MATARAM – Presiden RI Jowo Widodo telah menandatangani keputusan tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2018. Embarkasi Lombok sendiri ditetapkan besaran BPIH tahun ini sebesar Rp 38.798.305.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi NTB, M Ali Fikri menyampaikan, BPIH tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. “Kenaikannya tidak besar, hanya Rp 559.205 dibandingkan tahun lalu yang besarnya Rp 38.239.100,” terang Ali Fikri, Kamis kemarin (12/4).
Adanya kenaikan BPIH, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji Tahun 1439H/2018M. Keputusan tertanggal 10 April tersebut, menempatkan Embarkasi Lombok menjadi yang termahal kedua setelah Embarkasi Makassar. Tahun 2016 lalu, BPIH NTB sebesar Rp 37.728.961. Kemudian tahun 2017 naik menjadi Rp 38.239.100. “Semua embarkasi naik kok, ini merata. Karena ada beberapa hal yang membutuhkan biaya tambahan,” katanya.
Besaran BPIH dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, biaya hidup (living cost), biaya pelayanan haji di luar negeri, dan biaya pelayanan haji di dalam negeri. BPIH disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran BPIH yang ditunjuk BPKH.
Ali Fikri tidak mempersoalkan adanya kenaikan BPIH tahun ini. Mengingat dilihat dari kenaikan BPIH dengan fasilitas yang diberikan kepada jamaah Haji, tidak sebanding dengan kenaikannya. “Karena ada beberapa fasilitas yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Jamaah haji selama berada di Arab Saudi akan memperoleh layanan akomodasi, transportasi, dan katering,” terangnya.
Selain itu, saat berada di Madinah, jamaah haji mendapatkan makan gratis selama 9 hari. Begitu pun saat berada di Mekkah, jamaah haji akan mendapatkan makan selama 20 hari. Bahkan saat pelaksanaan Armina juga mendapatkan makan gratis selama 6 hari.
Kepala Kantor Kemenag NTB, H Nasrudin mengatakan, pihaknya akan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk jamaah haji. “Kenaikan BPIH kan tidak besar, tapi kualitas pelayanan juga kita tingkatkan. Kita NTB memang termahal kedua, itu kan karena jarak kita,” ucapnya.
Dijelaskan, BPIH setiap embarkasi ditentukan berdasarkan distribusi. Artinya, semakin jauh lokasi embarkasi dengan Arab Saudi maka semakin mahal BPIH-nya. “Yang terendah itu Aceh, karena lebih dekat dari Jeddah. Ini kan bicara jarak tempuh penerbangan. Semakin ke timur semakin mahal, sementara kita berada di Indonesia bagian tengah,” terang Nasrudin.
Pemerintah sendiri sudah berusaha menekan kenaikan BPIH. Namun masalah haji juga tidak bisa lepas dari kebijakan yang diterapkan pemerintah Arab Saudi. “Kenaikan ini karena pemerintah Arab berlakukan PPN. Kita di NTB sudah berupaya agar bisa lebih murah, tapi ya begitu. Karena kan BPIH ini untuk penerbangan, penginapan disana dan lain-lain,” ucapnya.
Kenaikan BPIH memang akibat dari adanya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Arab Saudi sebesar 5 persen yang mencakup seluruh keperluan jamaah haji. Ditambah lagi dengan kenaikan harga bahan bakar pesawat yang cukup menguras uang.
Begitu juga dengan besaran BPIH bagi Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD). Embarkasi Lombok tertinggi kedua, namun tentu saja biayanya ditanggung negara. “Itu tanggungan negara kalau petugas, dari Dipa yang sudah dianggarkan dari APBN. Mereka lebih mahal karena dibiayai negara, kesana datang bertugas dan bukan semata-mata sekedar menunaikan haji,” kata mantan Kepala Kemenag Lombok Timur ini.
Setelah penetapan BPIH dilakukan, maka seluruh jamaah haji harus bersiap melakukan pelunasan. Mekanisme pelunasan sendiri, tahun ini akan dilakukan dengan tiga tahapan. “Tahap pertama dibuka bagi yang akan berangkat haji sesuai antrian. Sedangkan tahap kedua dilaksanakan apabila pada tahap pertama ada yang tidak melunasi BPIH,” ujarnya.
Disampaikan juga, Provinsi NTB tahun ini mendapat jatah sebesar 4.514 orang dengan 10 kelompok terbang (kloter). Jumlah kuota tersebut sama dengan tahun lalu. Oleh karena itu, saat ini terus diupayakan pengurusan paspor. Mengingat, hal itulah yang selama ini terus menguras waktu.
Kepada seluruh calon jamaah haji, Nasrudin menghimbau untuk segera mempersiapkan pelunasan BPIH. Dengan begitu, paspor jamaah haji yang telah melunasi BPIH bisa segera dibawa ke Jakarta untuk mendapatkan visa haji. “Harapan kita juga tahun ini agar tidak ada yang meninggal dunia di tanah suci,” katanya.
Tahun lalu, beberapa orang jamaah haji asal NTB meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam, ada jamaah yang meninggal dunia karena tertabrak bus. Kemudian mengalami sakit dan lain sebagainya. “Mengantisipasi kecelakaan dan berbagai kekurangan seperti tahun lalu, kita akan ingatkan agar nanti lebih berhati-hati. Jangan sampai tersesat, intinya hati-hati,” tutup Nasrudin. (zwr)
