berimbas terhadap kemajuan daerah,” katanya.

Lowongnya sejumlah jabaan tersebut lanjutnya, itu imbas dari demisioner sejumlah pejabat dan adanya perubahan organisasi perangkat daerah (OPD). Ditambahkan, kekosongan jabatan di sejumlah SKPD seperti jabatan eselon II, III dan eselon IV ini merupakan hal yang mendesak. Karena menyangkut pelayanan publik kepada masyarakat.

Kekosongan jabatan itu juga, tambahnya, jangan sampai nantinya dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi nanti ada yang melakukan segala trik untuk meraih jabatan itu dengan cara sogok-menyogok. “Kalau ada temuan dari masyarakat yang melakukan praktek jual beli jabatan. Kita akan laporkan supaya ditindak tegas sesuai aturan," ancamnya.

[postingan number=3 tag=”pejabat”]

Sekda Lombok Tengah, H Nursiah yang dikonfirmasi memastikan tidak bakalan ada orang yang bisa memamfaatkan jabtan kosong ini, untuk meraup keuntungan. Sebab pengangkatan pejabat baru baik itu jabatan eselon II, III dan IV, ada mekanisme yang harus dilalui. Seperti pengangkatan itu diambil dari hasil assesment (uji kemampuan) dan panitia seleksi (pansel). “Hasil Assesment dan pansel nantinya menjadi satu pijakan menghambil keputusan, siapa saja yang akan diangkat mengisi kekosongan itu,” jelas Nursiah.

Selanjutnya, terkait pembentukan pansel ini rencananya akan dibentuk pada pekan kedua bulan Januari. Unsur pansel yang akan dibentuk berasal dari akademisi, pejabat provinsi dan kabupaten dan unsur masyarakat. “Hasil assesment dan pansel nantinya dipadukan, dan pada bulan Februari mendatang semua jabatan kosong sudah terisi,” terangnya.

Nursiah menambahkan, pengambilan hasil assesment dan pansel dalam setiap mutasi ini merupakan aturan langsung dari pusat yang harus dijalani. “Jadi tidak benar ada permainan setiap kali adanya mutasi, sebab hasil assesment akan menjadi kompetisi bagi pejabat,” terangnya.

Nursiah menambahkan, jika ada pejabat yang sudah merasa diminta dan sudah menyerahkan uang. Mereka diminta untuk segera melaporkan ke tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli). “Kita akan bentuk hotline sebagai tempat mereka melaporkan, termasuk juga bisa dilaporkan melalui saber pungli,” jelasnya.

Bupati HM Suhaili FT sebelumnya juga menegaskan, pihaknya akan segera mengisi jabatan SKPD yang lowong. Dia berharap, hasil pansel untuk menentukan kelulusan pejabat yang memenuhi syarat ikut seleksi bisa segera dilaporkan. Sehingga secepatnya bisa dilakukan mutasi kembali untuk mengisi jabatan lowong. ‘’Kalau tidak ada halangan, minggu ketiga Januari ini sudah kita lakukan mutasi lagi,’’ katanya. (cr-ap)