MATARAM– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa kondisi ratusan kendaraan dinas (Randis) milik Pemkot Mataram. Pemeriksaan berlangsung di halaman kantor Wali Kota Mataram kemarin.
Satu persatu kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diperiksa. Hasilnya, banyak ditemukan Randis dalam keadaan rusak parah. Bahkan ada Randis yang mesinnya dibongkar dan diganti.
Tim BPK melakukan pemeriksaan mulai dari dokumen pajak kendaraan sampai mesin dan plat kendataan.
Menanggapi hasil pemeriksaan BPK, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM. Syakirin Hukmi mengatakan, pemeriksaan dilakukan secara rutin untuk kondisi fisik aset daerah. Semua Randis baik yang belum dilelang dan masih di bawa pejabat. “Semua diperiksa selama dua hari kedepan untuk mencocokkan data yang dimiliki BPK selama ini,” katanya.
[postingan number=3 tag=”randis”]
Ada sejumlah kendaraan yang masih dibawa mantan pejabat dan sampai saat ini masih dipakai oleh mantan pejabat. Ada juga kendaraan yang dibawa oleh anggota tim Percepatan Pembangunan Daerah karena mereka belum pensiun seperti Ijab Arwadi, Bonda Wisnujati dan Abdul Kadir. Semunya tetap harus melalui pemeriksaan. Tim aset akan menjemput langsung dimana lokasi kendaraan dinas tersebut. “ Kita dari Bidang Aset hanya mendampingi saja anggota BPK yang melakukan pendataan. Hasil pemeriksaan nantinya akan ditindaklanjuti serta akan diketahui datanya kondisi aset daerah. Seperti kondisi motor maupun pembayaran pajak kendaraan serta pemeliharaannya,”jelasnya.
Untuk data ril jumlah kendaraan dinas kata Syakirin, belum diketahui secara pasti. Pihaknya akan melakukan pendataan terlebih dahulu.
Sementara itu anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram Lalu Suriadi menyayangkan pengelolaan aset daerah masih amburadul. Misalnya, ada kendaraan dinas yang yang ditemukan melanggar aturan seperti plat ganda, serta banyaknya kendaraan yang kerap disalahgunakan. Karena itu dibutuhkan langkah cepat Pemkot menanggapi temuan ini. Hingga kini katanya, persoalan aset daerah belum tuntas. “ Kita minta kalau memang pejabat yang bawa Randis tidak melakukan perawatan, diberikan sanksi tegas,” singkatnya.(dir)
