GIRI MENANG-Dinas Perhubungan Lombok Barat melalui Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Fathurrahman mengklaim kenaikan biaya pengujian kendaraan bermotor (Kir) di 2017 ini masih berada di bawah standar biaya perbengkelan. “Kalau kita lihat nominalnya kecil. Kalau pelayanan dalam bidang perbengkelan, ya di bawah standar. Apalagi kita melakuakn general check up, yang output-nya adalah laik jalan atau tidak,” ungkapnya kemarin. Ia menyampaikan ini berkaitan dengan protes sopir angkutan umum terhadap kenaikan biaya uji Kir 100 persen berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat. Angkanya dari Rp 45 ribu menjadi Rp 90 ribu.
[postingan number=3 tag=”lobar”]
Kemudian berkaitan dengan rencana kenaikan sendiri, tentu disosialisasikan kepada para sopir. Baik itu saat melakukan pengujian sebelum kenaikan, atau dengan mengkomunikasikan bersama organisasi angkutan darat (Organda) Lobar ataupun Koperasi Angkutan Pedesaan (Angdes) Wilayah Selatan, Tengah dan Utara. “Jadi kita sudah sosialisasikan,” jelasnya.
Lebih lanjut diterangkan, jika melihat biaya Kir di luar NTB seperti Bali, Semarang, Purwekerto dan Bandung atau daerah yang pernah dipelajari Dinas Perhubungan, maka biaya kenaikan Kir di Lobar ini masih jauh sangat rendah. Di daerah-dareah tersebut lanjutnya, biaya Kir tinggi dan itu sesuai pula dengan pelayanan dan sistemnya.
Di Lobar sendiri katanya, peralatan Kir lengkap disertai SOP. Kemudian ke depan juga akan diterapkan aplikasi berbasis android, dimana para sopir nantinya bisa mengetahui kapan Kir mereka mati, berapa biayanya dan bagaimana teknis KIR tersebut. Untuk meningkatkan pelayanan ini tentu membutuhkan dukungan anggaran. “Jadi untuk peningkatan pelayanan dibutuhkan dukungan anggaran,” jelasnya.(zul)
