Biaya Haji Tetap, Pelayanan Meningkat

H Ali Fikri
H Ali Fikri.(AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1441 H/2020 M dipastikan tidak naik untuk Embarkasi Lombok. Jumlahnya sama dengan biaya tahun 2019 lalu. Meskipun begitu, pelayanan bagi jamaah haji dijamin meningkat.

Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) NTB, H Ali Fikri mengatakan, pemerintah pusat telah menetapkan rata-rata BPIH sebesar Rp 35.235.602 atau sama dengan tahun lalu. Untuk BPIH masing-masing embarkasi, kepastiannya menunggu keputusan Presiden (Keppres). “Walaupun Keppres belum keluar, kita berani memastikan biaya yang akan dikeluarkan jamaah haji NTB sama besarnya dengan tahun lalu,” kata Ali Fikri kepada Radar Lombok di ruang kerjanya, Senin (3/2).

Besaran BPIH tahun 2019 lalu untuk Embarkasi Lombok mencapai Rp 38.454.405. Itu artinya, BPIH tahun ini juga dipastikan sekitar Rp 38.454.405. “Memang sih nanti Keppres yang putuskan per embarkasi. Tapi saya yakin tidak akan terjadi perubahan, karena kan DPR-RI sudah tetapkan BPIH tidak naik,” tegasnya.

Uang dari jamaah haji tersebut, diantaranya untuk penerbangan pulang-pergi per jamaah dari embarkasi haji ke Arab Saudi sebesar Rp 28.600.000. Kemudian akomodasi di Mekkah sebesar 4.250 SAR dengan rincian menjadi beban langsung jamaah sebesar 9,71 SAR atau Rp 35.596 serta dari dana nilai manfaat dan efisiensi sebesar 4.240,29 SAR. 

Selanjutnya, biaya pemondokan ditetapkan sebesar 1.500 SAR atau Rp 5.000.505 yang seluruhnya dibayar oleh jamaah dan petugas haji daerah serta akan dikembalikan dalam mata uang SAR. Sedangkan biaya visa sesuai dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi sebesar 300 SAR atau ekuivalen Rp 1.000.101 seluruhnya yang dibebankan langsung kepada jamaah. 

Meski biaya haji tidak naik, kata Ali Fikri, calon jamaah haji patut lebih bersyukur lagi. Pasalnya, berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan akan dilakukan tahun ini. Mulai sejak sebelum berangkat hingga kepulangan jamaah.

Berbagai peningkatan pelayanan tersebut, diantaranya konsumsi korporat. Jamaah haji akan diberikan full makan di Makkah, dari 40 kali makan menjadi 50 kali. Oleh karena itu, jamaah haji tidak perlu lagi mempersiapkan beras. Dengan begitu, jamaah bisa fokus mempersiapkan manasik haji dan bisa beribadah dengan khusuk. “Bagus kita di Kementerian sekarang. Biaya tetap, fasilitas meningkat. Living cost juga tetap 1500 real, kan sempat ada isu mau dikurangi. Sekarang itu yang terpenting kita penekanan ke bimbingan manasik haji saja,” kata Ali Fikri.

Kontingen Indonesia juga akan mendapat kemudahan untuk mengakses toilet. Jamaah haji Indonesia akan didahulukan mengakses 60 ribu toilet bertingkat di Mina. Untuk lokasi penginapan jamaah haji NTB, juga mengutamakan kenyamanan. Hotel Lu’luah di Aziziyah telah dipilih. Kapasitas hotel tersebut bisa menampung 5 ribu orang dengan 12 lantai. Di depan hotel ada masjid dan dekat juga dengan pusat perbelanjaan.

Pengurusan paspor juga jamaah juga dipercepat tahun ini. Hal itu bukan isapan jempol belaka. Saat ini saja, paspor jamaah haji untuk pulau Sumbawa sudah selesai 100 persen. “Di Pulau Lombok masih berproses, tapi sudah tinggi progresnya. Kenapa sekarang cepat, karena dulu kita bawa paspor untuk penerbitan visa. Kalau sekarang paspor cukup scan dan dikirim ke Jakarta untuk proses visa,” jelasnya.

Untuk progres paspor yang biasanya tuntas bulan April, kini jamaah haji asal Pulau Sumbawa sudah bisa tenang. Pasalnya, seluruh jamaah haji asal pulau Sumbawa, paspornya sudah jadi. Sementara untuk Kota Mataram, sudah mencapai 50 persen. Kemudian Lombok Barat 90 persen, Lombok Tengah 57 persen, Lombok Timur 80 persen dan Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah 10 persen. “Tadi pagi kita sudah rapat dengan Imigrasi dan Dukcapil sepulau Lombok. Kita mau percepat penyelesaian dokumen,” katanya.

Tahun 2020 ini, kuota jamaah haji reguler untuk embarkasi Lombok atau Provinsi NTB, sama dengan tahun lalu sebanyak 4.476 orang. Hingga saat ini, belum ada penambahan. Mengingat, jatah kuota secara nasional tidak mengalami penambahan. Sebanyak 4.476 kuota tersebut, untuk Kota Mataram sebanyak 750 orang. Kemudian Lombok Barat 495 orang, Lombok Tengah 770 orang, Lombok Timur 823 orang, persen dan KLU 88 orang.

Berikutnya kuota untuk kabupaten Sumbawa sebanyak 389 orang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 147 orang, Dompu sebanyak 264 orang, kabupaten Bima 520 orang, dan kota Bima 230 orang. “Jadi akan ada 10 kloter tahun ini,” ucap Ali Fikri.

Apabila ada jamaah haji yang gagal berangkat, sesuai mekanisme bisa digantikan oleh ahli waris. Dokumen keberangkatan bisa diurus dengan mudah. “Kalau ada jamaah yang mengundurkan diri atau berhalangan dan gagal berangkat, ahli waris bisa berangkat. Bisa langsung diurus, kalau gak bisa ya tahun depan bisa,” terangnya.

Hal baru yang patut menjadi perhatian juga, terkait dengan kesehatan jamaah. Bagi calon jamaah haji yang memiliki penyakit gagal ginjal dan melakukan cuci darah, dipastikan tidak akan diberangkatkan tahun ini. “Walaupun fisiknya sehat, tapi jika cuci darah maka tidak akan diberangkatkan,” tegas Ali Fikri.

Dalam kesempatan tersebut, Ali Fikri juga menyampaikan jadwal keberangkatan para jamaah haji. Dipastikan, tanggal 26 Juni calon jamaah haji sudah masuk asrama. “Kita belum tahu ada gelombang satu atau dua. Yang jelas, 26 Juni sudah mulai masuk asrama haji,” tutup Ali Fikri. (zwr)

Komentar Anda