MATARAM– Sebanyak 25 unit bus rapid transit (BRT) milik pemerintah mulai hari ini bisa dinikmati oleh warga Mataram terutama bagi pelajar. Pengoperasian BRT diresmikan oleh Gubernur NTB H.Muhammad Zainul Majdi dan Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh kemarin.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB Lalu Bayu Windia dalam sambutanya melaporkan bahwa program BRT merupakan program pemerintah pusat dalam rangka memenuhi angkutan kota yang cepat, nyaman dan aman di daerah. “Tersedia 1500 BRT untuk seluruh Indonesia sampai tahun 2018 dan untuk Provinsi NTB khususnya Mataram ada 25 bus,” ungkapnya.
Gubernur NTB TGH Zainul Majdi dalam sambutanya mengungkapkan, sebagai warga NTB khususnya Kota Mataram mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Perum Damri atas tersedianya BRT ini. “Untuk kelanjutan operasionalnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kota akan bergotong royong agar pelayanan ini terus berkelanjutan,” ujar gubernur. Dia berpesan, kepada para pelajar selaku pengguna untuk menjaga bus agar tetap baik dan bersih.
Untuk sementara sampai akhir tahun, pemerintah memberikan subsidi kepada para pelajar untuk memanfaatkan BRT menuju sekolah. Penjelasan ini disampaikan oleh Kepala Dishubkominfo Mataram H. Khalid.
Dengan beroperasinya BRT, bagaimana nasib angkutan umum? Pemkot menegaskan BRT dijamin tidak akan mematikan angkutan umum. Karena jalur-jalur yang tidak dilewati BRT masih bisa diakses oleh bemo. Atau dengan cara lain, bemo diharapkan bisa menjadi angkutan dari dan menuju halte BRT.” Kami sudah koordinasi dengan Organda tidak akan mematikan bemo kota,” katanya.
Ketua Organda Kota Mataram Suratman Hadi mengatakan, BRT justru mengancam kelangsungan angkutan umum di Kota Mataram. Dengan kata lain bisa mematikan angkutan kota. Penyebabnya karena tidak ada perbedaan jalur-jalur yang dilewati oleh angkutan kota dengan BRT.” Kalau jalurnya sama jelas akan mematikan angkutan kota yang kini sudah mati suri,” katanya.
Organda sudah meminta pemerintah agar BRT cukup menjadi kendaraan pengumpan, dan tidak bersamaan jalurnya dengan bemo kuning. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan dan sekarang BRTsudah resmi dioperasikan. Selain akan membuat bemo mati, juga diperkirakan akan menambah kemacetan.” Kalau jalurnya bersamaan akan menambah kemacetan di Kota Mataram." jelasnya.
Kalau BRT jadi moda pengumpan akan membantu kelancaran, namun posisi Organda sebagai mitra. Apapun program pemerintah disampaikan, sekarang semuanya kembali kepada para pengusaha angkutan kota bagaimana menyikapi kebijakan ini.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram H. Sudenom melayangkan protes terhadap Dinas Perhubungan terkait keberadaan halte bus yang jauh dari sekolah. Rute bus yang terbagi dalam beberapa koridor. Waktu jemput dinilai terlalu pagi yakni pukul 05.30 Wita, sementara halte jauh dari sekolah.” Lokasi halte terlalu jauh, tidak seperti di Jakarta masih wajar. Kita tidak paksakan anak-anak untuk naik angkutan,” ungkapnya kemarin.
Sementara orang tua siswa pasti memilih langsung mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Seperti di depan SMP Kesuma di Jalan Pejanggik. Kalau pelajar antre disana, siapa yang bertangung jawab untuk mengatasi kemacetan. “ Kita harapkan haltenya berada di depan sekolah serta dekat dengan permukiman. Sehingga masyarakat bisa langsung ke halte penjemputan,” ungkapnya.
Ia berharap ada perubahan jadwal bagi kalangan pelajar sehingga tidak terlalu pagi serta bisa menjadi angkutan alternatif bagi pelajar. Ia berharap bagi pelajar tetap digratiskan untuk meringankan beban orang tua mereka.(ami/dir)
