BPIH Naik Rp 69,1 Juta, Kemenag NTB Minta CJH Tenang

Zamroni Aziz (FAISAL HARIS/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Kementerian Agama (Kemenang) RI merencanakan usulan kenaikan Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 sebesar Rp 69,1 juta.

Terkait hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, Zamroni Aziz menyebutkan bahwa rencana usulan Kemenag RI terkait BPIH 2023 sebesar Rp 69,1 juta, adalah untuk memberikan pelayanan haji lebih maksimal. “Jadi layanan haji itu terkoreksi oleh naiknya harga transportasi, sampai akomodasi,” jelasnya kemarin.

Ia menjelaskan, sesuai informasi dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, yang disebut layanan haji atau paket layanan haji itu adalah layanan masyair. Layanan selama masyair adalah layanan selama jemaah tinggal atau Wukuf di Arofah kemudian ke Musdalifah, kemudian mereka Mabit di Mina.

“Empat hari itu yang disebut paket layanan haji yang tahun lalu harganya sebesar 5.656,87 Riyal, atau kalau kita rupiahkan sekitar Rp 22 juta,” jelasnya.

Saat ini lanjut Zamroni, sapaan akrab Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor NTB ini, pemerintah masih terus melakukan negosiasi untuk harga paket layanan. “Jadi 4.632,87 Riyal atau sekitar Rp 18,9 juta atau sekitar Rp 19 juta, dari Rp 22 juta,” tambahnya.

Kenaikan biaya haji yang diusulkan Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas justru tidak terpengaruh oleh biaya layanan haji di Arab Saudi. “Jadi skema usulan yang ada itu, enggak terpengaruh biaya transportasi hingga akomodasi jemaah haji. Tapi ada komponen lain yang meningkat,” tutur Zamroni.

Baca Juga :  Bosan Ditilang, Puluhan Sopir Truk Protes Kapolres

Menurutnya, hal ini perlu diwaspadai terkait harga tiket pesawat yang terpengaruh kurs dollar, dan itu sedang tinggi-tingginya. “Bahkan pemerintah juga harus jaga-jaga dengan harga avtur yang kini naik turun,” ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa asumsi perhitungan yang dipergunakan Kemenag RI, merujuk pada kurs dolar AS yang berlaku saat ini. Apalagi  nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya.

“Asumsi yang dipakai Gus Men (Menteri, red) dengan tim Kemenag RI, kan masih pakai asumsi masih dengan dolar yang pesimis lah. Dolar pesimis maksudnya (kurs) dollarnya tinggi itu di Rp 15.300, ya. Sementara tahun lalu dollar Rp 14.425 gitu. Jadi berbeda ya, karena biaya haji itu dollar, gitu kan, saya kira di situ,” terangnya.

Kondisi tersebut tentu sangat berdampak pada turunnya paket layanan haji di Arab Saudi terkoreksi dengan naiknya biaya lainnya. Terlebih layanan haji tidak mencakup biaya-biaya seperti transportasi hingga akomodasi.

“Nah jadi meskipun layanan masyair atau layanan paket haji itu turun, tapi turunnya itu masih terkoreksi dengan harga yang lain. Misalnya kenaikan-kenaikan berapa Riyal untuk rencana penginapan, untuk akomodasi, untuk makan, itu tidak masuk paket layanan haji. Hotel di Madinah, di Mekkah, makan, itu tidak termasuk dalam layanan haji dimaksud. Jadi layanan haji itu spesifik, gitu ya konteksnya,” tambahnya.

Baca Juga :  PUPR NTB Perkirakan Kerugian Mencapai Rp 15 Miliar

Dikatakan juga, Kemenag NTB perlu meluruskan polemik yang kini muncul, lantaran banyak terjadi informasi yang simpang siur di tengah-tengah masyarakat saat ini yang perlu menjadi perhatiannya.

“Jadi kita minta para calon jemaah haji asal NTB, sebaiknya tenang dan jangan terlalu reaktif atas informasi yang sesat soal ongkos (biaya) haji 2023. Ini karena naiknya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023, masih dalam pembahasan di Panja DPR RI,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M, Minggu (8/1) lalu di Jeddah, Arab Saudi.

Dimana diputuskan bahwa pada musim haji 2023, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah. Kuota ini terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini juga sebanyak 4.200 kuota secara nasional.

Namun hingga saat ini kouta calon jamaah haji untuk masing-masing daerah pada 2023 belum diumumkan. Termasuk jumlah kuota yang didapatkan NTB. (sal)

Komentar Anda