MATARAM – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram mengungkap adanya indikasi lemahnya pelaksanaan higiene dan sanitasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hal ini disampaikan, menyusul temuan kasus keracunan makanan yang menimpa lima murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) Repok Tunjang, Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, belum lama ini.
“Kami memang menerima sampel MBG yang diduga menjadi penyebab keracunan. Seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah, hasil awal menunjukkan adanya cemaran yang mengindikasikan bahwa higiene dan sanitasi dalam pelaksanaan PMBG tidak dilaksanakan dengan baik,” kata Kepala BPOM Mataram, Yosep Irwan, Selasa kemarin (13/5).
Yosep menjelaskan, bahwa program MBG merupakan program nasional dibawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). Karena itu, pengawasan dan pemeriksaan resmi terhadap pelaksanaan program ini, termasuk dapur dan produksi makanan, tidak secara langsung melibatkan BPOM Mataram.
Meski demikian, Yosep menegaskan bahwa pihaknya tetap siap memberikan dukungan jika dibutuhkan. “Kami siap mendukung, baik dalam hal standarisasi dapur produksi program MBG, maupun pelatihan keamanan pangan bagi para penjamah pangan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pengujian sampel makanan program MBG bisa dilakukan melalui pihak ketiga atau melalui Sentra Pengujian Pangan Gizi (SPPG), dengan tarif sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pasalnya, keterbatasan anggaran membuat BPOM Mataram tidak mampu melakukan pengujian rutin setiap hari di seluruh dapur PMBG.
“Terkait dengan SOP dan persetujuan dapur PMBG, itu merupakan kewenangan penuh dari Badan Gizi Nasional. Namun demikian, kami bersama Dinas Kesehatan senantiasa siap mendukung apabila ada permintaan dari pihak SPPG,” jelas Yosep.
Yosep menyatakan bahwa program MBG pada dasarnya merupakan inisiatif yang sangat baik, karena bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak, yang berdampak langsung pada tumbuh kembang fisik dan intelektual mereka. Namun ia menekankan pentingnya memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar aman dan bebas dari cemaran fisik, kimia, maupun mikrobiologi.
“Pangan yang tercemar berisiko menyebabkan gangguan kesehatan, salah satunya adalah keracunan makanan. Terlebih lagi, jumlah siswa yang dilayani dalam program ini sangat besar, sekitar 3.000 hingga 3.500 siswa per SPPG,” imbuhnya.
Untuk itu, Yosep menekankan pentingnya pengawasan keamanan pangan dari hulu hingga hilir. Ini meliputi pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, serta kondisi ruang produksi dan perlengkapan dapur yang harus memenuhi standar higiene dan sanitasi.
Penjamah pangan juga wajib memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan dengan baik. “Setiap tahapan yang tidak sesuai dengan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik (CPPSB) dapat memengaruhi mutu, keamanan, dan nilai gizi dari makanan tersebut,” katanya.
Yosep pun mengingatkan pentingnya penerapan CPPSB secara menyeluruh di seluruh rantai produksi, guna mencegah potensi cemaran dan risiko keracunan. Komitmen terhadap keamanan pangan, menurutnya harus dimulai dari pimpinan hingga ke pelaksana di lapangan, dan dilakukan secara berkelanjutan melalui penilaian mandiri dan perbaikan terus-menerus.
“Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Pencegahan jauh lebih baik daripada menunggu terjadinya kejadian yang tidak diinginkan,” tandasnya. (rat)
