SELONG – Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur berhasil menembus lima besar Lomba Desa Terbaik dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tingkat nasional. Capaian ini diraih setelah Borok Toyang mengungguli puluhan desa lain dari berbagai daerah di Indonesia.
Pada Kamis (19/6), tim verifikator dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI) bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan verifikasi lapangan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan. Kedatangan tim disambut langsung oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya.
Dalam sambutannya, Wabup Edwin menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan terhadap PMI. “Sejak 2014, kami memfasilitasi keberadaan kantor imigrasi di Lombok Timur dan saat ini tengah memperjuangkan agar statusnya menjadi kantor definitif. Komitmen ini juga kami wujudkan dengan mengangkat staf khusus ketenagakerjaan,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan Borok Toyang tidak lepas dari dukungan berbagai pemangku kepentingan, seperti Lembaga Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LP2MI), Asosiasi Desa Buruh Migran Indonesia (ADBMI), serta komunitas anak muda berprestasi di bidang ketenagakerjaan.
“Kami berharap praktik-praktik baik di Borok Toyang bisa direplikasi oleh desa-desa lain di Lombok Timur, agar keberangkatan PMI ilegal bisa dicegah secara menyeluruh,” tambahnya.
Rangkaian verifikasi lapangan akan berlangsung hingga 21 Juni 2025, dengan pengumuman final lima besar dijadwalkan pada awal Juli mendatang di Jakarta. Jika keluar sebagai juara pertama, Borok Toyang akan menjadi desa pertama di NTB yang meraih gelar Desa Terbaik dalam Perlindungan PMI tingkat nasional.
“Kami optimistis. Namun, apapun hasilnya nanti, proses ini sudah sangat berharga dan memperkaya pengetahuan kami. Yang terpenting adalah keberlanjutan perlindungan terhadap PMI,” pungkas Edwin.
Meski sudah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) tentang ketenagakerjaan, Edwin mengakui bahwa implementasi teknis masih membutuhkan sinergi yang lebih erat antara pemerintah desa, dinas terkait, dan lembaga swadaya masyarakat.
Pemkab Lombok Timur juga terus mendorong penguatan Sistem Pengawasan Terpadu PMI (SPT-PMI), integrasi data lintas dinas, serta pembentukan Bursa Kerja Desa Digital, yaitu platform daring yang menampilkan lowongan kerja formal di dalam dan luar negeri. Selain itu, alokasi Dana Desa Pro-Migran juga terus diperkuat, dengan minimal 10 persen dari dana desa diperuntukkan bagi program perlindungan dan pemberdayaan keluarga PMI.
Perwakilan tim verifikasi PPPMI, Kartika, menjelaskan bahwa lomba ini diikuti 64 desa dari seluruh Indonesia. Jumlah tersebut kemudian disaring menjadi 54 desa, 34 desa, 10 desa, dan akhirnya lima besar.
“Verifikasi ini bertujuan mencocokkan hasil wawancara dengan kondisi di lapangan. Apa pun hasil akhirnya, bagi kami Borok Toyang sudah menjadi juara dan menjadi ‘matahari yang baru terbit’ dari Kabupaten Lombok Timur,” ujar Kartika.
Hasil verifikasi juga disertai sejumlah catatan penting, di antaranya peningkatan layanan terpadu satu pintu bagi calon PMI, penguatan literasi keuangan keluarga PMI, serta optimalisasi pendataan berbasis aplikasi desa.
Kepala Desa Borok Toyang, Suparman, mengaku bangga desanya berhasil masuk lima besar nasional. “Meski desa kami terpencil, kami bangga karena upaya kecil kami mendapat pengakuan. Harapan kami tentu bisa meraih peringkat tertinggi,” ujarnya.
Beragam program inovatif telah dilaksanakan dalam upaya perlindungan terhadap PMI, seperti pembentukan Pusat Informasi Migran Desa (PIMD), posko konsultasi dan pendataan PMI aktif beserta keluarganya yang siaga 24 jam, serta program Simpanan Keluarga Migran Sejahtera (SIKAMIS), sebuah skema tabungan desa bagi keluarga PMI.
Tak hanya itu, Borok Toyang juga mendirikan Sekolah Komunitas Migran, kelas akhir pekan untuk peningkatan keterampilan digital dan literasi keuangan bagi istri dan anak PMI, serta membentuk Satgas anti-trafficking yang bekerja sama dengan Polsek Sakra Barat untuk mengawasi perekrutan ilegal.(lie)
