MATARAM—Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat di triwulan I tahun 2017 kurang begitu membanggakan, justru melambat. Hal tersebut diperkirakan akibat perlambatan kinerja ekspor dan investasi. Kendati demikian untuk triwulan II tahun 2017, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB proyeksikan pertumbuhan ekonomi NTB lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2017.
Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Prijono mengatakan, pada triwulan II tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2017. pertumbuhan tersebut diperkirakan ditopang oleh sektor industri pengolahan.
“Kalau melihat geliat industri pengolahan di triwulan II tahun 2017, kami optimis ekonomi NTB akan tumbuh positif,” kata Prijono, Sabtu (15/4).
Prijono mengatakan, selain kinerja industri pengolahan meningkat, begitu juga akan adanya perbaikan kinerja diperkirakan dialami oleh sektor tambang, seiring dengan telah diterbitkannya izin ekspor konsentrat tembaga dengan kuota tahunan yang dimulai sejak Februari 2017.
[postingan number=3 tag=”ekonomi”]
Kendati diproyeksikan ekonomi NTB tumbuh lebih bagus di triwulan II tahun 2017, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB tetap mengingatkan Pemprov NTB untuk mewaspadai sejumlah gejolak harga pangan yang bisa saja berdampak terhadap lonjakan inflasi yang cukup tinggi, sehingga menggeret ekonomi NTB justru tumbuh melambat.
Menurut Prijono, tekanan inflasi pada triwulan II tahun 2017 diperkirakan meningkat. Pasalnya, peningkatan laju inflasi tersebut disebabkan oleh menurunnya pasokan bahan pangan paska panen raya beras yang dipekirakan terjadi di triwulan I tahun 2017.
Terjadinya bencana alam, seperti banjir dan cuaca ekstrim hujan lebat yang masih terjadi di triwulan II 2017 ini bisa saja berdampak terhadap pasokan pangan. Karena cuaca ekstrim dan banjir yang terjadi di sejumlah daerah, akan berdampak terhadap produksi tanaman pangan yang rusak dan produksinya tidak sesuai harapan.
Karena itu, Pemerintah Daerah hendaknya mulai sekarang mulai memperhitungkan dan mencari solusi untuk ketersediaan pangan di tingkat petani yang melakukan produksi. Salah satunya memastikan ketersediaan produksi dan memperlancar distribusi hingga di pasaran. Sehingga kenaikan harga tidak terlalu signifikan yang bisa menyebabkan gejolak harga dan berimplikasi terhadap lonjakan inflasi.
Terlebih lagi, menjelang bulan Puasa Ramadhan dan hari raya Idhul Fitri yang juga di triwulan II tahun 2017, juga perlu diwaspadai permintaan kebutuhan pangan yang tinggi, tidak sebanding dengan pasokan atau ketersediaan.
“Perlu diwaspadai tekanan harga untuk produk pertanian . Meski diprekdiksi harga pangan stabil, tapi perlu ada langkah waspada untuk stabilisasi harga pangan ini,” ucapnya.
Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi NTB tumbuh sebesar 5,82 persen years on years (YoY) , melambat dibandingkan tahun 2015 yang tercatat 21,77 persen YoY. Dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi NTB tersebut terkait pertumbuhan ekspor tidak setinggi tahun sebelumnya.
Dari sisi sektoral, perlambatan pertumbuhan ekonoim di NTB tahun 2016 selain disebabkan oleh pelambatan kinerja sektor pertambangan juga terkait perlambatan kinerja sektor pertanian. Jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2016 yang tercatat sebesar 5,02 persen YoY, pertumbuhan ekonomi NTB masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.Â
Sementara itu, Ketua Kamar Daging Indonesia (Kadin) Provinsi NTB, H. Herry Prihatin mengatakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di triwulan II tahun 2017, pemerintah kabupaten/kota hendaknya menghilangkan egonya. Pasalnya, masalah pembangunan di NTB selama ini adalah tidak jalannya program Pemprov NTB di kabupaten/kota.
Padahal, seharusnya pemerintah kabupaten/kota yang berhubungan langsung dengan rakyat, memiliki kepekaan dalam mendukung program pemerintah provinsi untuk pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan.
“Seharusnya pemerintah kabupaten/kota bergerak menghidupkan industri olahan dan industri kreatif di daerah,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Herry, pemerintah kabupaten/kota juga masih terkesan mempersulit proses perizinan bagi indusri kecil dan menengah (IKM). Tidak adanya kepastian lama mengeluarkan izin usaha menjadi kendala utama dalam mengerakan perekonomian di daerah.
“Di NTB ini sangat banyak potensi industri olahan dan lainnya yang bisa digerakan. Tapi kembali lagi niat baik dari pemerintah daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat,” tutupnya. (luk)
