Biayai MBG, Pemkot Siap Refocusing Anggaran

SIMULASI PROGRAM MBG: Simulasi atau uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa sekolah di Kota Mataram, beberapa waktu lalu.(SUDIRMAN/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI, Prabowo Subianto. Sebagai bentuk dukungan. Pemkot Mataram siap melakukan refocusing atau peninjauan ulang anggaran di APBD Tahun 2025 jika mendapat instruksi dari pemerintah pusat.

Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana menegaskan, pihaknya siap mendukung program MBG karena salah satu program strategis nasional (PSN). Untuk melakukan peninjauan ulang terhadap APBD Tahun 2025, Kota Mataram akan berkonsultasi terlebih dengan Kemendagri.

“Kemarin sudah dilakukan oleh Kepala Bappeda, ya ada kemungkinan-kemungkinan pemenuhan program ini dari APBD. Kami sudah menyampaikan di depan DPRD tentang potensi itu bola terjadi, tentu kita harus siap untuk refocusing anggaran,” ujar H Mohan Roliskana usai Sidang Paripurna DPRD Kota Mataram, Senin (20/1).

Terkait refocusing anggaran tidak akan memberatkan jalannya pemerintahan di daerah. Mohan mengatakan, pemerintah daerah harus memilah skala prioritas program maupun kegiatan yang akan dijalankan. “Tapi karena ini program strategis nasional ya harus kita jalankan. Untuk program yang bisa kita tunda ya kita tunda dulu yang penting program ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Meski demikian, Pemkot Mataram belum mulai membahas tentang program apa yang terkena dampak jika refocusing dilakukan. Pemerintah daerah saat ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat. “Ini kan kita bicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita siapkan,” ungkapnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, HM Ramayoga mengatakan, pemerintah pusat sudah mengeluarkan surat edaran, bahwa pemerintah daerah bisa menyiapkan anggaran untuk membantu program prioritas nasional dari anggaran Biaya Tak Terduga (BTT). “BTT tahun ini di Kota Mataram kan kita alokasikan kalau tidak salah 7 miliar. Mungkin bisa kita ambil dari situ,” katanya.

Baca Juga :  Bertambah Empat, Positif Corona di NTB Menjadi 25 Orang

Namun sebelum menghitung kebutuhan anggaran yang disiapkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu berhitung terkait kebutuhan anggarannya. “Kalau semuanya (BTT) tentu tidak bisa kita pakai. Karena kan ada kegiatan-kegiatan lain yang perlu dibiayai seperti kebencanaan dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Ramayoga mengulangi pernyataan Wali Kota Mataram yang disampikan di hadapan anggota DPRD Kota Mataram, bahwa untuk mendukung program MBG tidak menutup kemungkinan pemerintah dilibatkan membantu pembiayaannya. “Sehingga paling tidak kita lakukan pemetaan. Pak Wali tadi mengatakan seperti saat Covid-19 kemarin. Mungkin kita refocusing beberapa kegiatan,” terangnya.
Namun sebelum melakukan persiapan pembahasan refocusing anggaran, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk lanjutan dari pemerintah pusat.

“Kita belum tahu berapa yang di-support oleh pemerintah provinsi dan pusat. Kalau provinsi kan dia hanya sekolah SMA sehingga dia mungkin proporsional. Kalau kita kan dari PAUD sampai SMP dan menurut data dari Dinas Pendidikan itu sekitar 69 ribu lebih sasaran siswa dari PAUD sampai SMP. Sekarang kan masih uji coba itu di Kecamatan Selaparang dan itu dananya masih dari pusat,” tandasnya.

Sementara Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman menyatakan mendukung penuh program MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo. Dimana menurutnya ini harus dilaksanakan dengan penuh komitmen, sebagai investasi jangka panjang yang bukan sekadar satu atau dua tahun saja berjalan, untuk mencapai target Generasi Indonesia Emas 2045.

“Sesuai dengan Surat Edaran (SE) Mendagri, semua daerah harus mendukung. Untuk soal dapur umum yang belum tersedia di Kota Mataram secara menyeluruh, maka nanti bisa saja skemanya dari Pemerintah Kota Mataram yang akan membangun kedepannya,” kata Herman.

Dikatakan Herman, terkait program MBG, ada tiga elemen yang terlibat, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta yang juga diberikan kesempatan. Bahkan Wali Kota Mataram juga sudah menyampaikan kesiapannya mengelontorkan APBD untuk program MBG.

Baca Juga :  Akan Ada Pergub untuk Angkutan Berbasis Online

“Dari segi dapur umum, sudah seharusnya mendapat dukungan dari APBD. Untuk itu kami (Dewan) sangat mendukung, dan mendorong kesuksesan pelaksanaan program MBG ini. Kemudian terkait kesiapan dapur umum, hingga kini masih berproses, baik di dinas terkait maupun Kodim,” jelasnya.

Apalagi program MBG ini dinilai positif dan banyak didukung warga. Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengampu program ini, tentu punya pertimbangan mendasar dengan menyatakan program ini sangat mendesak diterapkan. “Diantaranya fakta terkait kecukupan gizi untuk tumbuh kembang anak, stunting, skor IQ, rata-rata jumlah anggota keluarga per kelas ekonomi rumah tangga, hingga lama sekolah,” ujarnya.

Berdasarkan Rekap Nasional Semester Ganjil TA 2024/2025, jumlah peserta didik di Indonesia mulai jenjang PAUD hingga SMA adalah 53.300.038 siswa, di 439.444 sekolah. Mereka adalah sebagian penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain peserta didik, masih ada Balita, murid pesantren, ibu hamil, dan ibu menyusui.

MBG merupakan program 100 hari kerja pertama pemerintahan Presiden Prabowo, sebuah langkah yang dianggap strategis mewujudkan sumber daya manusia Indonesia unggul. “Untuk Kota Mataram, secara prinsip sudah sangat siap. Pihak Dewan sangat mendukung untuk pemulihan gizi, serta pencegahan stunting. Skema pengangagran nanti dibahas bersama Eksekutif,” tegasnya.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik mengatakan bahwa untuk dukungan dari program MBG, tentunya akan dilakukan pembahasan bersama-sama. Termasuk soal kebutuhan anggaran, sehingga bisa berjalan dengan maksimal. “Termasuk soal dapur maupun kebutuhan lainya, kita akan lakukan pembahasan bersama-sama dengan Eksekutif,” katanya. (gal/dir)