Bupati Didesak Copot Dirut RSUD Praya

DISEGEL: Relawan Yayasan Endri’s Foundation (EF) sempat segel pintu masuk kantor Bupati Lombok Tengah karena tidak bisa ditemui Bupati Lombok Tengah, Senin (28/12). (FAISAL HARIS/RADAR LOMBOK )

PRAYA – Puluhan relawan Yayasan Endri’s Foundation menggedor kantor bupati Lombok Tengah, Senin (28/12). Mereka berunjuk rasa untuk menuntut agar Dirut RSUD Praya, dr Muzakir Langkir dicopot dari jabatannya.

Langkir dianggap tak becus bekerja karena tidak bisa mengontrol emosionalnya. Dia cepat sekali terpancing ketika ada masyarakat yang memberikan kritikan. Salah satunya kritikan yang disampaikan pegiat sosial dari Yayasan Endri’s Foundation. Dalam postingan itu menyebut, RSUD Praya telah menahan seorang bayi pasangan Hardi dan Hamrina Rosada, warga Kelurahan Sesake, Kecamatan Praya Tengah, karena tidak mampu membayar biaya persalinan. 

Namun, oleh Langkir postingan itu dianggap hoaks alias berita bohong. Sementara menurut relawan Yayasan Endri’s Foundation, postingan itu benar adanya karena merupakan fakta lapangan. Postingan itu dilakukan salah satu pegiat sosial YEF karena sedang mendampingi ibu dan bayi tersebut. “Apa yang dilakukan relawan kami itu sudah sesuai temuan di lapangan. Jika memang diangkap itu berita bohong atau hoaks oleh Direktur RSUD Praya, apa salah sebagai pelayan publik melakukan klarifikasi. Jangan mengacam mau melaporkan relawan kami. Ingat kami berkerja sukarela atas nama kemanuasian,” sesal kordum aksi, Restu Adam dalam orasinya.

Selain itu, banyak persoalan pelik yang terjadi di RSUD Praya. Terutama soal pelayanan kepada masyarakat Lombok Tengah yang tergolong miskin. Mereka kerap tidak mendapatkan pelayanan maksimal, bahkan cenderung diabaikan begitu saja. “Kita lihat dari pendampingan yang dilakukan relawan kami, masih banyak pasien yang dipersulit. Ini tentu menjadi cacatan buruk yang harus segera dievaluasi oleh Bupati Lombok Tengah atas kepemimpinan dr Muzakir Langkir selaku Dikrektur RSUD Praya,” tambahnya. 

Kehadiran massa aksi juga ingin berdialog secara langsung dengan Bupati Lombok Tengah soal pelayanan kesehatan di Lombok Tengah. Di samping itu, massa aksi meminta bupati mencopot dr Muzakir Langkir sebagai direktur RSUD Praya karena diangkap tidak becus dalam menjalankan tanggungj awab sebagai pucuk pimpinan di rumah sakit milik daerah tersebut. “Kita juga minta bupati untuk segera mencopot dr Muzakir Langkir karena tidak layak menjadi direktur RSUD Praya. Masa jadi direktur baperan (beban perasaan, red). Ketika melihat postingan di facebook langsung beriaksi ingin melapor,” sindirnya.

Bahkan, massa aksi mengacam jika dalam waktu dekat Bupati tidak melakukan segera mencopot direktur RSUD Praya. Maka massa aksi akan kembali menduduki kantor Bupati dengan massa yang lebih banyak. “Kami akan turun aksi dengan massa yang lebih banyak lagi. Jika Bupati tidak segera melakukan evaluasi dan copot direktur RSUD Praya. Harga mati copot Direktur RSUD Praya,” tegasnya. 

Orasi juga disampaikan secara bergantian dengan tuntutan yang sama agar bupati Lombok Tengah segara melakukan evaluasi pelayanan di RSUD Praya dan mencopot direktur RSUD Praya. “Kita minta ini segara dilakukan,” tegasnya. 

Sekitar pukul 12.50 Wita, massa aksi geram atas tidak ditemui oleh Bupati Lombok Tengah, HM Suhaili FT. Massa kemudian menyegel pintu masuk utama kantor bupati. Massa aksi kemudian ditemui Sekda Loteng, H Lalu Idham Halid setelah mendapatkan perintah dari Bupati Lombok Tengah. Idham menyampaikan permohonan maaf dari bupati dan wakil bupati yang tidak bisa menemuai massa aksi karena masih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. “Tetapi apa yang menjadi tuntutan, saya nanti akan melanjutkan ke Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Insyallah akan kita perhatikan apa yang menjadi tuntutannya,” ucapnya. 

Soal desakan massa aksi untuk segera mencopot direktur RSUD Praya, tentu akan menjadi salah satu perhatian serius sekaligus untuk melakukan evaluasi di RSUD Praya. “Ini kan harus kita perhatikan. Pertama kita nanti akan evaluasi karena ini sebagai bentuk evaluasi kita nanti yang kita laporkan kepada Bapak Bupati,” tegasnya. 

Massa aksi langsung membuka segel pintu kantor bupati serta membubarkan diri dengan tertib setelah mendapatkan tanggapan dari Sekda. (sal)