PRAYA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI menyiapkan 1,4 juta dosis vaksin untuk Provinsi NTB dalam mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkit hewan ternak berkuku genap. Selain menyediakan vaksin, BNPB juga menyediakan Rp 10 juta per ekor hewan ternak yang dipotong paksa karena PMK.
Kepala BNPB RI, Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, satgas penanganan PMK pusat datang langsung melihat kondisi peternakan di NTB. Karena seperti diketahui PMK ini sudah melanda di 22 provinsi di Indonesia. Provinsi NTB adalah salah satu provinsi yang awal kasus dan menjadi daerah yang cukup tinggi kasus PMK. “Bahkan Provinsi NTB sempat menjadi daerah yang lima besar angka penularan kasus PMK tinggi. Di satu sisi kita ketahui bersama Provinsi NTB khususnya pulau Lombok merupakan sentra utama produksi daging yang berasal dari hewan ternak,” ungkap Letjen TNI Suharyanto saat menijau vaksinasi hewan kelompok ternak di Dusun Bunmudrak Desa Sukarara Kecamatan Jonggat, Rabu (20/7).
Pihaknya datang ke Provinsi NTB untuk memastikan langkah-langkah penanganan yang dilakukan satgas berjalan sesuai dengan semestinya. Karena ada empat strategi dalam hal penanganan PMK ini, di antaranya pertama adalah biosecurity atau memastikan tempat-tempat dari mulai kandang sampai peternakan dan lainnya diberikan disinfektan. “Tadi kita lihat di kandang ada petugas yang sudah melakukan penyemprotan disinfektan untuk menjaga agar jangan sampai orang keluar masuk tanpa diyakinkan sudah betul-betul bersih dari virus. Karena virus ini bisa menular dari manusia, barang, kendaraan dan lain sebagainya,” tambahnya.
Strategi kedua adalah vaksinasi bagi hewan yang sehat untuk memberikan kekebalan imunitas agar jangan sampai terjadi serangan virus. Sementara strategi ketiga adalah pengobatan bagi hewan ternak yang sakit dengan diberikan vitamin anti biotik dan lainnya. “Sterategi keempat adalah potong bersyarat bagi hewan yang sudah tidak bisa disembuhan. Karena kalau dipotong masih bisa dagingnya dikonsumsi dan setiap hewan yang dipotong mendapat ganti rugi Rp 10 juta per ekor,” terangnya.
Ia menegaskan, empat strategi itulah yang harus dilakukan secara paralel atau bersama-sama, sehingga apabila di suatu desa hanya ada satu atau dua ekor yang terjangkit PMK, agar tidak menularkan ke hewan lain maka lebih baik dipotong. “Vaksin yang disiapkan untuk Provinsi NTB 1,4 juta dan dosis yang telah didistribusikan sekitar 40.000 dosis yang diberikan secara bertahap. Kita juga akan memproduksi vaksin dalam negeri dan target bulan September bisa tuntas,” tegasnya.
Sekertaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Makmun menambahkan, pihaknya bersama Kepala BNPB datang untuk memastikan bahwa berbagai upaya yang dicanangkan sudah diimpelementasikan di daerah. Pihaknya juga berharap agar para peternak bisa segera melaporkan agar hewan ternak yang sehat bisa segera divaksin. “Kita berharap juga agar dinas terkait sama-sama saling bahu membahu dan jangan ada delay waktu dalam melakukan vaksinasi ini, apalagi di Provinsi NTB merupakan sumber ternak maka harus kita jaga bersama,” ajaknya.
Ia menegaskan, peternak yang mendapatkan Rp 10 juta harus ada keterangan dari balai veteriner yang menerangkan bahwa ternak harus dipotong untuk mengurangi kasus atau untuk menyelesaikan daerah tersebut bisa keluar dari zona merah PMK. “Nanti ada rekomendasi dari pejabat sekiranya hewan itu layak itu dipotong, jadi tidak langsung potong sendiri. Karena jangan sampai nanti ada yang beralasan sudah memotong tapi tahunya pedagang dan untuk berjualan. Maka harus diawasi oleh dinas,” terangnya.
Jumlah ternak terpapar PMK di Provinsi NTB terus bertambah, Khususnya di pulau Lombok kini mencapai 79.388 ekor. Rinciannya, masih sakit sebanyak 13.765 ekor, sudah sembuh 65.224 ekor, potong bersyarat 210 ekor dan sudah dinyatakan mati 186 ekor. Sementara data per 20 Juli 2022, dari 40.000 dosis vaksin yang dikirim pemerintah pusat untuk jatah NTB, baru selesai diberikan pada 4.880 ekor ternak. Rinciannya 193 ekor di Kota Mataram, Lombok Barat 1.152 ekor, Lombok Utara 1.100 ekor, Lombok Tengah 1.261 ekor dan Lombok Timur sebanyak 1.174 ekor. “40 ribu dosis yang sudah diterima NTB sampai hari ini (Rabu, red) sudah tersuntikkan sebanyak 4.880 dosis,” ungkap Disnakkeswan Provinsi NTB, Ahmad Nur Aulia kepada Radar Lombok, Rabu (20/7).
NTB sendiri, sambungnya, jumlah alokasi vaksin yang akan diberikan oleh pemerintah pusat sebanyak 1,4 juta dosis. Hal ini tentu sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran PMK, khususnya di pulau Lombok yang telah ditetapkan sebagai daerah berstatus wabah PMK. “Artinya dari jumlah dosisi vaksin yang sudah kita dapat itu, PR (pekerjaan rumah) kita dari 35 ribu dosis yang baru kita terima harus segara kita tuntaskan,” sambung Aulia.
Dikatakan Aulia, pihaknya sudah memiliki pengalaman untuk mengejot vaksinasi pada tahap pertama. Di mana NTB mendapatkan alokasi vaksin sebanyak 5 ribu dosis. Sehingga tahap kedua ini sangat optimis bisa menuntaskan 35 ribu dosis yang baru diterima tersebut. “Jadi dari 5 ribu itu kita sudah punya pengalaman. Tentunya sekarang bagaimana kita perbanyak vaksinator (petugas vaksin) dengan kita libatkan vaksinator tambahan,” katanya.
Salah satu contohnya yang dilakukan dalam upaya menambah jumlah vaksinator yang nanti ikut bertugas melakukan vaksinasi hewan ternak dengan melakukan kerjasama berbagai pihak. Seperti perguruan tinggi. Begitu juga dengan tenaga dokter yang selama ini bertugas di Balai Karantina hewan juga ikut dilibatkan guna mempercepat capian vaksinasi ternak di NTB. Karena dari 1,4 juta dosisi vaksin yang dialokasi untuk NTB agar dapat diupayakan tahun ini selesai disuntikkan.
Terlebih pemerintah pusat, lanjut Aulia, pihaknya didorong agar dapat mambuat vaksin sendiri dalam jangka dua tiga bulan kedepan sehingga tidak bergantung kepada pusat. Bahkan informasi yang diterima dalam satu bulan dapat memproduksi vaksin mencapai 3,5 juta dosis. “Jadi dua atau tiga bulan nanti kita sudah bisa produksi sendiri vaksin. Karena informasinya dalam satu bulan kita bisa produksi vaksin 3,5 juta dosis informasi dari BNPB. Sehingga bagaimanapun kita di daerah harus siap kalau misalnya vaskin sudah tersedia dalam jumlah yang banyak,” pungkasnya. (met/sal)
