SELONG – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tengah memproses pengadaan kendaraan dinas (Randis) baru untuk Bupati dan Wakil Bupati. Sebanyak enam unit kendaraan telah dipesan melalui dealer resmi PT Krida sebagai penyedia, yang mencakup kendaraan untuk Bupati, Wakil Bupati, masing-masing istri, serta operasional untuk tim Penggerak PKK.
Kepala Bagian Umum Setda Lombok Timur, Gusti Nyoman Parhan, menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan ini masih dalam tahap pemesanan dan belum bisa digunakan dalam waktu dekat. Hal ini karena unit harus melalui proses indent atau pemesanan khusus yang memakan waktu sekitar empat bulan.
“Saat ini, Bupati masih menggunakan mobil pribadi untuk keperluan kedinasan. Sementara Wakil Bupati menggunakan kendaraan bekas milik pejabat sebelumnya. Kondisi ini tentu tidak ideal untuk kegiatan resmi pemerintahan,” ujar Parhan, Kamis (22/5).
Menurutnya, penggantian kendaraan dinas bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi juga demi keamanan dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kendaraan dinas dinilai penting sebagai fasilitas penunjang mobilitas pimpinan daerah dalam memberikan pelayanan publik.
Proses pengadaan dilakukan melalui sistem e-katalog nasional. Namun, Parhan mengakui bahwa saat ini sistem tersebut sedang mengalami transisi dari versi 5 ke versi 6, yang menyebabkan keterlambatan dalam proses administrasi pengadaan.
“Keenam unit kendaraan terdiri dari berbagai tipe, seperti Toyota Fortuner, Toyota Innova, dan sedan, dengan total anggaran mencapai miliaran rupiah. Semua unit ini harus dipesan langsung dari pabrik karena tidak tersedia dalam stok siap kirim,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kendaraan tersebut merupakan unit produksi berdasarkan permintaan (built-to-order), sehingga tidak tersedia dalam jumlah besar di dealer.
“Menurut informasi dari PT Krida, mobil harus dipesan langsung ke pabrik karena mereka tidak menyimpan stok dalam jumlah besar,” katanya.
Parhan menegaskan bahwa Pemkab Lombok Timur akan mengikuti semua prosedur pengadaan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia berharap proses pengadaan ini dapat segera rampung agar kepala daerah bisa menggunakan kendaraan dinas resmi dalam menjalankan tugasnya.(lie)
