PRAYA – Puluhan aktivis Lombok Tengah menggelar aksi sembari membentangkan spanduk panjang di depan kantor bupati setempat, Kamis (9/9). Mereka menuntut agar bupati Lombok Tengah mencopot dan menonjobkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, dr Muzakir Langkir dari jabatannya.
Para aktivis ini menganggap dr Langkir sudah gagal mengemban amanah di rumah sakit. Masih banyak ditemukan keluhan masyarakat terkait pelayanan buruk rumah sakit. Di satu sisi, saat 100 hari kerja bupati dan wakil bupati, para aktivis ini melihat banyak temuan berbagai pelayanan buruk itu. Sehingga tidak ada alasan untuk mempertahankan jabatan dr Langkir.
Perwakilan aktivis, Kusnandi Uying mengatakan, pihaknya yang tergabung dalam Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Nusantara (JAPMA) NTB menggelar aksi pembentangan spanduk ini untuk mendesak bupati untuk segera memberhentikan Direktur RSUD Praya, karena selama 100 hari kerja ditemukan berbagai persoalan di tempat itu. “Salah satunya tentang pelayanan buruk dan kasus dugaan penyalahgunaan biaya pengganti pengolahan darah (BPPD) di Unit Tranfusi Darah (UTD) yang sedang diusut aparat serta beberapa kasus lainnya. Maka tidak ada alasan untuk tidak mencopot direktur ini,” ungkap Kusnandi Uying saat ditemui di sela-sela aksi.
Meski tidak ada larangan, tapi dengan adanya dobel jabatan Direktur RSUD Praya yang sekarang menjabat juga sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) membuat berbagai pelayanan atau kinerjanya menjadi tidak maksimal. “Inilah bentuk kekecewaan kami selaku rakyat dan kami akan terus datang jika Direktur RSUD ini tidak segera dicopot,” tegasnya.
Hal sama disampaikan masa aksi lainnya, Saidin Al- Fajri, pembentangan spanduk akan dilakukan selama sepekan. Jika sampai sepekan ini tidak mendapapatkan respons dari bupati Lombok Tengah, maka pihaknya akan mengerahkan massa untuk kemudian melakukan aksi yang lebih besar. “Kegiatan ini kita lakukan selama seminggu sebagai bentuk kekecewaan kita terhadap gagalnya kinerja direktur RSUD. Dalam 100 hari kerja bupati dan wakil bupati, bupati sampai mengantor di RSUD Praya dan menemukan banyak sekali persoalan yang ada. Tapi sampai sekarang persoalan itu belum bisa dituntaskan. Artinya direktur ini sudah gagal mengelola rumah sakit, mestinya harus berhenti dan kalau bisa dinonjobkan,” desaknya.
Saidin juga melihat pelayanan terhadap masyarakat kurang maksimal. Bahkan mereka menuding jika direktur ini tidak becus dalam bekerja. Ironisnya di tengah kegagalan memimpin rumah sakit malah direktur ini dijadikan sebagai Plt Dikes. “Lebih baik Direktur RSUD berhenti dan fokus dalam kasus yang sedang dihadapi di kejaksaan,” tegasnya.
Direktur RSUD Praya, dr Muzakir Langkir yang dikonfirmasi terkait tuntutan massa aksi ini menjawab dengan santai. Baginya, ini sebuah dinamika dan menjadi hal yang bisa terhadap jika ada pihak yang suka dan tidak terhadap kinerjanya dilanjutkan. Meski di satu sisi dari penilaian yang dilakukan di rumah sakit bahwa masyarakat mengapresiasi kinerjannya. “Biarkan saja dan tidak semua menganggap saya jelek. Ada juga dari kuisioner untuk pelayanan kita sudah 85 persen kepuasan pasien. Jadi kita sudah maksimal dalam bekerja dan kalaupun ada segelintir orang yang protes, maka wajar saja dan ini adalah risiko,” tandasnya singkat. (met)
