MATARAM – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB Heru Saptaji memberikan perhatian serius terkait dengan produksi dan pasokan bahan pokok dan harga yang melonjak, sehinga berdampak pada laju inflasi yang cukup tinggi. BI NTB bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTB mewanti –wanti kenaikan laju inflasi dengan menghadirkan sejumlah terobosan berupa 7 program untuk mengendalikan inflasi yang berpotensi tinggi hingga akhir tahun 2022.
“Melihat tekanan Administered Prices (AP) yang tinggi, TPID bersama pihak terkait harus berupaya untuk men-setoff kondisi tersebut dengan menekan laju inflasi Volatile Foods (VF) dan menjaga kestabilan harga,” kata Heru Saptaji, Rabu (17/8).
Provinsi NTB pada bulan Juli 2022 secara bulanan (mtm) mengalami inflasi sebesar 1,24% (mtm), meningkat dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi 0,92% (mtm). Adapun secara tahunan, Provinsi NTB mengalami inflasi sebesar 6,58% (yoy), lebih tinggi dari nasional yang tercatat 4,94% (yoy). Untuk periode Juli 2022, inflasi terjadi utamanya karena kenaikan harga kelompok Administered Prices (AP) yang mencatatkan inflasi 14,03% (yoy), khususnya angkutan udara seiring dengan didorong oleh kenaikan fuel surcharge dan peningkatan demand. Sementara di sisi lain ketersediaan maskapai masih cenderung terbatas. Kelompok komoditas Volatile Foods (VF) juga mencatatkan adanya kenaikan tekanan 11,11% (yoy) khususnya dari komoditas hortikultura.
Komoditas utama pendorong inflasi Volatile Foods (VF) di bulan Juli 2022 adalah bawang merah seiring dengan penurunan pasokan dari sentra-sentra produksi, karena masih belum memasuki masa panen. Selanjutnya komoditas tomat dan cabai merah juga mencatatkan peningkatan tekanan seiring dengan kenaikan permintaan sementara di sisi lain pasokan cenderung terbatas karena hasil panen kurang optimal akibat curah hujan tinggi sehingga banyak tanaman yang busuk.
Dikatakan Heru, melihat tekanan Administered Prices (AP) yang tinggi, TPID bersama stakeholders harus berupaya untuk men-setoff kondisi tersebut dengan menekan laju inflasi Volatile Foods (VF) dan menjaga kestabilan harga. Upaya tersebut dituangkang dalam 3 langkah strategis, yaitu pertama, Bank Indonesia terus mencermati perkembangan inflasi pangan tersebut, termasuk upaya Operasi Pasar Murah (OPM) secara berkesinambungan bilamana situasi di pasar membutuhkannya.
Kedua, Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi dan melakukan sinergi program dengan Pemerintah Daerah dan stakeholders lainnya dalam rangka memperkuat ketahanan pangan strategis di masing-masing wilayah, termasuk penguatan konektivitas perdagangan antar daerah (KAD). Ketiga, melakukan optimalisasi inovasi dan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan produktivitas di sektor pertanian ketahanan pangan.
TPID Provinsi NTB bersama dengan BI NTB berkomitmen untuk terus menjaga inflasi daerah dan nasional dengan merumuskan program strategis Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi NTB, yang merupakan aksi gerak cepat untuk mengendalikan inflasi pangan yang kick off nasionalnya telah dilaksanakan pada 10 Agustus 2022, di Kota Malang.
“TPID Provinsi NTB dan seluruh stakeholders turut mendukung upaya stabilisasi harga dan senantiasa bersinergi untuk menjaga terkendalinya inflasi pangan,” kata Heru.
Dijelaskan Heru, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi NTB ini terdiri dari 7 program strategis yang merupakan flagship strategy untuk langkah-langkah pengendalian supply secara integratif, masif, dan berdampak nasional. 7 Program Strategis GNPIP Provinsi NTB, antara lain: pertama, Program 77 Desa Berdaya dan Tanggap Inflasi, kedua, Program Penanaman 7.700 Bibit Cabai Rawit dan Hortikultura (Urban Farming), ketiga, Program Gerakan Tanam Cabai di 7 Perguruan Tinggi, keempat, Program Gerakan Tanam Cabai di 7 Pondok Pesantren, kelima Program Operasi Pasar Murah Berkala di Seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) SeProvinsi Nusa Tenggara Barat minimal 2 kali sebulan, keenam Program Optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) Komoditas Pangan Strategis dan ketujuh Gerakan Edukasi Publik Literasi Pengendalian Inflasi.
Kick off GNPIP Provinsi NTB dilakukan dengan secara simbolis melalui penyerahan piagam deklarasi oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Walikota Mataram dan Walikota Bima, serta penyerahan secara simbolis berupa bibit cabai dan piagam kepada Rektor Unram, Pimpinan Ponpes Nurul Haramain
dan Lurah Pagutan. (luk)
