GIRI MENANG—Setelah melalui berbagai proses penyusunan yang cukup menguras energi selama tahun 2016 lalu, konsep pemasaran pariwisata Lombok keluar negeri, “Friendly Lombok” resmi diluncurkan Kepala Dinas Pariwisata NTB, HL Moh. Faozal, tepat pada malam pergantian tahun baru 2017 di Hotel Holiday Resort, belum lama ini.
Menurut Kepala Dispar NTB, konsep promosi internasional Lombok yang disusun oleh sebuah tim yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Pariwisata RI, dipimpin Dr Hari Margono, juga telah dilakukan konsultasi final dengan para pemangku kebijakan kepariwisataan, baik Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya, maupun Gubernur NTB, TGH M Zaenul Majdi.
Dari hasil konsultasi tersebut, ada beberapa perubahan yang kemudian disepakati, yakni konsep pemasaran luar negeri untuk Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dibuat terpisah. “Kalau untuk Pulau Lombok, brandingnya adalah “Friendly Lombok”, maka untuk Pulau Sumbawa konsep pemasaran keluar negeri yaitu “Passionate Sumbawa”,” beber Faozal.
Pemisahan branding pemasaran luar negeri dua pulau utama di NTB yang sama-sama dikenal karena keindahan alam dan keunikan seni budayanya ini, sambung Faozal, karena disadari wisatawan yang berkunjung di dua pulau ini memiliki karakter yang berbeda.
“Wisatawan berkunjung ke Lombok, karena mereka benar-benar menginginkan sebuah liburan yang enjoy dan nyaman, dengan berbagai kelengkapan fasilitas wisata yang harus memadai. Di Lombok mereka akan mendapatkan semua itu. Berbeda halnya wisatawan yang liburan ke Sumbawa, lebih didominasi oleh para wisatawan minat khusus, seperti wisatawan yang hendak mendaki Gunung Tambora, atau hendak berolahraga wisata seperti surfing atau para layang. Karena itu, mengapa untuk Pulau Sumbawa dibuatkan branding tersendiri,” ujar Faozal.
Dihadapan ratusan tamu Hotel Holiday Resort, baik wisatawan asing, domestic, maupun lokal, Faozal juga menyampaikan, bahwa inti dari branding Friendly Lombok, lebih pada soal melakukan pelayanan maksimal, dan kelengkapan berbagai fasilitas wisata yang harus lengkap.
“Artinya untuk Pulau Lombok kita sudah tidak lagi bicara soal kuantitas (jumlah) wisatawan, tetapi kualitasnya. Baik itu kualitas pelayanan, kualitas akomodasi, kualitas pemandu wisata, kualitas makanan dan minuman, serta kualitas-kualitas lain yang mencerminkan Lombok sebagai destinasi wisata bertaraf internasional,” sebut Faozal.
Terkait itu, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB, DR. H. Ainuddin, SH. MH, sangat mendukung sekali kebijakan yang telah diterapkan Pemda NTB melalui branding promosi wisata keluar negeri, dan akan segera konsolidasi dengan seluruh anggota HPI NTB yang jumlahnya mencapai 800 anggota, untuk mengambil peran dan mensukseskan. Termasuk tentunya koordinasi dengan DPP HPI, serta DPD HPI se Indonesia.
[postingan number=3 tag=”wisata”]
Menurutnya, branding “Friendly Lombok” untuk Pulau Lombok, dan “Passionate Sumbawa” untuk Pulau Sumbawa, tentu telah melalui serangkaian kajian mendalam dari para pakarnya. “Semua ini muaranya adalah untuk mendapatkan yang terbaik, demi kemajuan pariwisata Indonesia dan juga NTB,” jelas Ainuddin.
Terkait kualitas pemandu wisata (guide), Ketua HPI NTB yang juga pengacara kondang di NTB ini juga mengaku akan menjalankan berbagai ketentuan sesuai dengan Perda HPI yang telah disahkan. “Kini kita telah memiliki Perda HPI. Demi tegaknya marwah kepariwisataan NTB, serta profesionalitas anggota, maka kita akan segera menjalankan Perda itu secara konsisten,” tekad Ainuddin.
Demikian pula untuk meningkatkan kemampuan anggota, pihaknya tahun ini juga akan membuka pendidikan dan pelatihan (Diklat), khususnya Diklat Pemandu Wisata Bahasa Arab, untuk melayani para wisatawan asal Timur Tengah yang kini sudah mulai banyak berkunjung. Setelah dua tahun berturut Lombok berhasil mendapatkan berbagai penghargaan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia.
“Kami juga akan tegas terhadap keberadaan guide liar. Bekerjasama dengan Dispar NTB, Kepolisian, Kejaksaan, dan Sat Pol PP, kita akan tindak tegas para guide liar yang tidak berlisensi ini,” tandasnya.
Apa saja syarat untuk mendapatkan lisensi, mengingat saat ini di NTB banyak individu yang menguasai bahasa asing, dan intens berinteraksi dengan para wisatawan di lokasi-lokasi obyek wisata. “Gampang saja. Mereka harus ikut Diklat yang diselenggarakan resmi oleh DPD HPI NTB, bekerjasama dengan Dinas Pariwisata. Lisensi akan dikeluarkan setelah mereka lulus Diklat, dan kartunya ditandatangani langsung oleh Kepala Dispar NTB,” pungkas Ainuddin. (gt)
