BPD Diminta Terdepan Layani Keuangan Pelosok Desa

????????????????????????????????????

LOBAR—Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad, mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi yang terdepan dalam memberikan pelayanan jasa keuangan bagi masyarakat di pelosok pedesaan.

“Kita dorong perbankan daerah memberikan pelayanan keuangan di pelosok,” kata Muliaman, di sela pelantikan dan pengukuhan Tim Percepatan Keuangan Daerah (TPKD) dan Satuan Tugas (satgas) Waspada Investasi Bodong di Sheraton Hotel, Senggigi, Senin kemarin (25/7).

Hadir pada pengukuhan dan pelantikan TPKD dan Satgas Waspada Investasi Bodong NTB, yakni Gubernur NTB, Dr TGH Muhammad Zainul Majdi, Kepala OJK NTB, Yusri, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Menurut Muliaman, keberadaan bank daerah dalam memberikan layanan akses keuangan kepada masyarakat di pelosok desa menjadi sangat penting, terlebih sebagai tuan rumah di daerah sendiri. Hanya saja, selama ini persoalan yang dihadapi oleh bank daerah masih lemahnya infrastruktur dari perbankan daerah tersebut.

“Semestinya bank daerah menjadi paling depan memberikan layanan keuangan hingga di pelosok desa,” kata Muliaman.

BACA JUGA :  Ratusan Miliar Dana Desa Mengendap

Dikatakan, percepatan akses keuangan menjadi sangat penting di daerah. Mengingat selama ini layanan industri keuangan di daerah, apalagi di pelosok daerah masih kurang baik dan kurang cepat. Karena itu sangat perlu dilakukan percepatan agar masyarakat bisa lebih mudah mengkases permodalan dalam membangun usaha mereka yang ada di pelosok desa.

“Selama ini banyak keluhan masyarakat sulit akses keuangan. Karena tempat yang jauh, sulitnya diakses, hingga permasalahan agunan yang memberatkan masyarakat selaku pelaku usaha,” terang Muliaman.

Muliaman berharap dengan terbentuknya Tim Percepatan Keuangan Daerah yang di SK-kan oleh Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi, bisa memberikan harapan kepada masyarakat. Dimana lembaga pembiayaan bisa lebih mudah memberikan akses layanan keuangan bagi semua kalangan masyakat, utamanya di pelosok pedesaan.

“Perlu sinergi antara lembaga perbankan, pemerintah daerah dan OJK. Agar hambatan bisa diselesaikan, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” pungkasnya. (luk)