Buntut Mosi Tidak Percaya Kadis, BKD Panggil Pejabat Dishub

Muhammad Nasir (FAISAL HARIS/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Polemik yang terjadi di tubuh Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi NTB masih terus bergulir. Pasca heboh mosi tidak percaya yang dilayangkan sejumlah oknum pegawai Dinas Perhubungan NTB terhadap kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, H Lalu Moh Faozal pada Senin (30/8) kemarin.

Atas persoalan tersebut, Kepala BKD Provinsi NTB, Drs. Muhammad Nasir mengatakan, pihaknya telah memanggil kedua belah pihak untuk dimintai ketarangan atas polemik yang terjadi. “Kita sudah panggil kedua belah pihak untuk kita pertemukan dulu, karena tadi bu wagub minta kepada saya untuk temui mereka dulu. Setelah itu bu wagub ingin ketemu dengan saya,” ujar Nasir.

Oleh sebab itu, Nasir belum dapat menjelaskan lebih lanjut soal apa yang menjadi permasalahan yang sebenarnya karena masih mengumpulkan data-data. Atas apa yang dilakukan oleh puluhah pejabat di lingkup Dishub NTB dengan melayangkan surat mosi tidak percaya kepada pimpinannya serta malakukan demo atas permasalahan tersebut. Bahkan sampai ingin minta pindah dari Dishub NTB.

“Saya belum bisa menjelaskan. Karena kesimpulannya belum ada, kalau istilah kita masih melakukan Pulbaket sehingga kita juga belum berani menyimpulkan apa-apa,” katanya.

Soal tuntutan para pejabat Dishub yang meminta untuk dipindahkan, kata Nasir, pihaknya belum berani berspekulasi, mengingat hal tersebut menjadi salah satu kewenangan pimpinan dalam hal ini Gubernur NTB.

“Jadi kalau soal minta pindah itu tergantung pak Gubernur, meski semua kemungkinan-kemungkinan bisa saja terjadi tapi dalam hal ini kita tidak boleh, karena hal itu keputusan pejabat pimpinan kepegawaian nanti setelah data terkumpul semua,” terangnya.

BACA JUGA :  Vaksin Ludes, Pendaftar Online Disetop

Karena menurut Nasir, hal-hal tersebut sangat disayangkan terjadi, apalagi sampai melakukan demo yang dilakukan puluhan pejabat ASN Dishub saat melayangkan surat peryataaan mosi tidak percaya ke BKD kemarin. “Jadi hal-hal seperti itu tidak boleh terjadilah, masa ada PNS demo,” cetusnya.

Seperti diketahui surat mosi tidak percaya dilayangkan Sekretaris di Dishub NTB serta empat pejabat setingkat Kepala Bidang berserta para puluhan staf dimasing-masing Bidang. Mereka memprotes kehadiran Kepala Dinas H Lalu Moh Faozal yang dinilai menganggu kenyamanan bekerja.

Atas tindakan tersebut, berbagai kalangan juga ikut menyoroti, bahkan menilai mencoreng citra ASN. Bahkan Direktur ASN Watch NTB, Taufik Hidayat berpandangan tindakan yang dilakukan oknum ASN seperti yang terjadi di Dishub tidak selayaknya pegawai OPD melakukan protes terhadap atasannya dengan cara-cara yang tidak elok seperti yang dilakukan sejumlah oknum pejabat dan pegawai di Dishub NTB.

“Ya kami malah sayangkan aksi mosi tidak percaya itu. Bukannya menuai simpati, justru ini mencoreng citra ASN. Masa pelayan publik seperti itu cara melayangkan protesnya?” tegasnya.

Menurut Taufik, tim ASN Watch langsung melakukan investigasi awal terhadap tuduhan-tuduhan dalam surat tersebut. Pihaknya juga mengklarifikasi tudingan tersebut ke Kepala Dishub NTB, Lalu Moh Faozal dan juga mengambil keterangan dari sejumlah pegawai Dishub NTB.

Taufik mengatakan, hasil sementara ASN Watch menemukan bahwa mosi tidak percaya tersebut berawal dari masalah conflict of interest di tubuh Dinas Perhubungan sendiri, sejak Lalu Faozal menjabat menjadi Kadis.

BACA JUGA :  419 Pelamar CPNS Pemprov NTB, 69 Dinyatakan TMS

Ia justru menilai, sejumlah langkah yang dilakukan Lalu Faozal sebagai Kepala Dinas baru sangat tepat, dalam rangka membangun kinerja bersih dan transparan di sektor perhubungan NTB.

Hal ini menurut Taufik, diduga membuat oknum pegawai yang tidak setuju dengan transparansi merasa tidak nyaman. “Kami menilai bahwa apa yang dilakukan Kadishub Faozal sudah sangat baik. Ada reformasi sistem pelayanan di Dinas Perhubungan yang selama ini banyak yang tidak tahu,” paparnya.

Taufik mencontohkan, keadaan kondisi kantor Dishub saat ini sudah nampak layak dari sisi estetika kantor. Layanan-layanan juga dilakukan dengan bidang-bidang yang optimal. Berbeda dengan sebelumnya, di mana kantor Dinas Perhubungan nampak kumuh dan layanan pun diduga banyak dilakukan tanpa transparansi. “Contohnya masalah izin kendaraan dan lain-lain. Saat ini kan jelas dan transparan, sehingga memperkecil ruang pungli dan lain sebagainya,” tegasnya.

Terhadap masalah Dishub NTB ini, Taufik menegaskan, ASN Watch meminta agar Gubernur Zul dan Wagub Rohmi menelaah dengan komprehensif. Sebab, menurut dia, yang mesti diberikan sanksi justru para oknum ASN yang menentang kebijakan atasannya. “Karena hal ini bisa jadi preseden buruk. Di OPD lain pun bisa terjadi demo ASN hanya karena conflict of interest di tubuh Dinas,” tegasnya.

Hingga saat ini, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, H Lalu Moh Faozal yang coba dimintai tanggapan soal apa yang terjadi di Dishub belum dapat memberikan keterangan atas surat  pernyataan yang dilayangkan bawahannya. Meski berulang kali dihubungi baik via telpon maupun lewat pesan whatsApp hingga berita ini dimuat. (sal)