MATARAM — Setelah Pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah yang menolak pelaksanaan event Motor Cross Grand Prix (MXGP) Indonesia 2024, kini giliran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) yang menolak kejuaraan otomotif motocross itu digelar di Pulau Lombok.
Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan bahwa pelaksanaan MXGP telah merugikan banyak pihak. Dimana gelaran MXGP dinilai terlalu banyak menuai masalah yang timbul dari berbagai persoalan.
Pertama, soal utang pajak yang belum dibayarkan kepada Pemkab Sumbawa dan Pemkot Mataram, termasuk utang kepada IMI Pusat yang belum diselesaikan. Mirisnya lagi, pajak PBB untuk eks Bandara Selaparang yang malah dibebankan kepada Pemerintah Provinsi NTB.
“Kota (Mataram, red) kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pajak dari itu (MXGP, red). Kemudian saya dengar juga dari banyak pihak, kalau panitia itu masih berhutang. Artinya, kalau utang seperti ini banyak pihak yang dirugikan,” ujar Lalu Gita.
Bahkan tidak sedikit Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB yang mengaku trauma dengan event balap motor internasional tersebut. Bagaimana tidak, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, Kepala OPD diminta untuk menyiapkan anggaran untuk membeli tiket MXGP. “Ini Kepala OPD sudah takut kalau MXGP ada, disuruh beli tiket,” ucap Lalu Gita.
“Saya takut nanti MXGP, Kepala Dinas saya disuruh membeli tiket gratis lagi nanti. Uang darimana itu,” sambung Lalu Gita.
Dia tidak ingin kasus mantan Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NTB, Trisman terulang lagi. Dimana Trisman pada persidangan mengungkapkan telah diminta uang puluhan juta rupiah untuk membeli tiket MXGP Samota Sumbawa tahun 2022 lalu.
“Dengar itu Trisman di pengadilan ngomong apa. Untuk apa Rp 30 juta dia cari Trisman itu, untuk (beli) tiket MXGP. Teman-teman sudah tahu semua. Ini dia (Kepala OPD) takut,” beber Lalu Gita.
Alih-alih mendapat dukungan promosi atau apapun namanya dari Pemprov untuk pelaksanaan MXGP 2024. Lalu Gita tetap pada pendiriannya, Pemprov hanya mendukung dengan doa. Dia tidak ingin memerintahkan bawahannya untuk memberikan dukungan, walaupun hanya dalam bentuk promosi. “Dukungan doa saja, acaranya juga belum jelas, acaranya masih gaib,” ujarnya.
Penolakan terhadap event MXGP ini bukan tanpa alasan. Namun Lalu Gita mengungkapkan kalau pihak IMI Pusat pun tidak ingin lagi mengadakan MXGP di NTB. Bahkan sudah ada surat untuk pembatalan MXGP yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum IMI Pusat, Bambang Soesatyo ke Federation Internationale de Motocyclisme atau FIM.
“Mau mengadakan sendirian? IMI Pusat tidak mau. Apa lagi IMI Pusat maunya ditunda. Bupati (Sumbawa) dan Wali Kota (Mataram) juga tidak mau daerahnya itu (digunakan sebagai lokasi event MXGP, red), jadi mau gimana,” tandas Lalu Gita.
Adapun jika panitia penyelenggara ingin sekali MXGP ini dapat digelar di NTB, Lalu Gita meminta pihak penyelenggara untuk datang ke Pemprov NTB, guna meminta izin ke Gubernur. Namun sampai saat ini pihak penyelenggara tidak pernah menampakkan batang hidungnya ke Pemprov. “Di kami tidak ada permisinya, sayang ini. Kita tidak butuh yang begini-begini,” tegas Lalu Gita.
Belum lagi sebagai tuan rumah, Pemkot Mataram saja enggan menggelar event MXGP. Demikian juga penolakan dari Kabupaten Sumbawa lantaran pajak event MXGP 2023 yang belum dibayarkan oleh pihak penyelenggara, yakni PT SEG. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Pemprov untuk mendukung pelaksanaan event MXGP 2024.
Padahal dulu MXGP ini dibuat ketika ada pihak-pihak yang mempersoalkan keberadaan Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah. Saat itu ramai muncul spanduk yang bertuliskan Lombok jadi tempat MotoGP, Sumbawa dapat apa? Maka dari itu hadirlah MXGP di Sirkuit Samota, Sumbawa.
“Tiba-tiba pelaksanaan disana, spontan mungkin, tidak terencana dengan baik. Logikanya tempat permanen untuk MXGP itu di Sumbawa, tetapi saya dengar Bupati Sumbawa juga menolak itu (MXGP, red), dan ada utang,” jelas Lalu Gita.
Sementara itu, ditengah banyaknya penolakan dari berbagai pihak atas digelarnya event MXGP Indonesia 2024, karena dinilai merugikan. Pihak promotor sendiri tampaknya masih ngotot agar event balap motor itu tetap dilaksanakan di Lombok sesuai rencana.
Hal itu justru membuat Lalu Gita menaruh curiga, bahwa perusahaan ini memang benar mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan event MXGP. “Kalau dia tidak untung, gak mau dia laksanakan. Tapi kan tidak boleh berbahagia diatas penderitaan orang lain. Dia (SEG) untung, yang lain buntung. Kita maunya semua lah, kalau rugi ya rugi,” ujarnya.
Lalu Gita menegaskan Pemprov tidak ingin membuat event yang dapat merugikan pihak lain. Karena menurutnya masih banyak event yang jauh lebih bermanfaat yang layak didukung Pemprov. Pihaknya sangat menghargai sesuatu yang kreatif dan dapat menguntungkan daerah.
Misalnya gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON XXI/PON Aceh-Sumut 2024, termasuk sejumlah Kejuaraan Nasional yang diselenggakan oleh IMI Pusat, tetap mendapat dukungan dari Pemprov. “Masih banyak yang harus kita tanggulangi, kita harus berjuang membela atlet-atlet (NTB) yang sedang konsentrasi menghadapi PON dan lain sebagainya,” jelas Lalu Gita.
Sementara itu, Ketua IMI Provinsi NTB dr Lalu Herman Mahaputra mengatakan sampai saat ini IMI Pusat belum mencabut terkait penundaan pelaksanaan MXGP 2024. Karena itu, IMI NTB tidak akan berani mengambil langkah lebih jauh jika tidak ada perintah untuk penyelenggaraan MXGP dari IMI Pusat.
“Kalau tidak ada izin race, bagaimana mau pihak kepolisian memberikan izin. Kita kan hanya menunggu rekomendasi dari PP IMI, baru itu diproses. Itu semua ada aturannya,” timpalnya.
Direktur RSUP NTB ini juga menjelaskan pada prinsipnya IMI NTB akan membantu proses pelaksanaan MXGP 2024 di Lombok. Tetapi untuk rekomendasi race-nya tetap berada di IMI Pusat. Sayangnya, surat mengenai penundaan MXGP 2024 belum dicabut IMI Pusat. “Untuk permulaannya memang dimulai dari IMI NTB. Nanti IMI NTB akan bantu, tetapi keputusan tetap pada PP IMI selaku induk dari semua IMI di Indonesia,” tegasnya. (rat)
