MATARAM – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi NTB akan memanggil Ruslan Turmuzi dan pimpinan DPRD NTB terkait polemik perjalanan dinas ke Jerman beberapa waktu lalu. Pasalnya, masalah tersebut sudah menjadi konsumsi publik sehingga harus diluruskan.
Anggota BK DPRD NTB, Burhanudin Jafar Salam (BJS) menegaskan, masalah perjalanan ke Jerman bukan persoalan hukum. Namun lebih kepada etika anggota DPRD NTB. “Masalah ini sudah dilaporkan ke Kejaksaan, kan sangat tidak elok sesama wakil rakyat saling tuding-menuding dan lapor-melapor,” ujar pria yang akrab disapa BJS tersebut, Kamis kemarin (23/3).
[postingan number=3 tag=”peristiwa”]
Menurut Burhanudin, polemik ini tidak ada sangkut pautnya dengan kasus hukum. Mengingat, tidak ada aturan yang dilanggar dalam perjalanan ke Jerman tersebut. Masalah ini hanya murni kesalahpahaman saja antar anggota DPRD NTB. Pemanggilan pimpinan dewan dan Ruslan Turmuzi penting dilakukan. Hal ini untuk memberikan klarifikasi sejelas-jelasnya tentang apa yang sebenarnya terjadi. “Saya melihat keduanya salah, pimpinan dewan kurang transparan saat pergi ke Jerman. Pak Ruslan juga salah, kenapa tidak klarifikasi dulu ke pimpinan sebelum menyebarkan informasi,” ucapnya.
Perjalanan ke Jerman, sudah jelas ada izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun Ruslan Turmuzi menyebarkan informasi bahwa tidak ada izin. Sumber pembiayaan perjalanan tersebut juga berasal dari Dinas Pariwisata, sementara Ruslan menyebarkan ke media massa dan media sosial bahwa sumbernya Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).
Akibat kesalahpahaman ini, Aliansi Masyarakat untuk Transparansi (AMT) melaporkan perjalanan dewan ke Kejaksaan. Poin-poin yang dilaporkan bahwa perjalanan tersebut dibiayai oleh BPPD. “Sudah menjadi kewajiban BK menjaga harkat dan martabat lembaga ini, malu kita sama masyarakat kalau gaduh seperti ini,” katanya.
Dikatakan, para wakil rakyat tidak akan bisa bekerja dengan nyaman jika kondisi internal DPRD NTB tetap gaduh seperti ini. Tugas pimpinanlah yang harus menyelesaikan kegaduhan ini agar bisa kembali normal. “Kondisi sekarang, pimpinan tidak seperti pimpinan dan anggota juga tidak seperti anggota. Tidak beres kalau begini,” pikirnya.
Burhanudin menegaskan, BK DPRD tidak perlu menunggu ada laporan terkait masalah ini. Oleh karena itu, segera mungkin Ruslan Turmuzi bersama pimpinan dewan Hj Baiq Isvie Rupaedah dan Mori Hanafi akan dipanggil agar masalah ini bisa cepat selesai.
Terpisah, Plt Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB, Wahyu Priyono menyampaikan, pihaknya telah mendiskusikan masalah perjalanan anggota DPRD NTB yang dibiayai oleh Dinas Pariwisata. Namun sampai saat ini belum menemukan ada aturan yang dilanggar. Untuk menentukan perjalanan ke Jerman melanggar aturan atau tidak, haruslah dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen terkait. “Tapi sejauh ini belum ada kami temukan aturan yang dilanggar, untuk lebih jelasnya harus kita periksa dulu dokumen-dokumen perjalanan,” katanya.
Sementara itu, koordinator Aliansi Masyarakat untuk Transparansi (AMT), Taufik Hidayat mengatakan, perjalanan pimpinan dewan dan anggota komisi II ke Jerman tidak sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD. Apalagi, perjalanan tersebut dibiayai oleh BPPD NTB.
Menurutnya, dana BPPD merupakan hibah yang disetujui oleh DPRD. Ia menduga dewan menyetujui dana hibah ke BPPD karena ada kompensasi, seperti perjalanan ke Jerman. “Ini kan jelas melanggar aturan, kok dana hibah dipakai untuk ke Jerman. Makanya kami laporkan ke Kejaksaan,” ujarnya.
Wakil ketua DPRD NTB, Mori Hanafi yang ikut pergi ke Jerman menegaskan, semua masyarakat harus tahu bahwa biaya perjalanan ke Jerman dibiayai oleh Dinas Pariwisata. “Kan sudah berkali-kali kami sampaikan, kegiatan promosi ke pariwisata itu kegiatan Dinas Pariwisata. Kami diajak oleh Dinas Pariwisata karena ini urgent, untuk bantu mereka juga nanti dalam hal penganggaran berdasarkan hasil ke Jerman. Jadi yang biayai kami itu Dinas Pariwisata, bukan BPPD,” tegasnya. (zwr)
