MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menggelar exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan RI NTB, bertempat di Ruang Rapat Anggrek, Gedung Kantor Gubernur NTB, Rabu (25/3).
Dalam pertemuan tersebut, BPK menyoroti beberapa proyek di NTB, termasuk penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), keterlambatan pengerjaan Islamic Center (IC) dan Rumah Sakit Mandalika, serta temuan kelebihan belanja di Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB dan RSUP NTB.
Selain itu, juga penyediaan inseminasi buatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, juga menjadi perhatian pihak BPK.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi, menyampaikan bahwa sejak entry meeting hingga exit meeting selama 35 minggu terakhir, pemeriksaan telah dilakukan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB.
“Exit meeting ini memberikan gambaran kepada kita terkait temuan-temuan yang harus dicari solusinya. Nanti setelah Lebaran akan ada rencana tindak lanjut,” ujar Gita.
Beberapa temuan yang disinggung dalam pertemuan ini, antara lain tata kelola dana BOS yang perlu disempurnakan, serta komitmen penyelesaian kelebihan belanja di RSUP NTB, meski hal ini tidak diekspos secara detail dalam rapat.
Proyek Islamic Center (IC) yang mengalami keterlambatan pengerjaan akibat keterlambatan pengiriman lift juga menjadi perhatian. Namun Gita memastikan bahwa dengan kedatangan lift, revitalisasi IC akan segera mencapai 100 persen.
“Sebelumnya lift tertahan di Surabaya, karena kendala transportasi. Jika sudah sampai, maka seluruh komponen proyek sudah lengkap,” jelasnya.
Sementara itu, keterlambatan pengerjaan RS Mandalika juga menjadi pembahasan. Sayangnya, Kepala Dinas Kesehatan NTB tidak hadir dalam pertemuan untuk memberikan penjelasan terkait kemungkinan pemutusan kontrak dengan pihak pelaksana proyek.
“Saya akan panggil Dinas Kesehatan untuk membahas solusi terbaik, apakah proyek tetap dilanjutkan dengan denda atau diputus kontraknya,” tegas Gita.
BPK juga menyoroti akuntabilitas perjalanan dinas OPD, terutama terkait penyewaan transportasi dan biaya perjalanan dinas ke wilayah terjauh di NTB. Sekda NTB menegaskan bahwa Pemprov akan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) baru terkait hal ini.
“Kita harus mengatur perjalanan dinas, terutama untuk rute jauh seperti dari Mataram ke Bima. Temuan ini mengharuskan kami membuat SOP yang lebih jelas,” ujarnya.
Selain itu, di Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, ditemukan adanya kelebihan pembayaran dalam beberapa paket proyek. Ketika ditanya apakah hal ini terkait dengan Pokir Dewan yang dititipkan ke Dinas tersebut, Gita tidak membantah.
“Masalah ini sudah dikonfirmasi dan solusinya sudah clear. Namun penyelesaiannya akan dilakukan setelah Lebaran,” tegasnya.
Beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB juga menjadi perhatian. Khusus untuk program inseminasi buatan, ditemukan adanya ketidaktertiban administrasi.
Jika temuan terkait keuangan berujung pada pengembalian dana, Sekda NTB menginstruksikan kepala dinas terkait untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi, termasuk menentukan apakah kesalahan berasal dari pemerintah atau pihak penyedia jasa.
“BPK merekomendasikan agar hal-hal yang berpotensi merugikan negara harus menjadi perhatian utama untuk pengembalian dana,” tambah Gita.
Menutup pertemuan, Sekda NTB memastikan bahwa sebelum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diserahkan, semua temuan yang menjadi sorotan BPK akan ditindaklanjuti. “Setelah Lebaran, kami akan memastikan semua temuan mendapatkan solusi dan tindak lanjut yang jelas,” ujarnya.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Ni Nyoman Darmilaswati, menolak memberikan komentar terkait hasil exit meeting. “Sudah ada arahan dari Pak Sekda, saya tidak berani bicara,” ujarnya singkat.
Hal serupa juga dilakukan oleh Direktur RSUP NTB, dr Lalu Herman Mahaputra, yang memilih untuk tidak berkomentar ketika ditanya soal kelebihan belanja di rumah sakit yang dipimpinnya. “Saya no comment,” singkatnya. (rat)
