MATARAM—Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB Lombok Barat (Lobar) pada tahun 2017 ini telah menyiapkan dana cukup besar untuk pembiayaan di sektor pertanian dan pendukung pariwisata di wilayah Kabupaten Lobar dan Kabupaten Lombok Utara (KLU).
“Untuk pembiayaan bagi pelaku UMKM di tahun 2017 ini khususnya di sektor pendukung pariwisata, pertanian dan peternakan, kami siapkan dana sebesar Rp5,1 miliar,” kata Direktur Utama PD BPR NTB Lobar, H. Muhammad Husni, Kamis kemarin (30/3).
[postingan number=3 tag=”BPR”]
Husni menyebut penyaluran kredit sebesar Rp5,1 miliar tersebut sebagai salah satu kesiapan dari PD BPR NTB dalam mendukung program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, untuk menggenjot usaha di sektor riil, dalam hal ini pariwisata, pertanian dan kelautan perikanan yang menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi NTB.
Untuk pariwisata, lanjut Husni, pihaknya akan lebih memperbesar penyaluran kredit di sektor pendukungnya seperti pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) handycraft, kuliner, dan usaha pendukung pariwisata lainnnya.
Dikatakan, kredit bagi UMKM sektor riil ini sebenarnya memang menjadi pangsa pasar dari BPR sejak lama, bahkan meski baru berdiri sekalipun. Hanya saja, program OJK NTB yang ingin mendorong pengembangan lebih terfokus dalam membangun perekonomian bagi usaha pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan serta pariwisata, tentunya menjadi perhatian juga dari BPR.
Hal tersebut ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman bersama OJK NTB dan SKPD teknis terkait, yang disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin beberapa waktu lalu.
Menurut Husni, dalam penyaluran kredit di sektor usaha pendukung pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, pihaknya tidak mengendepankan kehati-hatian. Hal terebut sangat penting dalam menjaga kesehatan usaha perbankan yang dijalankannya dan menjaga rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) tidak membengkak yang nantinya terjadi akibat dari penyaluran kredit yang asal-asalan. “Debitur selaku UMKM yang akan menerima kredit itu nantinya tetap harus memenuhi kelayakan dari usahanya,” ucapnya.
Husni menyebut, bahwa pada tahun 2017 ini dari dana yang disiapkan sebesar Rp 5,1 miliar tersebut akan dialokasikan kepada 200 lebih debitur, dalam hal ini UMKM yang bergerak di sektor usaha pendukung pariwisata, pertanian, dan kelautan perikanan. “Penyaluran pembiayaan ini alokasinya lebih besar untuk usaha mikro,” pungkasnya. (luk)
