TANJUNG – Beras sejahtera (rastra) yang dikeluhkan masyarakat Dusun Mentigi Desa Malaka Kecamatan Pemenang mendapatkan respon cepat dari Pemerintah Daerah Lombok Utara.
Hal ini terbukti dengan rapat koordinasi yang dilakukan bupati bersama jajarannya yang dihadiri pihak Bulug Divre NTB yang berlangsung di ruang resmi bupati, Selasa kemarin (18/4). Pertemuan yang digelar tertutup ini guna menyampaikan keluhan masyarakat supaya pihak Bulog Divre mengganti dan tidak mengulang kembali kualitas beras yang diterima masyarakat Lombok Utara. “Kami sebenarnya pada hari ini (kemarin) akan mendatangi Bulog Divre NTB usai mengetahui langsung kualitas rastra jauh di bawah standar layak konsumsi. Tapi, pihak Bulog lebih dulu datang kesini untuk memberikan penjelasan dan kesiapan Bulog untuk mengganti beras yang lebih berkualitas dalam 1 x 24 jam. Yang penting data dan informasi dari kita,” terang Bupati Najmul Akhyar seusai pertemuan.
Sebagai antisipasi dan tindaklanjut mengawal rastra di Lombok Utara, Bupati menginstruksikan kepada jajarannya untuk membuat Group Whats App (WA). Aplikasi online harus berisi jajaran SKPD yang bertugas mengontrol distribusi rastra, mulai dari asisten II, kabag ekonomi, camat dan kepala desa. Hal ini diperlukan untuk mempercepat akses informasi mengenai keluhan.
Selain itu, ia juga mengimbau agar Dinsos mengoptimalkan petugas TKSK (tenaga kerja sukarela kecamatan). Bahwa sebelum Bulog menyalurkan rastra, Dinsos, petugas TKSK dan instrumen SKPD terkait lainnya untuk melakukan sosialisasi. Lebih penting lagi, sebelum beras diturunkan dari truk, Bulog dan SKPD di daerah melakukan pengecekan bersama kualitas rastra sehingga bisa langsung ditarik apabila kualitasnya buruk.
Ditambahkan, Kabag Ekonomi Setda Lombok Utara H Achmad Sujanadi mengungkapkan, jumlah rastra yang dikembalikan sebanyak 144 karung yang berisikan 15 kg. Masyarakat langsung koordinasi dengan tim dari desa, camat, kabupaten lalu dilaporkan ke Bulog. Sekarang sudah diganti. “Ini baru warga Mentingi yang mengalami, kalau warga lain belum ada informasi,” tandasnya.
Lombok Utara merupakan kabupaten pertama penerima Rastra dari Bulog NTB. Dari 33 desa, sebanyak 21 desa sudah teralokasi, sedangkan 11 desa lainnya masih dalam proses. Jatah rastra 2017 bagi warga Lombok Utara sebanyak 6.075.900 kg dengan jumlah penerima 33.755 kelompok penerima manfaat (KPM) setahunnya. Dari jumlah itu, yang sudah tersalur di 21 desa sebanyak 288.960 kg. Dari keterangam Bulog tambahnya, rastra yang dialokasikan ke KLU masuk gudang Bulog bulan Agustus 2016. Idealnya stok itu disalurkan bulan Januari 2017 lalu, namun terkendala SK Gubernur yang baru diterima KLU pada 17 April kemarin.
Sementara itu, Kadivre Bulog NTB Achmad Ma’mun mengakui sekaligus menyesalkan kualitas rastra yang dikirim tidak layak konsumsi. Meski demikian ia tak menyangkal adanya satu dua sak rastra yang berkualitas di bawah standar. “Sebenarnya tidak boleh ada keluhan tapi dalam praktik di lapangan ada saja satu dua yang tidak pas. Untuk antisipasi, pengaduan harus cepat bukan berarti tidak ada komplain tapi harus cepat,” dalihnya.
Ia menilai, secara umum beras rastra yang disalurkan di KLU berkualitas baik. Hanya saja, beberapa sak yang dikembalikan diduga terlanjur tersalur karena lolos dari sortiran di gudang. “Sudah ada tim pengaduan untuk lebih dulu diantisipasi. Sebelum turun dari truk harus dicek, jangan sampai lebih dulu pengaduan langsung dari masyarakat,” pungkasnya. (flo)
