LOTIM–Keberadaan Rumah Dataku berfungsi sebagai basis data dan informasi serta pusat intervensi pembangunan di tingkat mikro wilayah Kampung Keluarga Berkualitas (KB). Rumah Dataku ini memiliki urgensi dan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di lokasi Kampung KB.
Menyiapkan data keluarga adalah salah satu tujuan adanya rumah dataku. Dengan adanya rumah dataku dengan beragam data yang ada dapat menjadi acuan dalam intervensi di kampung KB.
Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Drs. Sama’an, M.Si, Saat membuka kegiatan Manajemen Pengelolaan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah Dataku) bertempat di Rupatama 2 Kantor Bupati Lombok Timur, pada Selasa (01/11).
Sama’an mengemukakan, Rumah Dataku memiliki keterpaduan dengan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
Lebih lanjut Sama’an menjelaskan, bahwa adanya perubahan Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas dengan adanya Inpres Nomor 3 Tahun 2022, yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas keluarga yang ada di kampung KB, dibutuhkan sinergitas antar kementrian lembaga, serta keterpaduan dan keberagaman data yang ada di kampung KB yang digunakan untuk mempermudah intervensi terhadap pemberdayaan masyarakat di Kampung KB.
Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui Rumah Dataku khususnya di Kampung Keluarga Berkualitas yakni; meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dan mitra kerja dalam pengelolaan data kependudukan level mikro di Kampung KB; meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya data dan informasi untuk peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku yang berwawasan kependudukan.
Selain itu, sambung Sama’an, juga berfungsi untuk meningkatkan sinergitas Badan Kependudukan, dan Keluarga Berencana Nasional dan mitra kerja dalam penyediaan dan pemanfaatan data informasi untuk intervensi berbagai permasalahan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, KB, dan pembangunan sektor lainnya. Serta meningkatkan modal sosial, wahana belajar dan berinteraksi masyarakat melalui media data, modul-modul, buku-buku bacaan dan atau melalui penggunaan jaringan internet.
Adapun latar belakang program ini yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan agar pengendalian kuantitas penduduk ditujukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya.
Selain itu, UU Nomor 52 Tahun 2009 juga mengamanatkan penduduk sebagai human capital (subyek) dan human resources (obyek) harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia (life cycle approach) di Indonesia.
Keberadaan Rumah Dataku, jelas Sama’an, berfungsi sebagai basis data dan informasi serta pusat intervensi pembangunan di tingkat mikro wilayah Kampung Keluarga Berkualitas (KB). Rumah Dataku ini dipastikan memiliki urgensi dan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di lokasi Kampung KB.
“Rumah Dataku ini memiliki keterpaduan dengan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu juga, kata dia, berfungsi untuk meningkatkan sinergitas komponen badan kependudukan dan keluarga berencana nasional dan mitra kerja dalam penyediaan dan pemanfaatan data informasi untuk intervensi berbagai permasalahan kependudukan, KB, dan pembangunan sektor lainnya. Serta meningkatkan modal sosial, wahana belajar dan berinteraksi masyarakat melalui media data, modul-modul, buku-buku bacaan dan atau melalui penggunaan jaringan internet.
Secara umum isu utama yang menjadi fokus dari bidang pengendalian penduduk adalah memenuhi kebutuhan data yang akan menjadi basis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kependudukan dalam kerangka penanganan isu-isu strategis kependudukan.
Namun demikian, secara spesifik terdapat isu strategis yang menjadi konsentrasi tersendiri dari bidang pengendalian penduduk yaitu isu-isu terkait dengan tugas pokok dan fungsi bidang pengendalian penduduk sebagai stakeholder data dan informasi kependudukan sekaligus sebagai bagian dari mission center di BKKBN yang bertugas dalam pembinaan perencanaan pembangunan di bidang kependudukan pada pemerintah daerah untuk mewujudkan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian. (rl)
