BUMDes Jadi Penggerak Perekonomian Desa

Lalu M Isnaini (Gazali/Radar Lombok)

SELONG–Desa Lendak Nangka Kecamatan Masbagik Lombok Timur (Lotim) salah satu desa yang berhasil mengembangkan  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemerintah Desa (Pemdes) bersama masyarakat setempat menjadikan BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian desa dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. Kepala Desa Lalu. M Isnaini mengatakan, dirinya ingin potensi yang ada bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  BUMDes dijadikan sebagai motor penggerak untuk mengelola potensi yang ada. Berbagai program pun dicetuskan seperti  mengelola sampah menjadi pupuk,  pengelolaan sumber mata air menjadi PAMDes, koperasi simpan  pinjam dan penyewaaan handtraktor.

Berbagai unit yang dikelola BUMDes ini lanjutnya, kini terus berkembang sejak dirinya menjabat sebagai kades  tiga tahun lalu. Misalnya pengelolaan sampah. Untuk pengelolaan sampah , pemerintah desa menyiapkan lahan seluas 5 are yang dimanfaatkan sebagai tempat mengolah sampah. Kesuksesan program pengelolaan sampah ini, tak lepas peran  dan  tingkat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi. Dalam membangun kesadaran masyarakat itu  tentu tidak mudah tanpa ada keinginan dan tekat  kuat dari aparat desa. Untuk itu mereka pun tidak pernah patah semangat  memberikan sosialiasi ke masyarakat, agar mereka tidak membuat sampah  sembarangan.

‘’ Kita berdayakan masyarakat, tapi semua itu butuh proses ,” terangnya kemarin.

Dikatakan,salain  sampah unit,  lain yang dikelola BUMDes ialah pengelolaan sumber mata air. Untuk memenuhi keberadaan air secara merata bagi warganya,  sumber mata air di desanya itu dijadikan sebagai PAMDes. Masyarakat dikenakan tarif Rp 200  perkubik. Pendapatan dari PAMDes ini sebagian dimasukkan ke kas desa, sebagian lagi diserahkan ke masjid,  biaya operasional dan disisihkan juga ke BUMDes. ‘’Air ini sumber kehidupan, keberadaanya tidak hanya dimanfaatkan untuk manusia tapi juga mahluk yang lain. Sekarang  bagaimana sumua pihak bisa mengeola air ini,” terang Isnaini.

Baca Juga :  Pemilik Ancam Pagari Tanah Kantor Desa Pelambik

Sebelum  dikelola oleh BUMDes,  persoalan  air ini sering kali menimbulkan masalah. Namun pesoalan itu kini   tidak pernah terjadi lagi. Sebab kebutuhan air masyarakat sebagian besar sudah merata  dirasakan masyarakat.

Sementara  unit lain dikelola BUMDes, berupa simpan pinjam dan penyewaan handtraktor.   Penglolaan unit simpan pinjam dihajatkan untuk membantu modal masayarakat, terutama kelompok unit usaha di desa itu. Bahkan kini unit simpang pinjam  mengalami kemajuan yang begitu signifikan. Dari modal awal sekitar Rp 80 juta kini   sudah semakin bertambah. ‘’Masyarakat sudah merasa terbantu,'' tambahnya.

Atas inovasi ini, Lendang Nangka terpilih sebagai desa terbaik pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi.Untuk mencapai pretasi dalam mengelola desa  tidak semudah membalik telapak tangan. Semuanya butuh proses panjang.  Baginya   tidak mungkin penghargaan itu akan datang secara tiba-tiba tanpa ada  kerja keras, kemauan dan kebersamaan dari semua pihak. Semua itu telah dialami dan dirasakannya sendiri dalam mengembangkan  BUMDes di desanya tersebut.

Baca Juga :  Soal BUMDes, BPMPD NTB Puji KLU

‘’ Semua lewat proses dulu. Kami memulai, dengan melibatkan semua elemen. Mulai dari lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kita rembuk dan semuanya kita libatkan,” sebutnya.

Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi ingin desa lain bisa mencontoh  keberhasilan Desa Lendang Nangka ini.Menurut gubernur, potensi semua desa pada dasarnya tidak jauh berbeda. Tinggal bagaimana Sumber Daya Manusia (SDM) yanga da dioptimalkan. “Seperti di Lendang Nangka, sangat bagus BUMDes-nya, harus dijadikan contoh oleh desa yang lain,” ujar gubernur.

Gubernur juga ingin melihat esa Lendang Nangka mampu mengambil peluang pengembangan Ekowisata. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan keseriusan aparat desa dan masyarakat Lendang Nangka dalam menyiapkan kawasan tersebut sebagai objek wisata.  Persiapan yang dimaksud seperti penyediaan tempat ibadah, toilet, kuliner dan lainnya. “Tidak perlu mewah atau mahal, yang penting bersih dan rapi. Ketika persiapan sudah matang, pemerintah Provinsi dapat mempromosikan daerah tersebut secara resmi,” ujarnya. (lie)

Komentar Anda