Bongkar Muat Pupuk di Lembar Dikeluhkan

Khaerul Warisin (GAZALIE/RADAR LOMBOK)

SELONG—Memasuki musim tanam serempak, khususnya diwilayah Lotim, ketersediaan stok pupuk bagi para petani harus  terpenuhi. Bahkan Pemkab Lotim, dalam hal ini Wakil Bupati Lotim, Khareul Warisin langsung mendatangi  perusahaan PT Pupuk Kaltim selaku penyalur untuk mengetahui ketersediaan stok pupuk untuk NTB, khususnya di Lotim.

Namun ketika berkunjung, Wabup justeru menerima keluhan dari pimpinan perusahaan PT Pupuk Kaltim, terkait proses bongkar muat di Pelabuhan Lembar yang akhir-akhir ini dipersulit.

Bahkan stok pupuk untuk NTB yang dikirimkan perusahaan sekitar awal Desember lalu sempat ditolak untuk dibongkar di Pelabuhan Lembar. Alasanya, karena pemberlakukan KSOP, yang mengatur tidak diperbolehkan kapal melakukan bongkar muat jika beban yang dibawa melebihi 4.200 ton. Sementara kapal itu mengangkut 6.000 ton pupuk.

“Kapal itu nyandar sampai dengan satu minggu. Tidak bisa bongkar alasanya karena lebih dari 4.200 ton. Akhirnya kapal ini diarahkan PT Pupuk Kaltim ke Pelabuhan Badas. Dari Badas baru kemudian di bawa lagi ke Lombok. Kalau seperti ini kita justeru menghamburkan uang negara. Karena biaya trasportasi  yang dikeluarkan lebih besar,” sebut Warisin.

Ketentuan itu diberlakukan, dengan alasan karena kedalaman pelabuhan yang tidak memungkinkan untuk bongkar muat kapal yang mengangkut beban melebihi  4.200 ton. Karena di khawatirkan kapal itu akan kandas, mengingat kedalaman pelabuhan hanya 6,8 meter.

“Saya bilang, kenapa sekarang diberlakukan KSOP itu. Padahal KSOP ini dibuat tahun 2011. Sejak KSOP itu dibuat, sampai dengan bulan Nopember 2016 ini  kapal pupuk yang masuk dan bongkar muat bebannya 6.000 ton sampai 7.500 ton. Tidak ada masalah, mereka bisa  bongkar,” herannya.

Keluhan dari pihak perusahaan PT Pupuk Kaltim ini juga telah diadukan ke Gubenur NTB, TGH M Zainul Majdi. Apa yang menjadi keluhan dari pihak perusahaan semuanya disampaikan secara detail.

BACA JUGA :  Komisaris PT Pupuk Kaltim Pantau Ketersediaan Pupuk di NTB

Ketika menerima laporan itu lanjutnya, Gubenur saat itu langsung berkoordinasi dengan sejumlah SKPD terkait di provinsi, seperti dengan Dinas Pertanian dan Dishubkominfo Provinsi, termasuk dengan pihak perusahaan PT Pupuk Kaltim. “Setelah koordinasi kita kumpul. Disitu kita cari jalan keluar. Saat itu Kadis Perhubungan berjanji akan selsaikan masalah itu,” tuturnya.

Dikatakan, jika persoalan serupa terus terjadi, tentu sangat berbahaya bagi ketersediaan pupuk di wilayah NTB, dan Lotim khususnya. Bagi Wabup, sangat tidak masuk akal jika bongkar muat  pupuk di Pelabuhan Badas, dengan status pelabuhan kabupaten bisa dilakukan bogkar muat kapal dengan kapasitas beban yang lebih besar.  Sementara di Pelabuhan Lembar yang berstatus sebagai pelabuhan provinsi justeru tidak bisa melakukan hal itu.

“Ironis sekali kalau seperti itu. Karena itu tentu akan menghambat penyaluran. Dan dampaknya juga banyak, kalau kita ngambil ke Badas. Resikonya harga pupuk akan naik. Karena ngambilnya di Pelabuhan Badas, itu akan tambah ongkos,” jelasnya.

Ia menginginkan proses bongkar muat pupuk di Pelabuan Lembar tetap berjalan normal seperti biasanya. Sehingga proses pendistribusian pupuk tetap berjalan lancar tanpa ada kendala. Karena hal ini akan mempersempit ruang gerak para pengecer pupuk yang nakal. “Kalau untuk Lotim sendiri, karena tanam bertambah, maka kebutuhan pupuk kita juga akan bertambah,” lanjut Warisin.

Dengan meningkatnya kebutuhan pupuk memasuki musim tanam ini, dia berharap jatah pupuk untuk NTB, khususnya Lotim jumlahnya bisa bertambah. Sebab, kebutuhan pupuk terutama bagi para petani tentu akan mengalami peningkatan. Sehingga persoalan ini pun akan segera dicari jalan keluarnya. “Mudahan dua minggu ini ada tambahan lagi,” tandas Warisin. (lie)