MATARAM — Tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih sangat tinggi. Diduga salah satu penyebabnya karena masih ada orang kaya yang mengakses program bantuan bagi orang miskin.
“Kita kan ada datanya, masih ada yang desil-desil diatas itu (orang kaya, red) menerima bantuan sosial,” ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin, saat ditemui di Mataram, kemarin.
Berdasarkan data terakhir kondisi kemiskinan yang dirilis BPS NTB. Wahyudin menyebut persentase penduduk miskin di NTB pada September 2022 naik menjadi 13,82 persen. Jumlah ini meningkat 0,14 persen poin terhadap Maret 2022.
Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2022 sebesar 744,69 ribu orang, atau bertambah 12,8 ribu orang terhadap Maret 2022, dan bertambah 9,39 ribu orang terhadap September 2021.
“Kita berharap kalau program pengentasan kemiskinan itu, atau perlindungan sosial umumnya bisa tepat sasaran. Itu saja intinya. Karena yang kita lihat orang-orang desil 8 atau 6 ke atas (orang kaya) masih menerima bantuan,” terangnya.
Kondisi demikian diperkuat dengan data jumlah penduduk miskin di pedesaan. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin pedesaan naik sebanyak 10,6 ribu orang. Dari 350,09 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 360,66 ribu orang pada September 2022.
Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan naik sebanyak 2,22 ribu orang. Dari 381,84 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 384,03 ribu orang pada September 2022.
“Mereka yang tidak pakai desil itu kan nanti semua mengaku miskin, ya sudah daftar-daftar saja. DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kita sekarang sudah hampir 3,7 juta,” ujarnya.
Wahyudin menjelaskan kondisi kemiskinan di NTB yang dirilis BPS ini adalah angka kemiskinan makro. Berdasarkan hasil survei dari sosial ekonomi nasional yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali.
Untuk itu, Wahyudin meminta supaya apa yang menjadi program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di NTB. Terutama bantuan sosial seperti PKH dan BPNT bagi penduduk miskin bisa tepat sasaran. Terlebih melihat kondisi ekonomi daerah dalam masa pemulihan pasca Pandemi Covid-19. Seharusnya hal itu dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan.
“Tinggal sekarang kondisi kemiskinan di bulan Maret sedang dalam perhitungan kami. Insha Allah bulan Juni tanggal 15 akan kita rilis, atau paling tidak awal Juli 2023 kita rilis,” ujarnya.
Sementara jika berkaca pada pengalaman tahun lalu, Wahyudin mengatakan kondisi ekonomi saat ini berangsur-angsur membaik. Pasalnya, saat ini tidak ada perubahan harga yang terlalu signifikan pada komoditas-komoditas tertentu yang menyangkut orang banyak.
Seperti tarif dasar listrik misalnya, kenaikannya tidak terlalu besar. Kenaikan TDL hanya terjadi pada level-level tinggi. Bahkan untuk TDL kelas bawah sudah diberikan subsidi oleh pemerintah. “Ketimbang bulan Semtember ada kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM itu sangat berpengaruh pada kemiskinan. Karena itu menyangkut orang banyak,” jelasnya.
Besar harapan Wahyudin jika angka kemiskinan di NTB pada periode Maret 2023 ini mengalami penurunan. Dengan syarat, program bantuan bagi masyarakat miskin tepat sasaran.
“Kalau kita melihat sekarang ini kondisi kita sudah cukup bagus. Bisa jadi angka kemiskinan kita menurun. Tapi belum tau (berapa penurunannya, red). Kemiskinan yang kita rilis dari angka kemiskinan makro,” katanya. (cr-rat)
