BKKBN NTB Gelar Rekonsiliasi Percepatan Penurunan Stunting

Wagub NTB Dr Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Drs Samsul Anam, MPH foto bersama bupati dan wali kota se NTB.

MATARAM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi NTB terus melakukan berbagai kegiatan dalam upaya percepatan penurunan Stunting di NTB. Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan rekonsiliasi Stunting tingkat Provinsi NTB.

Wakil Gubernur NTB sekaligus Ketua Tim Percepatan Penangan Stunting NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah mengapresiasi dilaksanakannya upaya penurunan Stunting di NTB. Dengan kolaborasi yang sangat baik dan kerja sama antar semua pihak, angka Stunting di NTB terus mengalami penurunan. Saat ini persentasi balita Stunting di NTB berada di posisi 16,99 persen.

“Alhamdulillah berkat sinergi kita bersama penurunan stunting berlansung dengan baik dari waktu ke waktu. Terbukti angka stunting dibeberapa Kabupaten/Kota sudah ada dibawah 10 persen,” kata Wagub NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah dalam kegiatan rekonsiliasi stunting dan diseminasi hasil evaluasi pengawasan pecepatan penurunan stunting tingkat provinsi NTB, di Hotel Golden Palace, Selasa (13/12).

Kegiatan rekonsiliasi stunting dan diseminasi hasil evaluasi pengawasan pecepatan penurunan stunting tingkat provinsi NTB.

Ummi Rohmi sapaan akrabnya menyebut pencapaian tersebut patut dibanggakan. Menurutnya penurunan Stunting di NTB turun secara signifikan, karena keberhasilan dari sejumlah program yang diupayakan Pemerintah Daerah. Salah satunya lebih dari 7.600 Posyandu keluarga sudah aktif kembali, berikut program sanitasi total berbasis masyarakat.

Menurut Ummi Rohmi, ini menjadi pintu masuk yang luar biasa baik untuk menuntaskan berbagai permasalahan. Tidak hanya stunting, perkawinan anak usia dini, permasalahan kebersihan pun dapat teratasi. Sebagai contoh dua Kabupaten di NTB yang sukses melampaui target penurunan angka stunting dibawah 10 persen dengan program ini. Yakni Kabupaten Sumbawa sudah mencapai 8,11 persen. Disusul Kabupaten Sumbawa Barat yang juga sudah berada diangka 8,78 persen. Oleh karena itu dengan koordinasi yang baik dari semua pihak. Diharapkan angka stunting di Kabupaten/Kota lainnya turut ikut mengalami penurunan.

Baca Juga :  Kontraktor Proyek Gerbang UIN Ditegur

“NTB tidak boleh berpuas diri, masih banyak yang harus dibenahi. Angka calon pengantin kita sekitar 70 persen belum siap. Disebabkan karena banyak yang mengidap anemia atau kekurangan sel darah merah. Ini menjadi pekerjaan besar bersama. Bagaimana untuk meyakinkan anak-anak di NTB jangan sampai kekurangan darah.

Ummi Rohmi menyebut upaya penurunan stunting tidak bisa diselesaikan sendiri. Dibutuhkan keterlibatan banyak pihak. Mulai dari Pemerintah Daerah, BKKBN, Bappeda, Dinkes, Dinsos termasuk Dinas Ketahanan Pangan serta Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya juga terlibat. Terlebih pelaksanaan percepatan penurunan stunting NTB ditargetkan tembus lima pilar dengan status stunting 14 persen.

“Saya sangat sakin dengan kebersamaan dan kekompakan semua pihak dalam menjaga irama yang sudah baik ini. NTB bisa membuktikan kepada Pemerintah Pusat bahwa kita bisa menurunkan angka stunting,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Drs Samsul Anam, MPH menjelaskan tema kegiatan rekonsiliasi Stunting Provinsi NTB 2022, yakni bergerak bersama melangkah menurunkan angka stunting di NTB. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan rekonsiliasi untuk mengevaluasi percepatan penurunan stunting NTB. Meliputi evaluasi serapan realisasi anggaran dari masing-masing Kabupaten/Kota.

Baca Juga :  Nyayu: Masih Ada Orang Kaya Dapat PKH

Berikut mengevaluasi capaian indikator Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan penurunan stunting. Kemudian mengevaluasi capaian program tematik percepatan penurunan stunting kabupaten/Kota. Serta mensosialisasikan upaya terbaik yang dilakukan KSB dan Sumbawa dalam upaya penurunan stunting agar bisa diimplementasikan oleh daerah lain.

“Diawal pelaksanaan RAN PASTI, NTB harus menurunkan angka stunting sampai 14 persen. Rekonsiliasi ini untuk mengevaluasi perjalanan selama satu tahun. Dari sisi imputnya seperti apa dan prosesnya apakah sudah benar, kemudian dari outputnya juga,” terangnya

Dari sisi output pelaksanaan penurunan stunting di NTB sudah mencapai 16,99 persen. Menurut Samsul langkah yang bisa dilakukan BKKBN dalam upaya penurunan angka stunting. Yakni mulai memaksimalkan pendataan elsimil. Dengan begitu bisa memonitoring para remaja apakah siap atau tidak ketika akan menikah.

“Walaupun bagus (capaian penurunan stunting) tapi masih ada yang perlu diperbaiki. Jadi semua yang calon pengantin harus diregistrasi dari elsimel. Itu menjadi upaya BKKBN untuk menurunkan angka stunting. Sesuai arahahan wagub NTB,” pungkasnya. (cr-rat)

Komentar Anda